AGENDA KEGIATAN
DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA
Bencana alam yang terus terjadi secara beruntun di berbagai wilayah Provinsi NTB, dinilai tidak terlepas dari kondisi lingkungan yang semakin rusak parah. Salah satu penyebab utama adalah alih fungsi lahan yang masif, terutama di kawasan hutan yang kini sudah gundul. Baru-baru ini, bencana banjir bandang dan tanah longsor kembali melanda Kecamatan Wera, Kabupaten Bima, pada Minggu, 2 Februari 2025. Akibat kejadian tersebut, sejumlah rumah warga hanyut, dan sebanyak delapan orang dilaporkan hilang, diduga terbawa arus banjir atau tertimbun longsoran tanah. Kondisi ini memicu anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dari daerah pemilihan NTB, Mirah Midadan Fahmid, untuk angkat bicara. Ia menilai bahwa bencana alam yang terjadi belakangan ini tidak bisa dilepaskan dari kerusakan lingkungan yang telah terjadi secara sistematis. “Fenomena ini telah menyebabkan kerusakan ekosistem dan memperluas luas lahan kritis. Jika tidak segera ditangani, dampaknya akan sangat buruk bagi lingkungan dan kehidupan masyarakat,” ujar Mirah Midadan, Senin, 3 Februari 2025. Mirah Midadan menjelaskan, bencana alam yang terjadi saat ini tidak bisa hanya dipandang sebagai dampak cuaca ekstrem semata. Kerusakan lingkungan yang telah parah, khususnya di Pulau Sumbawa, menjadi faktor utama yang memperburuk situasi tersebut. “Alih fungsi lahan yang tidak terkendali, khususnya di kawasan hutan, telah menjadi ancaman serius bagi ekosistem di Pulau Sumbawa. Jika kerusakan ini dibiarkan, bencana alam yang akan datang bisa semakin parah, dan kerugian yang dialami masyarakat serta pemerintah akan jauh lebih besar,” ungkapnya. Ia juga menegaskan bahwa kondisi ini sangat mengkhawatirkan. “Kita tidak bisa membiarkan ekosistem hutan di NTB terus terdegradasi. Pemerintah harus segera mengambil langkah-langkah serius untuk mengatasi masalah ini,” tegasnya. Sebagai anggota DPD RI dari Dapil NTB, Mirah Midadan meminta pemerintah daerah, baik Provinsi maupun Kabupaten, untuk mulai menangani kerusakan lingkungan dengan fokus pada pengawasan alih fungsi lahan. Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga kelestarian kawasan hutan. “Saya meminta agar pemerintah daerah memperketat pengawasan terhadap kondisi hutan dan segera mengambil langkah konkret untuk mengendalikan alih fungsi lahan, demi memastikan keberlanjutan lingkungan,” pungkasnya. Sumber : https://suarantb.com/2025/02/05/mirah-midadan-prihatin-kerusakan-lingkungan-di-ntb-semakin-parah/
KOTA BIMA - Anggota DPD RI Evi Apita Maya mendorong agar pemerintah Provinsi NTB memperkuat berbagai instrumen dalam meningkatkan nilai investasi. Ia mengatakan salah satu penggerak kemajuan yang paling utama adalah investasi. Ia berharap ada keinginan kuat Pemprov NTB untuk mulai berbenah. "Salah satu kekuatan penggerak kemajuan daerah di NTB adalah investasi. Namun, meski mudah diucapkan investasi dan penanaman modal di daerah tentu tidak mudah," tegasnya dalam keterangannya Rabu (5/2/2025). Beberapa instrumen perlu lebih matang disiapkan seperti aspek regulasi yang memadai sehingga memberikan jaminan dan kepastian usaha. "Aspek sumber daya manusia yang kompeten dan dapat diandalkan lalu nfrastruktur yang terkoneksi dan jaminan stabilitas keamanan daerah. Kelima. Inovasi dan kemudahan akses usaha," ucapnya. Ia menilai saat ini NTB memiliki komoditas unggulan dari hasil pertanian, peternakan, kelautan, pariwisata dan tambang. Namun, jika syarat-syarat pendukung investasi tersebut tidak matang disiapkan, investor pasti enggan berinvestasi di NTB. "Mereka akan pilih daerah lain seperti Bali yang dianggap lebih prospek dan memberikan keuntungan berinvestasi. Kita bahu membahu bekerjasama memajukan NTB," tandasnya. Sumber : https://lombok.tribunnews.com/2025/02/06/anggota-dpd-ri-evi-apita-maya-dorong-provinsi-ntb-perkuat-instrumen-peningkatan-investasi
Bencana alam yang terus terjadi secara beruntun di berbagai wilayah Provinsi NTB, dinilai tidak terlepas dari kondisi lingkungan yang semakin rusak parah. Salah satu penyebab utama adalah alih fungsi lahan yang masif, terutama di kawasan hutan yang kini sudah gundul. Baru-baru ini, bencana banjir bandang dan tanah longsor kembali melanda Kecamatan Wera, Kabupaten Bima, pada Minggu, 2 Februari 2025. Akibat kejadian tersebut, sejumlah rumah warga hanyut, dan sebanyak delapan orang dilaporkan hilang, diduga terbawa arus banjir atau tertimbun longsoran tanah. Kondisi ini memicu anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dari daerah pemilihan NTB, Mirah Midadan Fahmid, untuk angkat bicara. Ia menilai bahwa bencana alam yang terjadi belakangan ini tidak bisa dilepaskan dari kerusakan lingkungan yang telah terjadi secara sistematis. “Fenomena ini telah menyebabkan kerusakan ekosistem dan memperluas luas lahan kritis. Jika tidak segera ditangani, dampaknya akan sangat buruk bagi lingkungan dan kehidupan masyarakat,” ujar Mirah Midadan, Senin, 3 Februari 2025. Mirah Midadan menjelaskan, bencana alam yang terjadi saat ini tidak bisa hanya dipandang sebagai dampak cuaca ekstrem semata. Kerusakan lingkungan yang telah parah, khususnya di Pulau Sumbawa, menjadi faktor utama yang memperburuk situasi tersebut. “Alih fungsi lahan yang tidak terkendali, khususnya di kawasan hutan, telah menjadi ancaman serius bagi ekosistem di Pulau Sumbawa. Jika kerusakan ini dibiarkan, bencana alam yang akan datang bisa semakin parah, dan kerugian yang dialami masyarakat serta pemerintah akan jauh lebih besar,” ungkapnya. Ia juga menegaskan bahwa kondisi ini sangat mengkhawatirkan. “Kita tidak bisa membiarkan ekosistem hutan di NTB terus terdegradasi. Pemerintah harus segera mengambil langkah-langkah serius untuk mengatasi masalah ini,” tegasnya. Sebagai anggota DPD RI dari Dapil NTB, Mirah Midadan meminta pemerintah daerah, baik Provinsi maupun Kabupaten, untuk mulai menangani kerusakan lingkungan dengan fokus pada pengawasan alih fungsi lahan. Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga kelestarian kawasan hutan. “Saya meminta agar pemerintah daerah memperketat pengawasan terhadap kondisi hutan dan segera mengambil langkah konkret untuk mengendalikan alih fungsi lahan, demi memastikan keberlanjutan lingkungan,” pungkasnya. Sumber : https://suarantb.com/2025/02/05/mirah-midadan-prihatin-kerusakan-lingkungan-di-ntb-semakin-parah/
Provinsi NTB memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah untuk menarik minat investor, seperti komoditas unggulan di sektor pertanian, peternakan, kelautan, pariwisata, dan pertambangan. Namun, meski memiliki berbagai potensi tersebut, NTB belum mampu secara optimal menarik minat investor untuk menanamkan modalnya. Hal tersebut disampaikan oleh Evi Apita Maya, anggota DPD RI dari Dapil NTB, yang menilai bahwa meski NTB memiliki banyak komoditas unggulan, pemerintah daerah belum sepenuhnya mengoptimalkan upaya untuk memenuhi syarat-syarat yang dapat menarik investasi. “Kita memiliki komoditas unggulan seperti hasil pertanian, peternakan, kelautan, pariwisata, dan tambang. Namun, jika syarat-syarat pendukung investasi tidak dipersiapkan dengan matang, investor akan lebih memilih daerah lain seperti Bali yang dianggap lebih prospektif dan memberikan keuntungan lebih besar,” ungkap Evi pada Sabtu, 1 Februari 2025. Evi menambahkan bahwa investasi merupakan salah satu penggerak utama dalam kemajuan ekonomi daerah. Dengan adanya investasi, roda perekonomian daerah akan berkembang, menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat. “Investasi memang kunci kemajuan NTB, namun implementasinya tentu tidak mudah,” jelasnya. Evi mengungkapkan bahwa masih banyak kendala yang menghambat minat investor, di antaranya adalah belum optimalnya beberapa instrumen yang diperlukan untuk menarik investasi. Ada lima aspek utama yang perlu diperbaiki, yakni regulasi yang memadai untuk memberikan kepastian usaha, sumber daya manusia yang kompeten, infrastruktur yang terhubung dengan baik, jaminan stabilitas keamanan daerah, serta inovasi dan kemudahan dalam akses usaha. “Mari kita bekerja sama untuk memajukan NTB,” tegasnya. Sementara itu, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi NTB saat ini masih menunggu angka resmi dari Kementerian Investasi terkait besaran investasi yang masuk ke NTB selama 2024. Plt. Kepala DPMPTSP Provinsi NTB, Wahyu Hidayat, menyebutkan bahwa hingga triwulan III 2024, NTB berhasil mencatatkan investasi sebesar Rp36,9 triliun, atau 137% dari target yang ditetapkan. “Pada triwulan III 2024, kita sudah mencapai Rp36,9 triliun dari target Rp26,5 triliun. Kami optimis angka ini akan terus bertambah, meski kami masih menunggu rilis resmi dari Kementerian Investasi,” kata Wahyu kepada Suara NTB pada Selasa, 14 Januari 2025. Wahyu menjelaskan bahwa dalam tiga tahun terakhir, sektor energi dan sumber daya mineral (ESDM), khususnya pertambangan, menjadi penyumbang terbesar dalam realisasi investasi di NTB. Namun, Pemprov NTB terus mendorong agar investasi di sektor non-tambang juga terus berkembang. Sejak 2024, Pemprov NTB mulai fokus pada investasi di sektor non-tambang, seperti sektor UMKM, yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat setempat meski nilai investasinya masih kecil. “Meskipun angkanya kecil, sektor non-tambang seperti UMKM memberi dampak langsung pada masyarakat,” tambahnya. Untuk mendukung pengembangan investasi sektor non-tambang, Pemprov NTB telah menetapkan Kawasan Strategis Provinsi (KSP). Mulai 2025, DPMPTSP akan menyusun data dasar mengenai potensi yang ada di KSP tersebut. “Kami tetap optimis, meskipun target investasi yang diberikan pemerintah harus relevan dengan kondisi daerah. Kami terus mendorong sektor non-tambang melalui KSP, meski pemerintah pusat tetap lebih fokus pada sektor kewilayahan,” pungkas Wahyu. Selain itu, DPMPTSP juga telah menyusun peta potensi investasi untuk tahun 2025, dengan sektor pertanian menjadi salah satu fokus utama. Pemprov NTB berencana untuk menggandeng mitra untuk menawarkan investasi di sektor ini. Sumber : https://suarantb.com/2025/02/03/tarik-investasi-dunia-senator-ntb-minta-pemprov-benahi-pelayanan-penanaman-modal/
Komite III DPD RI menilai permasalahan yang dihadapi dalam dunia pendidikan di Indonesia masih sangat kompleks, khususnya pada pendidikan dasar dan menengah. “Permasalahan pendidikan di Indonesia masih sangat kompleks dan melibatkan berbagai aspek yang saling terkait,” ucap Ketua Komite III DPD RI Filep Wamafma saat Rapat Kerja dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI Abdul Mu’ti di Gedung DPD RI, Jakarta, Senin (3/2/2025). Filep menjelaskan ada beberapa permasalahan di dunia pendidikan Indonesia, seperti adanya kesenjangan akses pendidikan akibat kurangnya sekolah, tenaga pendidik, dan keterbatasan infrastruktur. Tidak hanya itu, masih terjadi kesenjangan kesejahteraan antara guru Aparatur Sipil Negara (ASN) dan non ASN atau honorer, baik di sekolah negeri dan swasta serta standar kompetensi mengajar yang belum memadai. Permasalahan lain juga ada, seperti pengangkatan guru honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). “Jumlah guru honorer di Indonesia yaitu 700 ribuan, dimana terdapat rekrutmen pada tahun 2024 sebanyak 300 ribuan formasi P3K, sehingga masih tersisa sekitar 400 ribuan guru honorer yang belum diangkat menjadi P3K,” papar senator asal Papua Barat itu. Filep juga menyoroti Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang perlu diperhatikan dan dipersiapkan dengan matang. Pada tingkat teknis pelaksanaan maupun kebijakan, Program MBG masih ditemui beberapa permasalahan. “Pada tingkat teknis, terdapat temuan di beberapa daerah, sejumlah siswa mengeluhkan soal sayuran yang rasanya tidak sesuai dengan lidah anak-anak. Ada pula yang kecewa karena tak dapat susu seperti yang dijanjikan,” tuturnya. Filep menambahkan baru-baru ini juga telah terjadi peristiwa keracunan sejumlah siswa di salah satu Sekolah Dasar (SD) di Sukoharjo pada menu makanan program MBG. Bahkan, beberapa sekolah terlambat sampai dua jam menerima makanan bergizi gratis. “Oleh karena itu kami mengharapkan kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI melalui Dinas Pendidikan di setiap provinsi untuk berperan aktif, serta bersinergi dengan Pemda dalam mengatasi berbagai permasalahan di dunia pendidikan serta berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional RI,” paparnya. Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti mengaku bahwa pihaknya saat ini sangat konsen terhadap guru-guru honor yang diangkat P3K. Menurutnya, rekrutmen guru P3K dibutuhkan untuk memastikan layanan pendidikan terus berjalan dan memenuhi standar mutu di seluruh Indonesia. “Kita saat ini konsen terhadap guru-guru honor yang diangkat P3K untuk memenuhi standar mutu pendidikan di seluruh Indonesia,” tegasnya. Abdul Mu’ti juga menjelaskan untuk program MBG koordinatornya yaitu Badan Gizi Nasional RI. Pihaknya mengakui bahwa sekolah hanya objek untuk program tersebut. “Anggaran ada di Badan Gizi Nasional, kami hanya pelengkap atau peserta saja dimana sekolah merupakan objek. Untuk permasalahan MBG kami belum memiliki data-datanya, dan sekolah mana saja yang menjadi sasaran MBG,” bebernya. Di kesempatan yang sama, Anggota DPD RI Provinsi asal Papua Barat Daya Hartono menilai bahwa saat ini tenaga pendidik atau guru honorer yang diangkat P3K menimbulkan permasalahan baru yang mengakibatkan sekolah-sekolah swasta kekurangan guru pengajar setelah pengangkatan P3K. “Kita telah menerima aspirasi masyarakat bahwa kekurangan guru di sekolah-sekolah swasta, karena guru yang diangkat P3K sekarang pindah mengajar di sekolah negeri. Maka ini menjadi catatan penting bagi pemerintah untuk bisa mengatasinya,” imbuhnya. Anggota DPD RI asal Provinsi Papua David Harol Waromi meminta Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah untuk memberikan kemudahan akses anak-anak di Papua menuju ke sekolah. Lantaran, mereka harus menempuh jarak yang cukup jauh untuk ke sekolah. “Maka dalam kesempatan ini kami meminta Pak Menteri bisa memberikan bis sekolah untuk anak-anak Papua menuju ke sekolah. Kasian pak, anak-anak harus berjalan kaki dengan jarak yang jauh ke sekolah,” ujarnya. Sumber : https://www.balipuspanews.com/raker-dengan-mendikdasmen-komite-iii-dpd-ri-soroti-kesenjangan-di-dunia-pendidikan.html
Salah satu korban penembakan Petugas Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia (APMM), Andry Ramadhana, kini diminta untuk menjadi saksi kunci di balik peristiwa yang terjadi di Perairan Tanjung Rhu, Selangor, Malaysia. Dari enam orang korban yang terkena tembakan, Andry adalah salah satunya. Dia mengalami luka tembak pada bagian lengan. Pada saat kejadian, Andry meloloskan diri dengan sejumlah WNI lainnya. Dia bahkan sempat bersembunyi karena ketakutan. Saat berada di tempat persembunyian itu, Andry tiba-tiba dihubungi oleh anggota DPD RI asal Aceh, Sudirman Haji Uma. Dari bari balik sambungan telepon, Andry kemudian berani buka suara setelah dibujuk dan dijamin akan keselamatannya. Haji Uma mengatakan, Andry dapat menjadi saksi kunci atas peristiwa penembakan tersebut. Dialah yang memberikan semua informasi tentang kejadian di lapangan. "Si Andry Ramadan ini dia tidak pergi ke rumah sakit, dia meloloskan diri seperti beberapa penumpang lainnya. Jadi penumpang ini sudah belarian meloloskan diri, berpencar," kata Haji Uma saat dihubungi via telepon, Selasa (28/1/2025). Menurut Haji Uma, usai kejadian itu tidak ada satu orang pun yang bisa diambil keterangan sebagai saksi karena mereka sudah berpencar. Namun, setelah menerima informasi tentang adanya warga Aceh, Andry Ramadhana, yang ikut menjadi korban, Haji Uma berinisiatif untuk mencari nomor handphonenya. "Saya bujuk dia, karena dia sedang berada dipersembunyian akibat ketakutan. Setelah saya bujuk, video call dia, saya mengatakan akan menjamin keselamatannya," tutur Haji Uma. Tidak lama setelah itu, Haji Uma kemudian langsung berkonsultasi dengan Direktur Perlindungan WNI dan Bantuan Hukum Indonesia Kemenlu, Juda Nugraha. Kemudian, sebut Haji Uma, mereka bertiga berkomunikasi secara bersamaan lewat sambungan telepon, dan meminta bantuan untuk memberikan perlindungan kepada Andry. "Alhamdulillah pagi kemarin, Andry Ramadan sudah didatangi oleh anggota KBRI Malaysia untuk memberikan perlindungan," ungkapnya. Menurut pengakuan Andry, kata Haji Uma, mereka sama sekali tidak melakukan perlawanan. Hanya saja kapal mereka dikejar oleh dua unit armada milik APMM. Pengejaran itu berlangsung sekitar pukul 03.00 WIB. Mereka berlayar di pinggiran laut Banting, Selangor. Para WNI ini dikejar hingga ke perbatasan pelayaran kapal (jalur kapal-kapal besar). "Jadi kapal para WNI ini disalip dari depan, sebelum itu APMM melakukan penembakan dari jarak sekitar 20 meter dari belakang. Jadi itu seperti dibrondong lah," ucapnya sesuai penjelasan Andry. Di tengah pengejaran itu, akhirnya boat yang ditumpangi WNI ini berhasil meloloskan diri masuk ke hutan bakau yang ada di Banting, Selangor. Sedangkan APMM tidak lagi melakukan pengejaran karena sudah hilang jejak. "Jadi mereka itu (APMM) ketika boat WNI bersandar di hutan bakau, mereka melakukan pengecekan, kemudian diketahuilah ada penumpang tertembus peluru dan satu di antaranya meninggal dunia," pungkas Haji Uma. Sumber ; https://regional.kompas.com/read/2025/01/28/130033878/anggota-dpd-ri-bujuk-pmi-korban-penembakan-aparat-malaysia-agar-buka-suara.
LAPOR SENATOR
Lapor Senator Masyarakan Daerah
Ayo sampaikan aspirasi Anda secara langsung untuk memperjuangkan kepentiangan daerah Anda.
WEBSITE SATELIT DPD RI