AGENDA KEGIATAN
DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA
2024-04-03T01:22:00Z oleh ntb
Dewan Perwakilan Daerah (DPD) menyambut baik kebijakan Pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kementan) yang sukses mengembalikan alokasi pupuk di tahun 2024 menjadi 9,5 juta ton, dari semula 4,7 juta ton di tahun 2024. DPD bersyukur dampak kebijakan ini sangat terasa karena membuat pupuk di petani saat ini sudah banyak tersedia dan sangat mudah ditemukan di lapangan.
“BICARA pupuk ini memang selalu terkait dua hal, langka dan sulit. Alhamdulilah, persoalan pupuk langka ini sudah hilang setelah dalam rapat koordinasi kabinet terbatas, disepakati alokasi pupuk subsdi dikembalikan (ke 9,5 juta ton),” kata anggota Komite II DPD, Andi Prayoga Putra Singkarru, dalam rapat kerja bersama Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dan jajaran, Direksi Bulog, dan Badan Pangan Nasional, di Gedung DPD, Jakarta, Selasa (2/4/2024).
Dia pun yakin, alokasi pupuk subsidi yang sudah kembali ke posisi ideal ini, dapat terdistribusi lancar ke petani. Sehingga hambatan-hambatan yang seringkali dihadapi petani ketika membutuhkan pupuk di saat masa tanam, tidak akan terjadi di periode Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman.
“Harapan saya (pendistribusian pupuk subsidi) ini bisa tepat sasaran,” harapnya.
Lebih lanjut, senator asal Sulawesi Barat ini, juga memuji kebijakan Kementan mempermudah penebusan pupuk subsidi, cukup melalui Kartu Identitas atau Kartu Tani, bagi yang memiliki. Sebab, selama ini setiap kali keliling menyerap aspirasi rakyat, petani mengeluh sulitnya menebus pupuk subsidi lantaran adanya aturan, pertama, penerima tidak boleh diwakilkan. Kedua, foto satelit areal sawah juga harus jelas sementara banyak daerah yang terkendala dengan sinyal seluler dan internet.
“Alhamdulillah, sekarang sudah dipermudah,” tambahnya.
Hal senada dilontarkan anggota Komite II DPD Eni Sumarni. Menurutnya, kebijakan Kementan mengembalikan alokasi pupuk subsidi menjadi 9,55 juta ton. Menurutnya, kebijakan ini menunjukkan bahwa orientasi kebijakan pupuk yang dilakukan oleh Menteri Amran benar-benar berorientasi kepada kebutuhan.
“Mudah-mudahan di 2024 ini tidak ada lagi kelangkaan pupuk dan periode musim tanam pertama ini tidak terjadi lagi kelangkaan pupuk,” katanya.
Eni juga mendukung kebijakan mekanisasi pertanian yang digalakkan Kementan. Menurutnya, kebijakan mekanisasi ini merupakan solusi atas persoalan pertanian yang dihadapi saat ini, yakni sumber daya manusia dan sumber daya alam.
Eni mengatakan, hambatan yang dihadapi untuk mendorong petani milenial terjun ke sektor pertanian disebabkan dua aspek, yakni dukungan alat mesin pertanian (alsintan) dan permodalan.
“Minat (anak muda terjun ke pertanian) sudah ada. Dan paling utama adalah karena untuk menarik minat bahwa ada keuntungan yang dikejar disitu dari pertanian,” ujarnya.
Menurut senator asal Jawa Barat ini, generasi muda saat ini masih kekurangan soal analisa usaha sektor pertanian, sehingga tidak begitu paham dengan cost dan benefit dari pertanian.
“Dan beberapa kasus sekarang saya lihat itu kita kekurangan alsintan. Sehingga kadang musim tanam itu bisa sampai dua bulan karena satu desa itu hanya punya 1 traktor. Jadi karena alsintan kurang ini, petani harus saling menunggu,” katanya.
Sementara itu, Mentan Andi Amran Sulaiman memastikan pihaknya telah menyiapkan sejumlah kebijakan sebagai solusi untuk mengatasi penurunan produksi pertanian dalam beberapa tahun terakhir. Kebijakan tersebut berdasar masalah-masalah utama yang dihadapi para petani.
Amran menuturkan, setidaknya ada beberapa masalah yang menyebabkan produksi pangan menurun. Pertama, penurunan kuota pupuk dari 9,5 menjadi 4,5 juta ton, yang diikuti dengan penghapusan komposisi pupuk lain seperti ZA dan TSP. Setelah melalui berbagai perjuangan dan koordinasi antar lintas kementerian dan dukungan utama dari Presiden, alokasi pupuk kembali menjadi 9,5 juta ton dan telah siap didistribusikan ke seluruh Indonesia.
Amran juga memastikan, pihaknya telah menyederhanakan regulasi untuk penerima pupuk subsidi sehingga petani kini dapat mengambil pupuk hanya dengan KTP. “Tentu ini sebagai upaya mempercepat produksi pertanian,” katanya.
Masalah lainnya, lanjut dia, adalah penggunaan alsintan yang sudah berumur tua. Ditegaskannya, upaya mekanisasi telah terbukti mampu menurunkan biaya hingga 60 persen.
Selain itu, pihaknya juga telah melakukan kebijakan antisipasi menghadapi cuaca buruk yang panjang, seperti el nino, yang berdampak pada kerusakan tanaman. Langkah-langkah cepat untuk atasi cuaca buruk antara lain, kebijakan pompanisasi. Dia pun berharap dukungan dari Komite II DPD untuk mencapai swasembada pangan. ini penting mengingat DPD berperan vital dalam berkomunikasi dengan para petani.
“Dukungan DPD sangat vital bagi upaya pemerintah dalam mencapai swasembada pangan. Saya berharap Komite II DPD RI dapat mendukung langkah-langkah ini untuk keberlangsungan pertanian Indonesia,” tambahnya.
