AGENDA KEGIATAN
DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA
Islamic Center
13 Maret 2025 oleh ntb
12 Maret 2025 oleh ntb
11 Maret 2025 oleh ntb
27 Februari 2025 oleh ntb
13 Februari 2025 oleh ntb
Jakarta: Forum Komunikasi Staf Anggota DPD RI (FOKUS) menggelar acara buka puasa bersama dan santunan anak yatim pada Selasa, 11 Maret 2025, bertajuk "Hilangkan Perbedaan, Rajut Kebersamaan dan Jalin Ukhuwah Insaniyah." Acara yang berlangsung di Jakarta ini dihadiri oleh ratusan staf ahli dan staf administrasi DPD RI, serta jajaran Kesetjenan DPD RI. Ketua Umum FOKUS DPD RI, Adlan Nawawi, dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan buka puasa bersama dan santunan anak yatim ini memiliki makna yang mendalam, khususnya dengan kehadiran jajaran Kesetjenan DPD RI. Menurut Adlan, kerjasama yang terjalin antara berbagai pihak sangat penting untuk meningkatkan kinerja staf anggota DPD RI. “Peningkatan kinerja Staf Anggota DPD RI tidak akan terwujud tanpa dukungan dan kerjasama semua pihak, khususnya dengan Kesetjenan DPD RI,” ungkap Adlan. Lebih lanjut, Adlan berharap bahwa kegiatan ini dapat mempererat hubungan sesama manusia dan antarlembaga. Ia juga menekankan bahwa bulan Ramadan merupakan momen yang tepat untuk meningkatkan kualitas kemanusiaan, yang pada akhirnya akan mendukung kinerja kelembagaan DPD RI. “Ramadan adalah momen terbaik untuk mengharmonisasi relasi antarsesama manusia. Penguatan itu akan berdampak positif bagi kinerja kelembagaan yang berbasis kemanusiaan dan sumber daya manusia,” kata Adlan. Sementara itu, Deputi Bidang Administrasi Sekretariat Jenderal DPD RI, Lalu Niqman Zahir, menyampaikan harapan besar kepada FOKUS DPD RI untuk terus mendukung kerja-kerja kelembagaan DPD RI, terutama dalam hal penguatan legislasi dan pengawasan. Lalu mengingatkan bahwa DPD RI saat ini telah memperoleh kepercayaan publik yang tinggi dalam memperjuangkan kepentingan rakyat di daerah, dan kepercayaan tersebut harus dijaga serta ditingkatkan melalui peran staf anggota DPD RI. “Saya berharap Staf Anggota DPD RI menjadi salah satu garda terdepan penjaga kinerja DPD RI agar tetap konsisten mendapatkan kepercayaan tinggi dari rakyat,” tegas Lalu. Acara ini juga melibatkan Rumah Sakit Mitra Keluarga untuk menyediakan layanan kesehatan gratis. Ratusan staf dan jajaran Kesetjenan DPD RI mengikuti pengecekan kesehatan, seperti gula darah, asam urat, dan kolesterol, guna memastikan kualitas kesehatan mereka tetap terjaga. Acara diakhiri dengan siraman ruhani mengenai hikmah puasa Ramadan dan penampilan lagu-lagu religi yang dibawakan oleh beberapa staf anggota DPD RI. Kegiatan ini diharapkan tidak hanya memperkuat hubungan internal, tetapi juga mendukung peningkatan kinerja dan kualitas sumber daya manusia di DPD RI. Sumber : https://www.metrotvnews.com/read/N4EC4GVG-keharmonisan-dan-kerjasama-fokus-dpd-ri-di-acara-ramadan
Sultan Baktiar Najamudin, Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia, bertemu dengan To Lam, Sekretaris Jenderal Partai Komunis Vietnam, di lantai 8 Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Pertemuan tersebut dilanjutkan dengan pembahasan kerja sama bilateral antara Indonesia dan Vietnam, yang saat ini tengah berkembang pesat. Sultan Baktiar Najamudin menjelaskan, To Lam sebelumnya mantan presiden, dan sekarang menjadi pemimpin tertinggi di Vietnam. “Tentu ini kunjungan yang sangat istimewa, sangat baik karena kita tahu semua bahwa kemarin juga beliau diterima langsung oleh Presiden Prabowo dan sudah menyepakati beberapa hal. Kami sendiri kemarin dua malam yang lalu sudah bertemu dan dilanjutkan hari ini dengan DPD, MPR, dan DPR,” ujar Sultan Najamudin usai pertemuan dengan To Lam, Selasa (11/3/2025). “Vietnam memang salah satu negara ASEAN yang sangat pesat dalam hal pertumbuhan ekonomi. Ini penting bagi Indonesia untuk memperkuat solidaritas dan kerja sama, baik secara bilateral maupun dalam kerangka ASEAN,” tambah Sultan. Sultan menegaskan bahwa sejak pertemuan tersebut, sudah ada banyak kesepakatan yang dicapai antara kedua negara. Bahkan, Presiden Indonesia juga sudah mengumumkan rencananya untuk mengunjungi Vietnam guna menandatangani beberapa kesepakatan penting. “Dengan perkembangan Vietnam yang pesat, kami melihat bahwa parlemen Vietnam juga mendukung hubungan yang baik ini. Kami juga punya BKSP (Badan Kerja Sama Parlemen), yang mana beliau tadi mengundang untuk menindaklanjuti kerja sama di tingkat parlemen,” ujarnya. Sultan menegaskan kalau visi bersama antara Indonesia dan Vietnam berlandaskan semangat antiimperialis dan perjuangan mengusir penjajah. “Sebagai negara pejuang yang memiliki visi sama, Indonesia dan Vietnam yakin dapat menjadi negara maju,” tutupnya. Sumber : https://www.suarasurabaya.net/politik/2025/ketua-dpd-ri-tegaskan-pentingnya-kerja-sama-indonesia-vietnam-hadapi-era-globalisasi/
PEMERINTAH mengagendakan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) atau calon aparatur sipil negara (CASN) secara serentak pada 1 Oktober 2025. Sedangkan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) secara serentak diagendakan pada 1 Maret 2026. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Widyantini Rini mengatakan penyesuaian pengangkatan CPNS itu bukan penundaan, melainkan upaya agar seluruh CPNS dapat diangkat secara bersamaan. Rini mengatakan penyesuaian jadwal pengangkatan CPNS itu dilakukan setelah melewati berbagai pertimbangan. Dia menyebutkan sejumlah instansi pemerintah masih memerlukan waktu menuntaskan pengadaan CPNS begitu juga formasi, jabatan, dan penempatannya. “Kami menyadari penyelesaian pengangkatan serentak ini memerlukan waktu karena harus dilakukan secara cermat dan hati-hati,” kata Rini melalui keterangan resmi kementerian pada Jumat, 7 Maret 2025. Dia mengungkapkan, selama ini, Terhitung Mulai Tanggal atau TMT pengangkatan CPNS tidak sama, masing-masing instansi memiliki tanggal sendiri. Kementerian PANRB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) ingin menata hal tersebut. Penundaan jadwal pengangkatan CPNS dan PPPK tersebut mendapat tanggapan dari berbagai kalangan, termasuk dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. DPD Desak Pemerintah Tak Tunda Pengangkatan CPNS dan PPPK Wakil Ketua Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Muhdi mendesak pemerintah tidak menunda pengangkatan CPNS dan PPPK. “Penundaan pengangkatan ASN, PPPK khususnya, walaupun diumumkan dengan penyesuaian adalah pengingkaran atas komitmen kebijakan pemerintah sendiri dan UU ASN yang menegaskan tahun 2024 adalah batas akhir non-ASN bekerja di instansi pemerintah,” kata dia saat dikonfirmasi dari Semarang pada Senin, 10 Maret 2025, seperti dikutip dari Antara. Dia mengatakan berbagai alasan yang disampaikan sulit dipahami, kecuali alasan efisiensi sehingga kesulitan menyediakan anggaran. Sebab, kata dia, pengangkatan sebagian CPNS dan PPPK paruh waktu saja sudah membuat kecewa, apalagi ditambah pengangkatannya ditunda. “Apalagi yang usianya mendekati BUP (Batas Usia Pensiun). Bahkan, banyak yang usianya tinggal dua tahun dari BUP sehingga dengan ditundanya pengangkatan menjadi Maret 2026, tinggal satu tahun masa kerjanya," kata Anggota DPD dari Jawa Tengah itu. Muhdi mengatakan tidak dapat mengerti penundaan itu karena Komite I DPD baru saja menggelar rapat kerja dengan Kepala BKN yang dihadiri kepala, wakil kepala, dan jajaran pimpinan BKN pada 24 Februari 2025. Pada rapat kerja itu, kata dia, Kepala BKN melaporkan pengangkatan CPNS akan berjalan sesuai rencana. Bahkan, untuk peserta tahap I dari 676.482 CASN PPPK penuh waktu dan sebanyak 671.667 orang sudah mengisi daftar riwayat hidup (DRH), sedangkan seleksi tahap II untuk formasi ASN PPPK yang tersisa formasi 329.671 sudah masuk masa sanggah dan dijadwalkan Mei 2025 pengumuman, kemudian Juni 2025 pengisian DRH. Namun, 10 hari berikutnya, diumumkan penundaan dengan berbagai alasan. “Sulit dipercaya, dan kalau bukan atas kebijakan presiden atau sepengetahuannya, apalagi kalau tidak sepengetahuan Presiden, atau apa pun kenyataannya, maka kami mendesak agar Bapak Presiden Prabowo mencabut kebijakan penundaan atau penyesuaian pengangkatan ASN PPPK dan CPNS dengan mengembalikan pada kebijakan awal,” kata Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Jawa Tengah itu. Kalaupun menunda, kata dia, cukup 1-2 bulan dan seandainya surat keputusan (SK) pengangkatan mau disamakan dengan tahap II untuk CASN PPPK, maka paling lambat Agustus 2025 sebagai hadiah Hari Ulang Tahun (HUT) RI. Dia mendapat aspirasi dan tangisan dari CASN Dapil Jateng dan semua daerah di Indonesia yang terpukul dengan keputusan pemerintah atas penundaan di tengah sebagian besar sedang menjalani ibadah puasa Ramadan menyongsong Idul Fitri, dengan sedikit senyum bahagia menanti SK sebagai ASN yang seharusnya segera diterima. “Karena itu, pengangkatan CASN PPPK dan PNS mesti segera dilakukan, dan kalau masih butuh penyesuaian bukan tahun depan untuk PPPK dan Oktober untuk PNS,” katanya. Jika penundaan tetap dilakukan, kata dia, tidak saja semakin memperpanjang penderitaan CASN, khususnya PPPK dari non-ASN yang sudah lama menderita bekerja dengan honor sekadarnya dan status tidak pasti, tetapi juga menyakiti dan memukul secara psikologis, yang bagi CASN guru di tengah siswanya mulai menikmati program Makan Bergizi Gratis (MBG). Komisi II DPR Minta Pemerintah Lantik CPNS Bertahap Adapun Wakil Ketua Komisi II DPR Zulfikar Arse Sadikin mengatakan pengangkatan CPNS maupun PPPK tidak harus dilakukan secara serentak. Menurut dia, pengangkatan bisa dilakukan secara bertahap, khususnya untuk daerah atau instansi yang sudah siap. “Kalau memang yang sekarang prosesnya telah berjalan dan sudah hampir selesai, ya lakukan aja pengangkatan,” kata dia ditemui di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin. Zulfikar menilai keputusan pemerintah menunda jadwal pengangkatan CPNS dan PPPK itu merupakan hasil dari kesalahpahaman dengan Komisi II DPR saat rapat pada 5 Maret lalu. “Beda pemahaman (bukan serentak). Batas akhirnya Oktober untuk CPNS dan Maret 2026 PPPK," ucapnya. Politikus Partai Golkar ini berharap agar Kementerian PANRB dan BKN mau mempertimbangkan pengangkatan secara bertahap tersebut. Sebab, menurut dia, kepastian pengangkatan itu bisa memberikan ketenangan bagi masyarakat yang lolos seleksi. “Kalau mereka dapat kepastian, bekerjanya juga semangat," ucap Zulfikar. Sumber : https://www.tempo.co/politik/pemerintah-tunda-pengangkatan-cpns-ini-respons-dpd-dan-dpr-1217750
KOTA BIMA - Anggota DPD RI Evi Apita Maya mendorong agar pemerintah Provinsi NTB memperkuat berbagai instrumen dalam meningkatkan nilai investasi. Ia mengatakan salah satu penggerak kemajuan yang paling utama adalah investasi. Ia berharap ada keinginan kuat Pemprov NTB untuk mulai berbenah. "Salah satu kekuatan penggerak kemajuan daerah di NTB adalah investasi. Namun, meski mudah diucapkan investasi dan penanaman modal di daerah tentu tidak mudah," tegasnya dalam keterangannya Rabu (5/2/2025). Beberapa instrumen perlu lebih matang disiapkan seperti aspek regulasi yang memadai sehingga memberikan jaminan dan kepastian usaha. "Aspek sumber daya manusia yang kompeten dan dapat diandalkan lalu nfrastruktur yang terkoneksi dan jaminan stabilitas keamanan daerah. Kelima. Inovasi dan kemudahan akses usaha," ucapnya. Ia menilai saat ini NTB memiliki komoditas unggulan dari hasil pertanian, peternakan, kelautan, pariwisata dan tambang. Namun, jika syarat-syarat pendukung investasi tersebut tidak matang disiapkan, investor pasti enggan berinvestasi di NTB. "Mereka akan pilih daerah lain seperti Bali yang dianggap lebih prospek dan memberikan keuntungan berinvestasi. Kita bahu membahu bekerjasama memajukan NTB," tandasnya. Sumber : https://lombok.tribunnews.com/2025/02/06/anggota-dpd-ri-evi-apita-maya-dorong-provinsi-ntb-perkuat-instrumen-peningkatan-investasi
LAPOR SENATOR
Lapor Senator Masyarakan Daerah
Ayo sampaikan aspirasi Anda secara langsung untuk memperjuangkan kepentiangan daerah Anda.
WEBSITE SATELIT DPD RI
