Jakarta - Kepala Pusat Kajian Daerah dan Anggaran Sekretariat Jenderal (Puskadaran Setjen) DPD RI, Sri Sundari menegaskan bahwa koperasi merupakan perwujudan amanat Pasal 33 UUD 1945 serta menjadi sarana strategis dalam memperkuat perekonomian berbasis kebersamaan dan keadilan sosial. Penegasan ini disampaikannya dalam Focus Group Discussion (FGD) Puskadaran Sekjen DPD RI bertajuk “Penguatan Koperasi Merah Putih sebagai Penggerak Ekonomi Daerah” yang dipandu Yeni Prasetyo dari Setjen DPD RI dan menghadirkan narasumber Fadhila Maulida (INDEF), Nailul Huda (CELIOS), dan Henny Navilah (Kementerian Koperasi dan UKM), di Gedung B DPD RI, Jakarta, Rabu (8/10/2025). “Koperasi Merah Putih diharapkan tidak hanya menjadi unit usaha, tetapi juga gerakan sosial-ekonomi yang memperkuat persatuan nasional. DPD RI berkomitmen untuk mendorong lahirnya rekomendasi kebijakan yang aplikatif dan berkeadilan,” ujar Sri Sundari. FGD ini membahas berbagai aspek penting dari program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang diluncurkan pemerintah melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025. Program ini menargetkan pembentukan lebih dari 80.000 koperasi desa dan kelurahan guna memperpendek rantai pasok, meningkatkan pendapatan masyarakat desa, dan memperkuat ketahanan pangan nasional. Fadhila Maulida dari INDEF menyoroti pentingnya transformasi koperasi dari sekadar formalitas menjadi motor pertumbuhan ekonomi desa. Ia menekankan perlunya peningkatan kapasitas sumber daya manusia, akuntabilitas keuangan, serta digitalisasi koperasi. Sementara itu, Nailul Huda dari CELIOS mengingatkan potensi risiko moral hazard dan tumpang tindih dengan BUMDes apabila pengelolaan tidak diawasi secara ketat. “Pendekatan bottom-up dan penguatan kapasitas manajerial menjadi kunci agar koperasi benar-benar berfungsi sebagai alat pemberdayaan ekonomi rakyat, bukan hanya proyek administratif,” jelas Huda. Dari sisi pemerintah, Henny Navilah menyampaikan bahwa program Koperasi Merah Putih merupakan bagian dari Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, yang menempatkan koperasi sebagai pilar utama pemberdayaan masyarakat dan pemerataan ekonomi daerah. Melalui kegiatan ini, DPD RI berupaya menjembatani pandangan antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat guna memperkuat kebijakan koperasi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Hasil diskusi akan menjadi bahan rekomendasi bagi DPD RI dalam pelaksanaan fungsi legislasi, pertimbangan, dan pengawasan. Sumber : https://www.waspada.id/nusantara/dpd-ri-gelar-fgd-penguatan-koperasi-merah-putih-sebagai-penggerak-ekonomi-daerah/

Ketua KORPRI Sekretariat Jenderal (Setjen) DPD RI, Oni Choiruddin, menilai Pekan Olahraga Nasional (PORNAS) XVII KORPRI menjadi momentum penting untuk membangun semangat aparatur sipil negara (ASN) yang sehat, produktif, dan berintegritas. Hal tersebut disampaikan pada pembukaan PORNAS XVII KORPRI di Stadion Jakabaring, Palembang, hari ini. Menurutnya, olahraga bukan sekadar aktivitas fisik, melainkan sarana menumbuhkan nilai sportivitas, sinergi, serta kolaborasi dalam mendukung kinerja kelembagaan DPD RI. "Olahraga mengajarkan disiplin, kerja sama, dan ketangguhan, ini nilai-nilai yang sama pentingnya dalam birokrasi. ASN yang sehat jasmani dan rohani akan mampu bekerja dengan lebih produktif, berintegritas, dan solid sebagai support system bagi DPD RI," ujarnya dalam keterangan tertulis, Minggu (5/10/2025). Ia menambahkan, semangat kebersamaan dan sportivitas yang tumbuh dalam ajang PORNAS mencerminkan karakter ASN yang profesional dan siap berkolaborasi lintas unit kerja. Kegiatan ini bukan hanya menjadi wadah kompetisi, tetapi juga sarana mempererat rasa persaudaraan di antara ASN dari berbagai instansi. "ASN Setjen DPD RI harus menjadi contoh birokrasi yang adaptif, kolaboratif, dan berorientasi pada hasil. Semangat yang sama seperti dalam olahraga tim, yaitu saling mendukung, saling menguatkan, dan berjuang bersama untuk hasil terbaik. Itulah yang harus tercermin dalam kinerja sehari-hari," sambungnya. Lebih lanjut, Oni menegaskan bahwa pembinaan jasmani dan mental ASN tidak bisa dipisahkan dari misi kelembagaan. Ia menilai ASN Setjen DPD RI memiliki peran strategis sebagai penggerak administrasi dan pelayanan yang menopang kinerja DPD RI baik di tingkat nasional maupun daerah. "Melalui semangat olahraga dan kebersamaan seperti di PORNAS ini, kita memperkuat fondasi birokrasi yang sehat dan solid. ASN Setjen DPD RI adalah garda pendukung yang memastikan seluruh proses kelembagaan DPD RI berjalan efektif dan profesional," pungkasnya. Sebagai informasi, acara ini turut dihadiri oleh Deputi Bidang Administrasi Setjen DPD RI Niqman Zahir dan Wakil Ketua KORPRI Setjen DPD RI seperti Nana Sutisna, Mahyu Darma, serta Fitriani. Sumber : https://news.detik.com/berita/d-8146628/pembukaan-pornas-xvii-ketua-korpri-dpd-ri-perkuat-fondasi-birokrasi.

Ribuan warga dari berbagai provinsi di Indonesia antusias mengikuti kegiatan Senator Peduli Donor Darah yang digelar serentak oleh Dewan Perwakilan Daerah ( DPD ) RI dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-21, Jumat (3/10/2025). Aksi sosial hasil kolaborasi dengan Palang Merah Indonesia (PMI) ini berlangsung di 38 provinsi, menunjukkan kepedulian yang mampu menyatukan bangsa tanpa sekat wilayah bahkan lintas negara. Kegiatan donor darah dibagi dalam empat subwilayah DPD RI. Di Subwilayah Barat I yang meliputi provinsi-provinsi di Sumatera, terkumpul 505 kantong darah dari 541 pendonor. Dari Aceh hingga Bangka Belitung, masyarakat, aparat, sektor swasta, dan relawan terlibat aktif. “Ribuan warga dari Aceh hingga Papua telah menunjukkan bahwa solidaritas sosial adalah kekuatan utama bangsa. Aksi kemanusiaan ini juga sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo yang menekankan pentingnya solidaritas nasional. Kami berharap semangat ini terus tumbuh menjadi budaya sosial masyarakat Indonesia,” ujar Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin, Jumat (3/10/2025). Hal senada dikatakan Senator asal Lampung Abdul Hakim. Dia menyebut aksi sosial ini untuk penguatan solidaritas sosial sebagai fondasi persatuan bangsa. Bagi Hakim, setetes darah yang diberikan bisa menyelamatkan banyak nyawa. Di Subwilayah Barat II (DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan NTB), kegiatan donor darah dirangkaikan dengan cek kesehatan gratis dan pemeriksaan HPV DNA. Di Jakarta, sekitar 100 peserta turut serta, di Jawa Barat 80 peserta disertai pembagian sembako murah, sementara di NTB tercatat 65 peserta dengan 42 orang berhasil mendonorkan darah. Senator asal DKI Jakarta Fahira Idris, Happy Djarot, Dailami Firdaus, dan Achmad Azran membuka acara di Jakarta dengan pemukulan rebana. Di Semarang dan Yogyakarta, kegiatan masing-masing diikuti lebih dari 50 peserta, memperlihatkan semangat gotong royong. Momen unik terjadi di Ternate, Maluku Utara, ketika seorang mahasiswa asal Palestina ikut mendonorkan darah bersama 50 peserta lain. Di Sulawesi Tenggara terkumpul 53 kantong darah dari 65 pendaftar, Sulawesi Utara mencatat 75 peserta dengan 50 kantong darah, dan di Maluku 58 kantong darah berhasil terkumpul dari 60 peserta. Di Papua, kegiatan donor darah dipimpin Senator Lis Tabuni di Nabire, Papua Tengah, untuk menjawab kerap terjadinya kekosongan stok darah. Donor darah juga berlangsung di Papua, Papua Selatan, Papua Pegunungan, Papua Barat, dan Papua Barat Daya, memperlihatkan komitmen DPD RI terhadap solidaritas sosial di Tanah Papua. Subwilayah Timur I (Kalimantan dan sebagian Sulawesi) juga mencatat partisipasi tinggi. Di Pontianak, Kalimantan Barat, 190 peserta hadir dengan 114 kantong darah terkumpul. Palangka Raya (Kalteng) menghimpun 64 kantong dari 75 peserta, sementara Samarinda (Kaltim) mencatat 43 kantong dari 75 peserta. Di Sulawesi Barat, kegiatan digelar bersama Labkesda Sulbar. Senator Zuhri M. Syazali dari Bangka Belitung berharap aksi donor darah bisa menjadi budaya sosial yang berkelanjutan. “Kami berharap kegiatan ini bukan hanya menjadi agenda tahunan, tetapi juga menjadi bagian dari budaya sosial masyarakat,” ujarnya. Perayaan HUT ke-21 DPD RI tidak hanya menghadirkan aksi donor darah serentak pada 3 Oktober 2025, tetapi juga dirangkai dengan berbagai kegiatan lain, seperti Senator Peduli Ketahanan Pangan, Dialog Kenegaraan, serta sejumlah agenda kebangsaan yang melibatkan senator dari seluruh Indonesia. Momentum ini menegaskan bahwa kiprah DPD RI tidak hanya sebatas fungsi legislasi, tetapi juga hadir nyata di tengah rakyat untuk memperkuat solidaritas dan kesejahteraan bangsa. Sumber : https://nasional.sindonews.com/read/1628307/15/ribuan-kantong-darah-terkumpul-aksi-dpd-ri-selaras-asta-cita-presiden-prabowo-1759497012

AKARTA – Sejarah baru mewarnai debut keistimewaan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI). Debut dimaksud, DPD RI resmi mencetak sejarah baru dengan menggelar Sidang Paripurna Luar Biasa perdana dalam rangka HUT ke-21, bertepatan dengan peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Momentum tersebut, sebut Ketua DPD RI, Sultan Bachtiar Najamudin, memperjelas semakin istimewanya DPD RI. Ditambah, hadirnya tiga pimpinan lembaga parlemen sekaligus. Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua MPR RI Ahmad Muzani, dan Ketua DPD RI sendiri Sultan B. Najamuddin. “Ini momen bersejarah. Sidang paripurna luar biasa pertama DPD bertepatan dengan Hari Kesaktian Pancasila, dan dihadiri para pimpinan DPR dan MPR. Buat kami, ini energi sekaligus beban moral untuk terus memperjuangkan kepentingan daerah,” tegas Sultan di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (1/10/2025). Sultan menekankan, proses legislasi DPD kini semakin kolaboratif. Hal itu terbukti dengan makin banyaknya Rancangan Undang-Undang (RUU) inisiatif DPD yang masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas bersama DPR dan pemerintah. Menurut Sultan, DPD tidak berhenti hanya pada “rebranding” sebagai lembaga perwakilan daerah, tetapi bergerak nyata turun ke lapangan untuk menjemput aspirasi masyarakat. Sultan sangat yakin saat ini publik di daerah melihat DPD bukan hanya sebagai penyalur aspirasi, tetapi lembaga yang solutif. “Banyak pengaduan yang masuk lewat alat kelengkapan kami. Itu menandakan masyarakat menaruh harapan besar kepada DPD,” tegas Sultan. DPD, lanjut Sultan, akan terus memperkuat kolaborasi dengan eksekutif, DPR, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan agar peran senator makin terasa dalam menjawab persoalan daerah. “Kami ingin DPD bukan hanya aspiratif, tetapi juga solutif. Itulah semangat baru yang ingin kami wujudkan ke depan,” pungkasnya. Sumber : https://beritabuana.co/2025/10/01/debut-gemilang-dpd-ri-cetak-sejarah-baru-gelar-sidang-paripurna-luar-biasa-perdana-di-hut-ke-21/

Peringatan Hari Ulang Tahun ke-21 Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dibalut dengan aksi sosial bertajuk Senator Peduli Donor Darah di seluruh Indonesia. Total ada 1.800 peserta mengikuti kegiatan donor daerah bersama Palang Merah Indonesia (PMI). Sementara di Jakarta, kegiatan dilakukan di Kompleks Parlemen, Senayan dengan melibatkan 150 peserta. “Kami atas nama PMI menyampaikan selamat ulang tahun kepada DPD dan terima kasih atas persembahannya. Kami benar-benar merasa terbantu karena (kantong darah) penting untuk memenuhi kebutuhan nasional,” ujar Wakil Ketua Umum PMI, Komjen Pol (Purn) Nanan Soekarna, Rabu, 1 Oktober 2025. PMI menyebut, pendonor juga mendapatkan pemeriksaan kesehatan secara gratis. Bahkan bagi mereka yang rutin mendonorkan darah setiap tiga atau empat bulan sekali, tersedia penghargaan khusus jika sudah mencapai lebih dari 100 kali donor. “Yang terpenting kesehatan pendonor harus dijaga. Jangan sampai darah dikembalikan karena tidak memenuhi syarat,” tambahnya. Sementara itu, Sekjen DPD Mohammad Iqbal menegaskan, seluruh rangkaian kegiatan tersebut merupakan simbol kuat komitmen DPD untuk terus dekat dan bermanfaat bagi masyarakat. “DPD ingin menunjukkan kehadirannya bukan hanya menjalankan fungsi legislasi dan pengawasan, tetapi juga hadir dalam setiap aspek kehidupan rakyat. Dengan semangat give blood, give hope, kita wujudkan kepedulian sosial yang memberi arti bagi sesama,” tandas Iqbal. Sumber : https://rmol.id/politik/read/2025/10/01/681845/hut-ke-21-dpd-dibalut-kegiatan-donor-darah-serentak

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Tamsil Linrung, mengapresiasi Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, yang dinilai berhasil mengangkat derajat petani Indonesia dengan berbagai capaian spektakuler. Menurut Tamsil, sentuhan kepemimpinan Amran tidak hanya meningkatkan produksi pangan, tetapi juga menaikkan kesejahteraan petani serta menempatkan sektor pertanian sebagai motor utama perekonomian daerah. Pernyataan itu Ia sampaikan saat mencanangkan Program Senator Peduli Ketahanan Pangan bersama Menteri Pertanian di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep), Sulawesi Selatan, Sabtu (27/9/2025). Penanaman jagung dipilih sebagai komoditas strategis untuk mendukung target satu juta hektare yang ditetapkan Presiden. “Jagung merupakan komoditas strategis. Selain sebagai pangan dan pakan, hilirisasi jagung menghasilkan biofuel,” ujar Tamsil. Wakil Ketua DPD Bidang Ekonomi dan Pembangunan ini menerangkan, bahwa Sulsel dan kawasan Indonesia Timur dikenal sebagai sentra penghasil jagung. Saat ini, produksi jagung di Sulsel adalah terbesar kedua setelah Jawa Timur. “Kolaborasi DPD dengan Kementerian Pertanian merupakan upaya kita meningkatkan produksi jagung Indonesia, agar berada di tiga besar dunia,” ungkapnya. Tamsil Linrung menyebut kehadiran Menteri Pertanian Amran Sulaiman dalam kegiatan tersebut merupakan bentuk inisiatif kolaboratif untuk mengakselerasi kedaulatan pangan. “Dukungan Pak Mentan memberi arti, lebih dari sekadar seremoni. Kehadiran beliau adalah simbol kebangkitan petani dan ekosistem pertanian lokal, jalan terang menuju kedaulatan pangan,” ucap Tamsil. Tamsil menilai Mentan Amran sebagai sosok berdedikasi tinggi dalam menerjemahkan visi kerakyatan Presiden di sektor pertanian. Hal itu, terbukti dengan pelibatan pelaku usaha lokal dalam program Kementan. Ia menyebut, penggunaan benih jagung lokal merupakan bentuk nyata keberpihakan pada pengusaha merah putih. Selain itu, kinerja Kementan yang dinilai sangat konkret adalah meningkatnya kesejahteraan petani. Seperti dilansir oleh Badan Pusat Statistik (BPS), terjadi kenaikan Nilai Tukar Petani (NTP). “Berkat kebijakan yang berpihak, sektor pertanian menciptakan efek ganda. Yang dulu dipandang sebelah mata, kini menjadi motor perekonomian daerah. Derajat petani dan pelaku usaha pertanian, terangkat karena sentuhan Pak Mentan,” kata Tamsil. Lebih lanjut, Tamsil menegaskan bahwa pangan adalah fondasi peradaban dan syarat kedaulatan bangsa. Ia mengingatkan bahwa dunia saat ini menghadapi krisis pangan global akibat pandemi, konflik geopolitik, katastrofi akibat perubahan iklim, dan disrupsi rantai pasok. Visi besar Asta Cita Presiden Prabowo adalah jawaban atas ancaman global, sekaligus menegaskan sikap Indonesia yang memilih jalan berdaulat untuk melindungi masa depan bangsa. Hal itu, lanjut Tamsil, kembali ditegaskan Presiden saat menyampaikan pidato bersejarah di Sidang Umum PBB kemarin. “Presiden dengan bangga menyampaikan kepada dunia, sukses Indonesia dalam swasembada beras. Ekspresi syukur tersebut bahkan diwujudkan dengan memberikan bantuan beras 10.000 ton ke Palestina,” ujar Tamsil. Mengakhiri sambutannya, Tamsil menyampaikan penghormatan kepada para petani yang menurutnya menjadi pahlawan pangan bangsa. “Keringat bapak dan ibu petani adalah energi kehidupan bangsa ini. Jerih payah bapak dan ibu adalah pondasi kedaulatan kita,” tutupnya. Sementara itu, dalam sambutannya Amran Sulaiman memaparkan sejumlah capaian Kementerian Pertanian dalam setahun terakhir. Salah satu prestasi spektakuler yang berhasil ditorehkan adalah swasembada beras. “Awalnya Bapak Presiden memberikan target kepada kami 4 tahun, lalu berubah menjadi 3 tahun, dan terakhir kami diberi target 1 tahun. Alhamdulillah, swasembada beras berhasil kita capai dalam 6 bulan,” ungkap Amran disambut tepuk tangan meriah. Amran menerangkan, bahwa capaian tersebut merupakan lompatan sejarah bagi Indonesia. Hal itu kemudian diperkuat dengan kebijakan menghentikan impor beras yang semakin menegaskan keberpihakan pemerintah terhadap petani. Mentan Amran menambahkan, bahwa pemerintah telah menutup kran impor sembilan jenis komoditas seiring meningkatnya produktivitas sektor pertanian di dalam negeri. Amran juga membagikan benih jagung, pupuk dan alat pertanian kepada sejumlah kepala daerah yang hadir. Diketahui, penanaman dan pembagian benih jagung dilakukan serentak di empat provinsi, yaitu Sulawesi Selatan, Bengkulu, Nusa Tenggara Timur dan Papua Tengah. Selain Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung dan Mentan Amran Sulaiman, hadir pula 36 anggota DPD dari Sulawesi dan Kalimantan, Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman, Ketua DPRD Sulsel Rachmatika Dewi, Wakil Gubernur Maluku Abdullah Vanath, dan 12 kepala daerah lainnya. Sumber : https://kabarika.id/berita/2025/09/28/tamsil-linrung-puji-pencapaian-mentan-angkat-derajat-pertanian-indonesia/

Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono memberi perhatian khusus pada DPD RI. Yakni, terkait inisiasi Program Senator Peduli Ketahanan Pangan, sebagai bentuk nyata kolaborasi negara untuk menyejahterakan rakyat. “Ini contoh yang baik dalam bernegara, kami jujur saja, dengan keterlibatan DPD RI yang sebenarnya tugas pokoknya mengawasi, menyerap aspirasi, tetapi ini memastikan programnya pemerintah berjalan. Ini luar biasa,” tutur Wamentan dalam keterangan yang dikutip Minggu, 28 September 2025. Hal itu diungkap Wanentan seusai menghadiri pencanangan program di Desa Talang Aling, Kabupaten Bengkulu Tengah, Sabtu, 27 September 2025. Sudaryono menilai inisiatif ini menjadi contoh baik sinergi antara eksekutif, legislatif, dan seluruh elemen bangsa dalam membangun kedaulatan pangan nasional. “Program ini patut kita beri apresiasi karena menunjukkan bagaimana semua pihak bisa bersatu demi tujuan yang sama, yaitu kesejahteraan rakyat. Kolaborasi seperti ini sangat penting untuk memperkuat ketahanan pangan nasional,” ujar Sudaryono. Program tersebut juga digelar serentak di tiga provinsi lain, yakni Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, dan Papua Tengah, dengan total lahan percontohan seluas 5.000 hektare untuk budidaya jagung. Sudaryono memuji DPD RI yang tidak hanya berperan dalam pengawasan, tetapi juga menjadi perpanjangan tangan pemerintah untuk menyerap aspirasi masyarakat dan memastikan program pertanian terlaksana dengan baik. “Kami punya perangkat sampai ke penyuluh, tapi itu belum cukup. Kami butuh mata dan telinga tambahan untuk menyerap aspirasi masyarakat, dan wakil rakyat hasil pemilu adalah perpanjangan tangan kami,” tutur Sudaryono. Sudaryono menilai Program Senator Peduli Ketahanan Pangan menjadi bukti bahwa kerja sama lintas sektor mampu menghadirkan solusi nyata untuk mencapai swasembada pangan. “Siapa pun posisinya, eksekutif, legislatif, aparat keamanan, maupun masyarakat sipil, semuanya harus bersatu untuk memajukan bangsa dan mensejahterakan rakyat,” ujarnya. Dia merasa Senator Peduli Ketahanan Pangan turut membantu kerja-kerja Kementerian Pertanian yang menjadi leading sektor penguatan sektor Pangan. Presiden Prabowo dalam Asta Citanya turut menempatkan sektor pangan menjadi salah satu visi besar. “Kita sangat terbantu. Bahasanya sangat terbantu sekali, tiada tara,” ungkap Politikus Gerindra ini. Pada kesempatan yang sama, Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin yang memimpin langsung pencanangan program menegaskan bahwa Senator Peduli Ketahanan Pangan merupakan bentuk dukungan konkret terhadap visi besar Presiden Prabowo Subianto dalam Asta Cita. DPD RI tidak hanya mengawal kebijakan dari pusat, tetapi juga turun langsung memastikan program-program strategis tersebut menyentuh masyarakat di daerah. “Kita tidak hanya menanam benih jagung, tetapi juga menanam benih kebersamaan dan kedaulatan bangsa. Tanpa petani yang kuat, Indonesia tidak akan mampu berdiri tegak sebagai negara berdaulat pangan,” tegas Sultan. Sumber : https://www.metrotvnews.com/read/kewCM31J-wamentan-sebut-dpd-ri-berperan-luar-biasa-di-sektor-pangan

Jakarta – Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar serangkaian kegiatan dalam rangka memperingati HUT ke-21 dengan tema “Dari Daerah Kita Bersatu, Untuk Indonesia Maju”. Kegiatan ini melibatkan masyarakat, generasi muda, akademisi, hingga aparatur internal DPD RI. Sejumlah lomba digelar, di antaranya Lomba Video Pendek Gen-Z, Lomba Esai, serta Lomba Foto & Video Tematik dengan total hadiah puluhan juta rupiah. Selain itu, DPD RI juga mengadakan Pemilihan Duta DPD RI yang ditujukan bagi pemuda-pemudi berusia 18–24 tahun untuk menjadi representasi DPD RI dalam berbagai kegiatan resmi. Tak hanya lomba, DPD RI juga menggelar aksi sosial berupa “Senator Peduli Ketahanan Pangan” melalui penanaman jagung serentak di Bengkulu, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, dan Papua Tengah pada 27 September 2025. Sementara itu, kegiatan donor darah bertajuk “Give Blood and Hope” akan digelar pada 1 dan 3 Oktober 2025.

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin menghadiri Deklarasi Hari Keadilan Ekologis Sedunia di Waingapu, Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), Sabtu (20/9/2025). Dalam kesempatan itu, dia sekaligus meresmikan Tugu Keadilan Ekologis. Agenda tersebut merupakan puncak Pekan Raya Lingkungan Hidup ke-14 yang digelar Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) bersama lebih dari 800 aktivis lingkungan dari seluruh Indonesia serta sejumlah perwakilan dunia. Hadir Bupati Sumba Barat Daya Ratu Wulla, Wakil Bupati Sumba Timur Yonathan Hani, serta perwakilan dari Kabupaten Sumba Tengah dan Sumba Barat. Peresmian tugu ditandai dengan penandatanganan prasasti oleh Sultan B Najamudin bersama tokoh daerah, di antaranya tiga anggota DPD RI dari NTT, Abraham Paul Liyanto, Hilda Manafe, dan Angelius Wake Kako, serta Ustaz Zuhri M Zyasali dari Bangka Belitung. Dalam sambutannya berjudul For the Earth, For the Future, Sultan menegaskan bahwa tugu ini bukan sekadar monumen, tetapi simbol perjuangan martabat bangsa. Dia menekankan bahwa keadilan ekologis menyangkut hak sungai untuk mengalir tanpa racun, hak hutan untuk tumbuh tanpa dibakar, serta hak setiap makhluk untuk hidup dalam keseimbangan yang adil. “Melalui Tugu Keadilan Ekologis, kita tegaskan bahwa perjuangan ekologis adalah perjuangan martabat bangsa. Ini bentuk kolaborasi rakyat, aktivis, dan negara,” ujar penulis buku Green Democracy itu. Sultan juga menyampaikan bahwa DPD RI telah mengusulkan dua RUU prioritas, yakni RUU Pengelolaan Perubahan Iklim dan RUU Perlindungan Masyarakat Adat. Keduanya diharapkan menjadi payung hukum dalam menghadapi ancaman krisis iklim sekaligus menjaga ruang hidup masyarakat adat. Agenda ini sejalan dengan Asta Cita ke-8 Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya Lingkungan Hidup Berkelanjutan. Dalam visi tersebut, pemerintah menargetkan pembangunan yang ramah lingkungan, mendorong ekonomi hijau, dan menjaga keanekaragaman hayati. Sultan menegaskan bahwa arah perjuangan ekologis harus melibatkan negara, rakyat, dan masyarakat sipil secara bersama. “Demokrasi kita harus menjadi green democracy: mendengarkan suara rakyat sekaligus suara alam yang harus dijaga,” ujarnya. Acara berlangsung meriah dengan karnaval budaya dari empat kabupaten di Pulau Sumba, diikuti ribuan warga. Puluhan penunggang kuda Sandelwood berbusana kain adat ikut meramaikan parade, disusul penanaman pohon cendana bersama Sultan dan tokoh masyarakat sebagai simbol pelestarian flora endemik. Sebelum acara, Wakil Gubernur Bengkulu 2013-2015 ini juga berkunjung ke rumah adat Sumba, berdialog dengan ibu-ibu penenun, hingga membagikan buku untuk anak-anak sekolah. Kehadiran Ketua DPD RI yang juga pemimpin lembaga negara termuda itu disambut hangat masyarakat. Menurut Sultan, 20 September harus menjadi pengingat bagi bangsa bahwa bumi adalah titipan yang harus diwariskan dalam keadaan lebih baik. Ia mengajak agar perjuangan ekologis tidak berhenti pada seremoni, tetapi menjadi gerakan nasional. “Sumba adil bagi alam, alam adil bagi manusia. Di situlah letak keadilan sejati,” pungkasnya Sumber : https://nasional.sindonews.com/read/1623055/15/sultan-najamudin-tegaskan-perjuangan-ekologis-sebagai-martabat-bangsa-1758434999

Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (Setjen DPD RI) terus memperkuat komitmennya dalam menghadirkan layanan informasi hukum yang cepat, transparan, dan mudah diakses masyarakat. Hal ini diwujudkan melalui kegiatan Sosialisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) yang berlangsung di Ruang Toraja, Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Kamis (18/9/2025). Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Deputi Bidang Persidangan Setjen DPD RI, Oni Choirudin. Dalam sambutannya, Oni menekankan bahwa sosialisasi bukan sekadar agenda formal, melainkan proses komunikasi penting untuk menyebarluaskan berbagai informasi hukum, kebijakan, hingga program kelembagaan kepada aparat maupun masyarakat luas. “Isi informasi yang disebarluaskan tentu beragam, tergantung tujuan program. Yang jelas, penyebarluasan informasi adalah bagian dari komunikasi agar publik lebih paham dan bisa terlibat,” ujar Oni. Oni menjelaskan, Setjen DPD RI melalui Pusat Perancangan dan Kajian Kebijakan Hukum (Pusperjakum) telah membentuk Bagian Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum. Unit ini berfungsi menyediakan layanan informasi hukum yang cepat, tepat, lengkap, dan akurat, sejalan dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang JDIH Nasional dan Permenkumham Nomor 8 Tahun 2019 tentang standar pengelolaan dokumen hukum. Tak hanya itu, untuk menjawab kebutuhan masyarakat di era digital, DPD RI juga telah meluncurkan aplikasi JDIH DPD RI yang bisa diakses melalui perangkat Android maupun iOS. “Dengan aplikasi ini, masyarakat bisa mencari, mengetahui, hingga mempelajari produk-produk hukum DPD RI secara lebih mudah. Inilah bagian dari komitmen kami agar lembaga perwakilan benar-benar menjadi tumpuan aspirasi masyarakat dan daerah,” ungkap Oni. Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman, yang turut hadir mewakili Pemerintah Provinsi Sulsel, menyambut baik pelaksanaan sosialisasi ini. Menurutnya, keberadaan JDIH sangat membantu pemerintah daerah dalam proses pengambilan keputusan berbasis hukum sekaligus meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. “Kita berharap melalui sosialisasi ini, kapasitas pengelolaan JDIH di daerah semakin kuat. Setiap dokumen hukum bisa terdokumentasi dengan baik, tersaji sistematis, dan mudah diakses oleh masyarakat,” ujar Jufri. Dengan adanya sinergi antara pusat dan daerah, diharapkan JDIH dapat menjadi jembatan informasi hukum yang tidak hanya mendukung kinerja pemerintahan, tetapi juga menumbuhkan budaya hukum yang inklusif di masyarakat. Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran pejabat Pemprov Sulsel, perwakilan lembaga daerah, serta sejumlah akademisi dan praktisi hukum. Melalui sosialisasi ini, Setjen DPD RI ingin memastikan bahwa produk hukum tidak hanya menjadi dokumen administratif, tetapi juga benar-benar bermanfaat, mudah dipahami, dan dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Sumber : https://smartfm.sonora.id/read/584297881/setjen-dpd-ri-gelar-sosialisasi-jdih-di-sulsel-dorong-akses-informasi-hukum-yang-lebih-mudah