AGENDA KEGIATAN
DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA
2024-05-16T01:39:00Z oleh ntb
SURABAYA - Setelah bertahun-tahun, akhirnya para senator DPD RI Jatim akan memiliki kantor perwakilan.
Kantor Perwakilan DPD RI Jawa Timur tersebut dibantu Pemprov Jatim dibangun di bilangan Jalan Jemur Andayani Siwalankerto, persis di samping Gedung Asrama Mahasiswa Nusantara Surabaya.
Senin (13/5/2024), pembangunan Kantor Perwakilan DPD RI Jawa Timur tersebut resmi dimulai dengan dilakukannya seremonial peletakan batu pertama oleh Ketua DPD RI AA La Nyalla Mahmud Mattalitti didampingi Gubernur Jatim periode 2019-2024 Khofifah Indar Parawansa dan juga Kepala Bakesbangpol Jatim yang turut hadir mewaliki Pj Gubernur Jatim Adhy Karyono.
Dalam sambutannya, Khofifah yang menjadi inisiator pembangunan gedung Kantor Perwakilan DPD RI Jawa Timur ini menegaskan, bahwa memang inisiasi pembangunan gedung ini dilakukan di masa ia menjabat. Hal itu sengaja ia lakukan atas masukan dari Ketua DPD RI La Nyalla yang merupakan senator asli Jatim.
“Kita butuh proses two way traffict communication. Kalau misalnya warga masyarakat Jatim ingin menyampaikan aspirasi pada empat senatornya, tapi kalau tempatnya tidak representatif ya kurang proporsional,” kata Khofifah.
Apalagi Jatim adalah provinsi yang besar dengan 38 kabupaten/kota, tentunya sangat banyak masyarakat yang membutuhkan wadah untuk menyalurkan aspirasinya salah satunya lewat senatornya.
Tidak hanya itu, salah satu pertimbangan Khofifah saat itu juga adalah karena Ketua DPD RI adalah La Nyalla Mattalitti yang merupakan asal Jatim.
“Nah kalau Ketua DPD RI nya dari Jatim tapi nggak punya kantor yang representatif, berarti koya yang tidak memaksimalkan fungsi-fungsi yang bisa dimanfaatkan dari peran para senator,” tandas Khofifah.
Sebagaimana diketahui, pembangunan Kantor Daerah DPD RI itu merupakan sejarah baru yang ditorehkan di tengah moratorium atau penghentian pembangunan gedung Kementerian dan Lembaga, yang diberlakukan pemerintah pusat, sejak tahun 2014 lalu.
Adanya Kantor DPD RI di Jatim, lanjut Khofifah juga diharapkan semakin memperkuat Jatim yang merupakan centre of gravity Indonesia.
“Ketika IKN Nusantara sudah berjalan, secara de jure ibukota negara di sana, tetapi sebenarnya secara de facto ibukota negara itu ada di Jawa Timur," tegasnya.
Di sisi lain kebijakan Khofifah membangun kantor perwakilan DPD RI Jatim ini diakui Ketua DPD RI La Nyalla sangat diapresiasi. Menurutnya ini adalah bentuk Pemprov Jatim dalam mendukung lancarnya arus komunikasi dan penyampaian aspirasi warga Jatim pada senator di jajaran DPD RI.
"Pembangunan Kantor Daerah DPD RI melalui mekanisme hibah dan bantuan dana dari Pemerintah Provinsi Jatim adalah terobosan sebagai jalan keluar atas adanya moratorium oleh Menteri Keuangan. Ini adalah yang pertama dalam sejarah DPD RI. Dan sejarah itu kita ukir di Jawa Timur. Tepuk tangan untuk Jawa Timur," ujar La Nyalla.
Dalam kesempatan itu LaNyalla berharap Pemerintahan yang akan datang, segera mencabut moratorium pembangunan gedung Kementerian dan Lembaga. Karena pembangunan Kantor Daerah DPD adalah amanat Undang-Undang MD3. Apalagi anggota DPD RI di setiap daerah wajib menyerap aspirasi di daerahnya melalui kantor perwakilan yang ada.
"Sehingga agak rancu bila kita lihat hirarki hukum, dimana amanat Undang-Undang bisa dihentikan oleh Surat Menteri," tegasnya.
Selanjutnya La Nyalla berharap pembangunan kantor daerah benar-benar mampu menjadi saluran aspirasi bagi seluruh stakeholder di Jawa Timur.
"Pembangunan kantor daerah merupakan langkah nyata dalam upaya meningkatkan pelayanan dan penyerapan aspirasi masyarakat serta penguatan kepentingan daerah yang menjadi tugas utama anggota DPD RI," ujar La Nyalla dalam sambutannya.
Dengan adanya kantor yang lebih representatif, ia berharap anggota DPD RI daerah pemilihan Jatim dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam menjalankan tugas-tugas, terutama dalam menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan pemerintah daerah dan kepentingan masyarakat di daerah.
"Semoga pembangunan kantor ini berjalan dengan lancar dan sesuai rencana. Saya juga berharap, para anggota DPD RI dari daerah pemilihan Jawa Timur semakin terpacu semangatnya untuk lebih dekat dan menjalin hubungan yang harmonis dengan pemerintah daerah dan masyarakat di Jawa Timur," kata dia.
Secara khusus ia menyampaikan terima kasih kepada Pemprov Jawa Timur, khususnya di era kepemimpinan Gubernur Khofifah Indar Parawansa dan Wakil Gubernur Emil Dardak, serta pimpinan DPRD Provinsi Jawa Timur, yang telah menyetujui dan menuntaskan proses hibah tanah dan bantuan Pemprov Jawa Timur untuk pembangunan Kantor Perwakilan DPD RI di Ibukota Provinsi Jawa Timur.
"Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Pj Gubernur Jatim Bapak Adhy Karyono, yang melanjutkan proses tersebut," pungkas dia.
Sementara itu, Sekjen DPD RI Rahman Hadi menjelaskan proses hibah tanah Gedung DPD RI Jatim diawali saat Ketua DPD RI menyampaikan secara lisan kepada Khofifah ketika berkunjung ke Kantor Gubernur Jatim pada 1 November 2019.
Setelah itu, DPD RI menindaklanjuti dengan mengirim surat resmi. Setelah 15 bulan kemudian, tepatnya pada 24 Februari 2021, hibah tanah terealisasi dengan luas 2000 meter persegi.
"Karena Moratorium pembangunan gedung kementerian negara atau lembaga oleh Menteri Keuangan belum dicabut, maka Ketua DPD RI meminta kepada Ibu Khofifah saat itu agar dapat diberikan bantuan pembangunan melalui mekanisme Naskah Perjanjian Hibah Daerah dalam bentuk uang dengan total Rp16.277.000.000," katanya.
Di atas tanah seluas 2000 meter tersebut, akan didirikan Gedung Kantor 2,5 lantai dengan total luas lantai sebesar 1.714,6 meter persegi.
Di dalamnya terdapat 6 ruang Anggota DPD RI, 1 ruang Staf Ahli Anggota DPD RI, 1 ruang kepala kantor,2 ruang sekretariat, 1 ruang serbaguna, 1 ruang rapat,1 musholla dan beberapa ruang pendukung lainnya.
"Proses pembangunan direncanakan akan selesai dalam kurun waktu 6 bulan terhitung mulai tanggal 18 April 2024 sampai dengan 19 September 2024," ujar Rahman Hadi.
