AGENDA KEGIATAN
DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA
2024-12-18T02:22:00Z oleh ntb
Ketua DPD RI, Sultan Bachtiar Najamuddin, memberikan apresiasi terhadap pernyataan Presiden RI, Prabowo Subianto, mengenai perlunya evaluasi pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung. Sultan menilai bahwa Pilkada langsung selama ini memakan biaya negara yang sangat besar, sehingga pernyataan tersebut layak mendapatkan perhatian serius.
Dalam pandangan Sultan, biaya yang mencapai ratusan triliun rupiah untuk menyelenggarakan Pilkada langsung seharusnya dapat dialokasikan untuk program-program pembangunan yang lebih mendesak.
“Anggaran yang besar itu sebaiknya digunakan untuk kepentingan masyarakat luas, seperti peningkatan kualitas infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan, dan perbaikan ekonomi rakyat,” ujar Sultan dalam pernyataannya, di Ballroom Hotel Two K Azana Style, Bengkulu, Selasa (18/12/2024).
Sultan menambahkan bahwa sistem Pilkada langsung memang memiliki keunggulan dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam demokrasi. Namun, tingginya biaya yang harus ditanggung negara menimbulkan dilema, terutama dalam situasi di mana masih banyak kebutuhan masyarakat yang mendesak untuk segera dipenuhi. Menurutnya, optimalisasi anggaran negara menjadi kunci dalam mendorong kemajuan bangsa sekaligus meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Lebih lanjut, Sultan menyarankan agar pemerintah dan pihak terkait mengkaji kembali mekanisme Pilkada yang selama ini berlaku. Evaluasi yang menyeluruh, menurutnya, diperlukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan Pilkada tidak hanya demokratis tetapi juga efisien dalam penggunaan anggaran.
“Evaluasi ini bukan berarti mengabaikan prinsip demokrasi, tetapi justru bertujuan untuk memperkuatnya dengan cara yang lebih efektif dan berorientasi pada kemaslahatan rakyat,” tegas Sultan.
Sementara itu, Sultan juga menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana Pilkada. Ia mengingatkan bahwa anggaran yang digunakan dalam setiap tahap Pilkada adalah uang rakyat, sehingga penggunaannya harus benar-benar memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Sultan mengajak semua pihak, baik pemerintah pusat maupun daerah, untuk bersama-sama mencari solusi terbaik dalam menyempurnakan mekanisme Pilkada ke depan.
Pernyataan Sultan ini sejalan dengan langkah Presiden Prabowo yang ingin mengevaluasi pelaksanaan Pilkada langsung. Presiden menyebutkan bahwa sistem Pilkada yang ada saat ini perlu ditinjau ulang agar tidak menjadi beban yang terlalu berat bagi keuangan negara. Dukungan Sultan atas gagasan ini menambah dorongan bagi pemerintah untuk segera mengambil langkah nyata dalam meninjau mekanisme Pilkada.
Dengan evaluasi yang matang, Sultan berharap anggaran negara dapat lebih dioptimalkan untuk program-program pembangunan yang memiliki dampak langsung bagi masyarakat. Hal ini, menurutnya, akan menjadi langkah strategis dalam mendorong Indonesia menjadi negara yang lebih maju dan sejahtera.
