AGENDA KEGIATAN
DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA
2024-03-13T01:41:00Z oleh ntb
Denpasar - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menolak surat keberatan dari I Gusti Ngurah Arya Wedakarna atau AWK terkait Keputusan Presiden (Keppres) terhadap pemecatannya sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
Hal tersebut tertuang dalam surat Menteri Sekretaris Negara nomor B-16/MD-3/AN.01.01/03/2024 Perihal Keberatan Penerbitan Keputusan Presiden Nomor 35/P/ Tahun 2024. Surat tersebut ditandatangani oleh Mensesneg Pratikno tertanggal 7 Maret 2024 dan ditujukan langsung kepada AWK.
"Sehubungan dengan surat saudara tanggal 28 Februari 2024, dengan hormat kami sampaikan bahwa proses penerbitan Keputusan Presiden Nomor 35/P Tahun 2024 tentang Peresmian Pemberhentian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Daerah dan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Masa Jabatan Tahun 2019-2024 tanggal 22 Februari 2024 telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," tulis Pratikno dikutip dari surat tersebut yang diterima detikBali, Sabtu (9/3/2024).
Kepala Kantor Sekretariat Jenderal DPD RI Provinsi Bali Putu Rio Rahdiana buka suara terkait surat tersebut. Ia mengaku belum menerima surat tersebut.
"Saya belum terima suratnya," ujar Rio saat dikonfirmasi detikBali, Sabtu malam.
Menurutnya, surat tersebut hanya ditujukan kepada AWK dengan tembusan kepada Sekjen DPD RI saja, bukan ke kantor DPD RI Provinsi Bali.
"Itu kan harusnya surat itu memang cuma ke yang bersangkutan saja," lanjutnya.
Sementara itu, detikBali masih berupaya mengonfirmasi surat itu ke AWK. Namun, AWK belum merespons pesan dan telepon dari detikBali hingga berita ini terbit.
Sebelumnya, AWK telah menyurati KPU RI untuk menunda penunjukan anggota PAW pengganti dirinya. Selain itu, ia juga menggugat BK DPD RI ke PTUN dan mengajukan keberatan atau banding terkait Keppres pemecatannya sebagai senator DPD RI.
Surat tersebut bernomor 01102019/-B.65/DPD-MPR RI/Bali/II/2024 tanggal 28 Februari 2024. DPD RI juga telah memberhentikan hak dan fasilitas AWK sebagai senator. Ia diminta untuk mengemas barang-barangnya paling lambat 12 Maret 2024.
