AGENDA KEGIATAN
DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA
2024-04-17T01:11:00Z oleh ntb
Jakarta — Ketua DPD RI AA La Nyalla Mahmud Mattalitti, menyampaikan analisanya terkait dampak ekonomi dari konflik yang terjadi di Timur Tengah menyusul ketegangan militer antara Iran dan Israel.
Menurut La Nyalla, konflik antara Iran dan Israel itu akan berdampak pada kenaikan harga minyak mentah dunia. Bahkan, menurutnya, kenaikan tersebut diperkirakan bisa jauh melampaui USD 82 per barel, sesuai asumsi yang dipatok APBN.
Dengan situasi itu, kata La Nyalla, maka akibatnya subsidi di sektor energi, terutama BBM akan meningkat, dan menjadi beban baru fiskal Indonesia.
Ia mengatakan, sejumlah ekonom juga menilai kenaikan harga BBM subsidi akan sulit dielakkan bila kenaikan harga minyak mentah dunia berlangsung dalam waktu yang lama.
Untuk itu, La Nyalla meminta pemerintah tidak mengambil langkah menaikkan harga BBM subsidi. Karena, saat ini waktunya sangat tidak tepat bagi kondisi ekonomi masyarakat di lapis bawah dan menengah.
"Karena Maret kemarin puasa, April lebaran, Mei anak sekolah ujian dan Juni pendaftaran sekolah, belum lagi Juli Idul Adha. Ini sudah menjadi beban berat bagi masyarakat. Jangan ditambah kenaikan BBM,” kata La Nyalla dalam keterangan tertulisnya, Selasa (16/4/2024).
Dikatakan La Nyala, momen Ramadan dan Lebaran, lazimnya masyarakat Indonesia meningkatkan pengeluaran belanja mereka. Apalagi mereka yang mudik, tentu ada biaya transportasi yang relatif besar.
“Setelah kembali dari mudik, masyarakat dihadapkan kepada agenda pendidikan anak, mulai dari ujian akhir dan pendaftaran siswa baru atau kenaikan kelas. Jadi pemerintah harus memperhatikan soal ini secara serius,” ujarnya.
La Nyalla mengusulkan agar pemerintah, melalui Kementerian Keuangan melakukan penyesuaian atau pengalihan alokasi anggaran program kementerian yang masih bisa ditunda, untuk membiayai imbas kenaikan harga minyak dunia bila berlangsung dalam durasi yang lama.
“Kami menyadari bahwa lifting minyak Indonesia jauh di bawah kebutuhan, sehingga impor kita sudah di atas lifting. Tetapi tugas pemerintah mencari jalan keluar yang berorientasi kepada tujuan negara, salah satunya melindungi rakyat, terutama mereka yang harus dilindungi,” tandasnya.
