AGENDA KEGIATAN
DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA
2023-12-06T02:56:00Z oleh ntb
Pimpinan Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sylviana Murni menyampaikan, pihaknya berkomitmen untuk memperjuangkan nasib para guru honorer di Jakarta agar diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Hal ini disampaikan Sylviana Murni saat diundang menjadi pembicara pada acara workshop Transformasi Implementasi Pembelajaran yang diikuti oleh para guru TK, SD, SMP, SMA, SMK dan SLB se- DKI JAKARTA dengan tema "Transformasi Guru Wujudkan Indonesia Emas" di Jagakarsa, Jakarta Selatan, Rabu (5/12) kemarin.
"Lembaga DPD RI dimana saya salahsatunya sebagai pimpinan, memiliki tugas dan fungsi untuk melalukan pembahasan regulasi bersama-sama dengan DPR RI. Rekrutmen para guru honorer jadi P3K ini memang masih dihadapkan pada beberapa masalah, kehadiran wakil rakyat antara lain fungsinya itu agar bisa memitigasi kendala dari sejak dini dan memberi solusi untuk masyarakat," ujar Sylviana Murni kepada wartawan, Rabu (6/12/2023).
Anggota DPD RI Dapil DKI Jakarta ini pun menegaskan komitmennya untuk mendorong agar kesejahteraan para guru honorer di DKI bisa semakin meningkat. Ia pun menyebutkan bahwa sejauh ini masih ditemukan berbagai masalah yang dihadapi para guru honorer sehingga mereka tidak memenuhi syarat (TMS).
"Secara umum kan masalahnya ada tiga; Satu, batas usia tak sesuai persyaratan. Kedua, informasi pada SSCASN dokumen tidak dapat terbaca atau terbaca namun tidak lengkap dan ketiga, kualifikasi Pendidikan tidak sesuai untuk jadi ASN. Jadi, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 kalau memang perlu dikaji ulang, maka DPD RI dan DPR harus menyuarakan itu," ungkapnya.
Lebih lanjut, tokoh perempuan Jakarta yang khatam dengan persoalan birokrasi di DKI ini menyampaikan, selama menjadi anggota DPD RI sejak 2019 sampai sekarang, dirinya kerap menerima keluhan dan aspirasi terkait berbagai hal dari masyarakat. Namun dengan jejaring dan pengalaman yang ia miliki, Sylviana Murni bisa menciptakan solusi.
"Saya 31 tahun menjadi ASN di Jakarta, Pernah menjadi kepala dinas Pendidikan, jadi tentu saya faham apa yang menjadi problem para guru, dan kemana harus disampaikan. Sehingga, hal ini menjadi sebuah terobosan tentunya, bagaimana aspirasi guru itu disampaikan secara tepat, sehingga output nya bisa sesuai dengan harapan semua pihak," ungkap perempuan Betawi bergelar Profesor itu.
"Saya sebagai anggota DPD, tentu bersama sama DPR, stakeholder terkait dan Pemda DKI bekerja keras sesuai tupoksi masing-masing untuk mewujudkan cita-cita para guru honorer agar segera mendapat kejelasan P3K bagi yang belum. Tentu bagi yang sudah juga agar segera mendapat kejelasan penempatan dan penerbitan SK. Kita Bismillah saja, kita perjuangkan sama-sama," pungkasnya.
