Jakarta — Dalam hitungan hari (19-25 Oktober 2023) tahapan pendaftaran Bakal Calon Presiden/Wakil Presiden (Bacapres) akan dibuka. Publik diminta mulai mengamati lebih teliti, mencermati dengan seksama dan mulai “menguliti” rekam jejak dan gagasan para kandidat. Anggota DPD RI Fahira Idris mengungkapkan, satu dekade mendatang akan sangat menentukan apakah nanti di usia kemerdekaannya yang ke-100 tahun, Indonesia menjadi negara maju atau malah masih terjebak sebagai negara berpendapatan menengah (middle income trap). Untuk memastikan cita-cita menjadi negara maju tergapai, negeri ini harus dipimpin oleh sosok yang bukan hanya mempunyai gagasan besar, tetapi juga punya rekam jejak sebagai pemimpin yang berpengalaman menyelesaikan berbagai persoalan bangsa. “Saya memahami, berbagai keriuhan politik terutama menjelang pendaftaran capres ini mungkin membuat publik jenuh dan lelah. Namun, kita tidak boleh menyerah untuk masa depan bangsa ini. Suka tidak suka, salah satu yang paling menentukan apakah kehidupan kita lebih baik atau tidak ke depan adalah seorang Presiden. Oleh karena itu, saat nanti para kandidat ini mendaftarkan dirinya, saat itulah kita sisakan sedikit waktu untuk mengamati, mencermati, dan ‘menguliti’ mereka yang mengklaim diri bisa membawa kemajuan bagi rakyat dan bangsa ini,” ujar Fahira Idris di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta (17/10). Menurut Fahira Idris, setidaknya ada empat isu besar yang bisa dijadikan bahan bagi publik untuk mengamati, mencermati dan “menguliti” pikiran dan gagasan para kandidat. Pertama, soal pembangunan manusia dan penguasan iptek. Kedua, strategi mengimplementasikan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Ketiga, strategi pemerataan pembangunan dan keempat, ketahanan nasional dan good governance. Untuk isu pembangunan manusia dan penguasan iptek, para kandidat harus “dikuliti” gagasannya bagaimana mewujudkan pendidikan yang semakin tinggi dan merata, kualitas kesehatan masyarakat dan usia harapan hidup yang semakin baik, serta strategi membuat membuat lompatan produktivitas dan kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi anak bangsa. Untuk isu pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, para kandidat ini harus bisa menjawab keresahan publik yaitu memastikan agar environmental ethics dan keberpihakan kepada masyarakat (bukan investor) menjadi dasar utama setiap kebijakan pembangunan. “Penting juga bagi kita mengamati, mencermati, dan ‘menguliti’ gagasan para kandidat soal pemerataan pembangunan agar pendapatan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia berkeadilan dan mengecilkan kesenjangan antarwilayah. Terakhir sudut pandang para kandidat soal demokrasi dan kebebasan berpendapat, anti korupsi dan reformasi birokrasi, demokratisasi, corak politik luar negeri dan geopolitik serta kemampuan pertahanan keamanan juga bisa menjadi dasar bagi kita untuk menentukan kandidat mana yang mempunyai gagasan konkret,” ujar Anggota DPD RI Dapil DKI Jakarta ini. Sumber : https://kastara.id/18/10/2023/fahira-idris-minta-amati-cermati-kuliti-menjelang-pendaftaran-capres/

Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah mengkritisi wacana Plt Menteri Pertanian RI Arief Prasetyo Adi yang akan memberikan reward atau hadiah kepada daerah yang mampu meningkatkan produktivitas beras dalam jumlah besar. Menurut Sultan, pemberian reward tidak memiliki relevansi dengan upaya meningkatkan produktivitas pangan Nasional di tengah kondisi pertanian yang sedang kritis saat ini. Saya kira Reward ini lebih untuk tujuan populisme semata. "Pembangunan pertanian pangan Nasional harus dijalankan sesuai rencana atau road map pembangunan pertanian yang sudah ditetapkan. Kementerian tentu sudah memiliki rencana strategis dan road map pembangunan pertanian hasil Musrenbang Tani Nasional yang masih berlaku hingga 2024", ujar Sultan melalui keterangan resminya pada Rabu (17/10). Pembangunan sektor pertanian setiap daerah, lanjutnya, memiliki peluang dan tantangan yang berbeda-beda. Sedangkan pembangunan sektor pertanian khususnya bahan pangan saat ini sedang berada pada titik kritis yang mengkhawatirkan. "Problem pertanian kita sangat kompleks di segala sisi. Baik regenerasi Petani, introduksi teknologi hingga persoalan lahan", sambungnya . Oleh karena itu, Kementerian pertanian dan Badan Pangan Nasional harus konsen dengan semua problem mendasar di sektor pertanian secara serius. Kementan mesti menjadi motor penggerak utama produksi dan penyediaan beras nasional", tegas mantan ketua HIPMI Bengkulu itu. Lebih lanjut Sultan meminta agar kementerian pertanian segera meningkatkan belanja dan penyaluran bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) kepada petani di daerah. Alsintan merupakan faktor produksi yang paling dibutuhkan petani di tengah fenomena El Nino dan meningkatnya biaya produksi pangan saat ini. "Produktivitas beras di daerah tidak boleh dijadikan ajang kompetisi oleh pemerintah. Daerah justru membutuhkan insentif anggaran khusus dari APBN untuk mendukung produktivitas beras dan bahan pangan lainnya", tutupnya. Kementerian Pertanian, diketahui akan memberikan reward (penghargaan/ hadiah) untuk saudara-saudara kita Dinas Pertanian di seluruh Indonesia yang mampu memproduksi beras cukup banyak. "Sejatinya setiap daerah memiliki tanggung jawab yang sama dalam menghadirkan kecukupan beras," katanya dalam keterangan, dikutip Selasa (17/10). Sumber : https://www.askara.co/read/2023/10/18/40071/sebut-reward-plt-mentan-ke-daerah-hanya-populisme-policy-sultan:-sektor-pertanian-sedang-kritis?preview=1

Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) H.Achmad Sukisman Azmy Dan Penjabat Bupati Lombok Timur, hadiri acara Maulid Nabi Muhammad SAW di Yayasan Pondok Pesantren Syeh Abdurahman Kotaraja Kecamatan Sikur Lombok Timur, Minggu (16/10). Acara ini dirangkaikan dengan Kirab Pesajik (makanan yang ditutup dengan tedung saji) yang diikuti oleh masyarakat yang ada di 5 desa di Kecamatan Sikur, yakni Desa Kotaraja, Loyok, Gelora, Tete Batu, dan Pringga Jurang. Anggota DPD RI Sukisman mengatakan, Yayasan Syeikh Abdurrahman merupakan salah satu Lembaga Pendidikan yang masih menjaga Adat Istiadat sehingga patut diberikan apresiasi, walaupun baru berdiri beberapa tahun yang lalu namun kiprahnya sangat luar biasa. “Kebetulan saya diundang, dan saya bisa merasakan begitu hangatnya sambutan masyarakat dalam perayaan maulid nabi ini,” ucap senator asal NTB ini saat dikonfirmasi usai acara. Dikatakan Sukisman, perayaan maulid nabi yang mengkombinasikan dengan adat bukan hal yang salah selama tidak bertentangan dengan ajaran agama, dan adat istiadat merupakan warisan dari nenek moyang bangsa sasak yang harus tetap dijaga serta dilestarikan. “Yang perlu kita ingat adat-istiadat bangsa sasak tidak ada yang bertentangan dengan ajaran agama islam, tetap berjalan berdampingan,” ujarnya. Kedatangannya menghadiri Perayaaan maulid nabi ini juga dalam rangka Milad Ke-3 Yayasan Ponpes Syekh Abdurahman Kotaraja, namun jika dilihat dari banyaknya jamaah yang hadir sebagai bukti bahwa masyarakat masih punya jiwa gotong Royong yang sangat tinggi dan simbol bahwa ummat islam sangat mencintai Baginda Rasulullah SAW. “Masyarakat kotaraja sangat kompak sampai rela membawa berbagai macam makanan dari rumah, tentu ini bukti kecintaan mereka kepada nabi muhammad SAW,” ungkapnya. Sebelumnya PJ Bupati Lombok Timur, Drs. HM Juaini Taofik dalam sambutannya menyampaikan, bahwa kehadirannya di Ponpes Syaikh Abdurrahman untuk bersilaturrahmi dengan masyarakat di Kotaraja. Dimana dirinya yang sudah ditunjuk oleh Mendagri untuk mengisi kekosongan kepala daerah hingga awal tahun 2024. Disebutkan dari 247 Ponpes di Lombok Timur, Ponpes Syaikh Abdurrahman yang pertama kali dikunjungi. Untuk itu, ia berterima kasih kepada masyarakat dan jamaah pondok pesantren yang sudah memberikan ruang untuk bersilaturrahmi. Menurut ramalan, lanjut Taofik, pada tahun 2050 ummat Islam akan terbanyak di dunia. Untuk itu, ia mengajak Ponpes yang ada di Lombok Timur untuk terus bergandengan tangan dengan pemerintah. “Mari kita bergandengan tangan antara Ponpes dan pemerintah supaya Ponpes di Lotim terus berkembang dalam meningkatkan kualitas melahirkan generasi-generasi Islami,” pesannya. Sumber : https://poroslombok.com/berita-utama/anggota-dpd-ri-sukisman-hadiri-maulid-nabi-bersama-pj-bupati-lotim-di-kotaraja/

BELITUNG - Komite I DPD RI mempunyai peran dalam mengawasi Pemilu khususnya berkenaan dengan peraturan perundang-undangan. Wakil Ketua Komite I DPD RI Darmansyah Husein mengatakan Undang-Undang Pemilu sangat strategis karena menyerahkan kedaulatan kepada seluruh rakyat. Kemudian, momentum rakyat melaksanakan kedaulatan itu pasa saat pelaksanaan Pemilu. Karena pada saat Pemilu, rakyat akan memilih pemimpin di lembaga eksekutif dan para pengontrol di perwakilan lembaga legeslatif baik pusat maupun daerah. "Jadi Pemilu itu bukan hanya pesta demokrasi tapi dilaksanakan dengan tanggungjawab. Jangan sampai kita menempatkan orang sebagai pembuat Undang-Undang yang mengikat kita tapi tidak kompeten," ujarnya saat hadir dalam program Dialog Ruang Kita Pos Belitung pada Minggu (15/10/2023). Darmansyah mengatakan dalam menjalan tupoksi, Komite I DPD selaku berkoordinasi dengan mitra kerja seperti Kemendagri, Kemenkumham termasuk KPU dan Bawaslu. Pengawasan kepada penyelenggara Pemilu misalnya mengecek kesesuaian daftar pemilih serta kesamaan hak antara para calon yang akan berkompetisi pada tahun 2024. Bahkan, Komite I juga turut mengawasi agar mekanisme pelaksanaan kedaulatan rakyat terhindar dari perbuatan tercela, salah satu contohnya money politic. "Kita harus sama menekan itu semininal mungkin. Agar kualitas demokrasi kita lebih baik dan memilih bukan karena mendapat hadiah tapi bisa dipertanggungjawabkan," katanya. Darmansyah menambahkan jika fungsi pengawasan Pemilu yang dimaksud berbeda dengan Bawaslu. Menurutnya Bawaslu mengawasi hal yang sifatnya teknis sedangkan Komite I berkenaan dengan kebijakan. Tujuan untuk mengantisipasi agar setiap tahapan Pemilu sebagai sarana kedaulatan rakyat berjalan sesuai aturan. Ia juga meminta masyarakat tidak menilai dirinya sebagai calon tapi anggota DPD yang masih aktif dan menjalankan perannya. "Makanya anggota DPD itu harus punya kadar negarawan sehingga tidak melakukan cawe-cawe untuk kepentingan pencalonannya," kata Darmansyah. Sumber : https://belitung.tribunnews.com/2023/10/15/komite-i-dpd-ri-awasi-perundang-undangan-pemilu-demi-keberlangsungan-kedaulatan-rakyat.

JAKARTA - Ketua Komite I DPD RI, H Fachrul Razi MIP mendorong agar penerbangan komersil di Bandara Rembele, Bener Meriah kembali dibuka dan dinormalkan. Senator asal Aceh yang sedang melakukan kunjungan ke Bener Meriah dan Aceh Tengah tersebut meminta agar maskapai penerbangan bisa membuka penerbangan seminggu tiga kali. “Akibat tidak ada penerbangan, investasi menurun dan kedepan kita juga melihat Pekan Olahraga Nasional Aceh- Sumut 2024 semakin dekat,” kata Fachrul Razi, Rabu (11/10/2023). "Melihat kedepannya Bener Meriah menjadi salah satu lokasi atlet PON bertanding," pungkas Fachrul Razi. Fachrul Razi menegaskan keberadaan Bandara Rembele harus bisa memberikan manfaat. “Dua cabang diantaranya akan dilaksanakan di Kabupaten Aceh Tengah dan satu cabang lainnya akan berlangsung di Kabupaten Bener Meriah,” tegas Fachrul Razi. Kedua cabor yang akan berlangsung di Aceh Tengah yakni cabang olahraga Triatlon dan Pacuan Kuda. Sementara di Bener Meriah akan berlangsung untuk cabor Aero Sport untuk nomor lomba Paralayang dan Gantole. Hal ini sesuai dengan SK Gubernur Aceh, tentang penetapan venue cabang olahraga PON XXI 2024 mendatang. Artinya, kedua daerah Gayo ini akan dibangun venue untuk masing-masing cabor yang akan diperlombakan. Dan hal ini menjadi keuntungan besar bagi kedua daerah berpenghasilan kopi terbaik di dunia tersebut. KONI dan seluruh pihak yang terlibat, termasuk Pemerintah Aceh akan mempersiapkan pelaksanaan PON Aceh- Sumut dengan sangat baik. Sumber : https://gayo.tribunnews.com/2023/10/12/ketua-komite-i-dpd-ri-fachrul-razi-minta-kemenhub-membuka-kembali-penerbangan-ke-rembele.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyelenggarakan Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa Tingkat Regional Provinsi Kalimantan Utara tahun 2023 di Tanjung Selor, Kalimantan Utara pada Selasa (10/10/2023). Dalam workshop itu, Wakil Ketua Komite IV Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia ( DPD RI ), Fernando Sinaga hadir sebagai salah satu narasumber. Dalam paparannya, Fernando Sinaga yang juga anggota DPD RI daerah pemilihan Provinsi Kalimantan Utara ini mendesak pemerintah pusat kembalikan marwah otonomi desa untuk optimalisasi penggunaan dan penyerapan Dana Desa sesuai mandat UU Desa, yaitu rekoqnisi, subsidiaritas, pengakuan dan beri kepercayaan desa untuk mengelola dana desa sesuai kebutuhan warga yang sudah terumuskan melalui forum musyawarah desa sebagai forum tertinggi kedaulatan warga desa. “Kami di DPD RI meminta agar Pemerintah menaikkan alokasi anggaran Dana Desa dan menghilangkan segala bentuk mandatory penggunaan Dana Desa agar desa memiliki ruang fiskal lebih luas dalam melaksanakan program pembangunannya sesuai dengan kebutuhan yang sejalan dengan semangat otonomi desa sebagaimana diamanatkan dalam UU Desa," ujar Fernando Sinaga Wakil Komite IV DPD RI Fernando Sinaga menegaskan, pada Sidang paripurna Luar Biasa DPD RI pada bulan September lalu, dirinya sudah tegaskan agar DPD RI serius memperjuangkan pelaksanaan Otonomi Dana Desa. “Ketika itu saya menyatakan bahwa DPD RI harus mendesak pemerintah mengevaluasi Kembali penggunaan dan pengelolaan Dana Desa khususnya mengenai ketentuan – ketentuan yang mengatur presentase penggunaan Dana Desa. Pengelolaan dan penggunaan dana desa seharusnya diserahkan kepada pemerintah desa karena mereka yang lebih memahami kebutuhan dan kondisi desanya,” ungkap Fernando Sinaga Fernando Sinaga meminta semua pemangku kepentingan pengambil kebijakan terutama Kementerian/Lembaga yang mengurusi desa segera mewujudkan otonomi desa untuk memberikan kesempatan kepada pemerintah desa membangun desa sesuai dengan kebutuhan dan kondisinya. “Ini adalah soal kewenangan desa. Oleh karena itu kami meminta pemerintah termasuk mitra kami dari BPKP untuk konsisten dan komitmen menjalankan penguatan kewenangan desa yang selalu disebutkan dalam berbagai aturan dibawah UU Desa”, timpal Fernando Sinaga. Sumber : https://kaltara.tribunnews.com/2023/10/10/wakil-ketua-komite-iv-dpd-fernando-sinaga-desak-bpkp-konsisten-dan-komitmen-perkuat-kewenangan-desa.

JAKARTA -- Ketua Komite III DPD RI, Hasan Basri, mengecam keras serangan udara militer Israel ke Palestina. Apalagi, serangan yang menyasar Rumah Sakit Indonesia di Beit Lahiya, Jalur Gaza, Palestina, Sabtu (7/10). Ia menyesalkan apa yang dilakukan Israel dan meminta mereka bertanggung jawab atas tindakan itu. Hasan menilai, Israel benar-benar tidak lagi menghormati bantuan kemanusiaan yang dilakukan Indonesia melalui Mer-C. "Kami mengutuk serangan Israel ke Gaza yang menyasar rumah sakit, ini sangat tidak pantas," kata Hasan, Senin (9/10). Hasan menyebut, serangan itu tidak cuma menunjukkan kalau Israel telah melakukan tindakan yang merampas hak negara untuk merdeka dan berdaulat. Tapi, sekaligus sudah merampas hak dari masyarakat untuk bisa hidup. Terkait serangan yang dilancarkan oleh Hamas terhadap Israel di Gaza di Hari Raya Yahudi, ia merasa, itu jadi reaksi. Terutama, atas tindakan sewenang-wenang Israel yang selama waktu panjang dan secara sistemik. Bahkan, lanjut Hasan, telah menghancurkan kedaulatan rakyat dan bangsa Palestina. Justru, ia berpendapat, balasan atas serangan yang diberikan Israel bisa jadi momentum bangsa Palestina memperkuat heroisme merdeka. "Membebaskan rakyat dan Palestina yang telah dijajah dalam waktu yang panjang. Banyak momentum rakyat dan bangsa Palestina untuk meraih kemerdekaan," ujar Hasan. Ia melihat, peristiwa ini seharusnya menjadi momentum bagi seluruh faksi Palestina, Fatah, Hamas dan lain-lain untuk bersatu padu mengonsolidasi diri. Sehingga, memperkuat upaya-upaya kemerdekaan bangsa Palestina. Hasan berharap, tiap momentum untuk kedaulatan dan kemerdekaan Palestina bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya setiap faksi Palestina. Dengan cara ini, maka Israel akan semakin kehabisan waktu dan kekuatannya. Selain itu, Hasan meminta Indonesia segera mendesak Dewan Keamanan PBB mengadakan sidang darurat terkait serangan ini. Ia berharap, masyarakat Indonesia bisa senantiasa memberi dukungan agar Palestina bisa merdeka. "Memberi dukungan kepada saudara-saudara di Palestina dalam mendapat hak kemerdekaan sebagai warga negara Palestina. Semoga kedamaian tercapai di tanah yang disebut dalam Alquran sebagai tanah yang diberkahi Allah SWT ," kata Hasan. Sumber : https://rejabar.republika.co.id/berita/s29h6l354/dpd-ri-kutuk-serangan-israel-ke-rs-indonesia-di-gaza

Pakar hukum tata negara Jimly Asshiddiqie mengatakan perlu dibuat aturan yang memisahkan antara partai politik (parpol) dan organisasi kemasyarakatan (ormas). "Kini, setiap partai memiliki ormasnya masing-masing, yang (ormas itu seharusnya) akan ikut bubar jika partai tersebut dibubarkan oleh hukum," kata Jimly dalam forum diskusi Indonesian Youth Democracy Forum (IYDF) yang digelar Foreign Policy Community Indonesia (FPCI) di Jakarta, Jumat malam (6/10). Menurut anggota DPD RI itu, saat ini ormas menjadi salah satu dari empat cabang baru kekuasaan selain negara, korporasi, dan media. "Ada empat cabang kekuasaan, yaitu eksekutif, legislatif, yudikatif, dan mixed function (lembaga yang memiliki dua peran atau lebih). Namun, kini ada empat cabang lain, yaitu negara, ormas, korporasi, dan media," jelasnya. Mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu mengatakan bahwa totalitarianisme gaya baru akan muncul jika kepala negara dapat menguasai keempat cabang baru kekuasaan tersebut. "Saya suka sikap ketua umum PBNU yang kini menjabat (Yahya Cholil Staquf), yang menjauhkan organisasinya dari partai politik apa pun," tambah Jimly. Selain itu, Jimly menyatakan perlu dirumuskan pula aturan yang melarang adanya rangkap jabatan dan konflik kepentingan, agar tidak ada friksi yang dapat merusak demokrasi di Indonesia. "Konflik kepentingan antara bisnis dan politik sekarang banyak terjadi di mana-mana," katanya. Oleh karena itu, dia menyarankan untuk kembali mempertimbangkan amendemen Undang-Undang Dasar (UUD) Negara RI Tahun 1945 karena banyak aturan di dalamnya yang justru menghambat pelaksanaan demokrasi di Indonesia. "Banyak pasal yang membuat implementasi demokrasi di Indonesia menjadi kurang baik, misalnya DPD tidak diberikan kekuasaan (kewenangan membentuk undang-undang)," ujar Jimly. Forum diskusi IYDF bertajuk "Protecting Democracy in the 21st Century: The Role of the Youth" merupakan penutup dari rangkaian program IYDF yang pelaksanaannya juga didukung Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) Indonesia. IYDF diikuti oleh 20 pemuda dari seluruh penjuru Indonesia untuk berdialog dengan lembaga dan ormas di seluruh Indonesia dalam merumuskan pernyataan bersama yang berisi rekomendasi mereka untuk membuat pelaksanaan demokrasi di Indonesia menjadi lebih baik. Sumber : https://www.tvonenews.com/berita/nasional/157866-jimly-asshiddiqie-singgung-totalitarianisme-gaya-baru-kepala-negara-kuasai-empat-cabang-kekuasaan

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dapil Sulawesi Tengah, Abdul Rachman Thaha, memberi apresiasi kepada jajaran Polda Sulawesi Tengah yang telah berhasil meringkus terduga utama pembobolan kas daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Bangkep) tahun 2019. ART -- sapaan beken senator ini mengakui bahwa kasus pembobolan APBD Bangkep tahun 2019 begitu menyedot perhatian. Karena uang negara yang dirugikan dalam kasus ini tidak sedikit. "Saat kasus ini mencuat, saya telah memberi atensi agar diusut tuntas. Para pelaku segera diproses hukum. Termasuk yang melarikan diri, mantan Kepala BPKAD, secepatnya bisa ditangkap," kata senator yang duduk di Komite I yang membidangi politik, hukum dan keamanan ini. Menurut ART, kinerja Polda Sulteng yang sudah berhasil menangkap tersangka utamanya, harus diberi apresiasi. Sebab, upaya penyelamatan keuangan negara setidaknya ada harapan. "Tertangkapnya tersangka pelaku utama, akan memberi titik terang pengungkapan korupsinya. Siapa saja yang terlibat. Demikian halnya potensi pengembalian uang negara dan hukuman bagi pelaku," kata ART yang kembali mencalonkan anggota DPD RI di Pemilu 2024 ini. Ia berharap, kasus pembobolan APBD Bangkep tahun 2019 ini segera dibawa ke hadapan persidangan. Supaya kepercayaan publik dan upaya penegakan hukum tetap berjalan proporsional dan profesional. "Soalnya sudah beberapa tahun kasus ini. Sekali lagi saya mengapresiasi kinerja Kapolda Sulteng Irjen Pol Agus Nugroho dan jajarannya, yang sudah berhasil menemukan terduga pelaku utamanya, mantan Kepala BPKAD Bangkep Achmat Thamrin," tandas ART. KRONOLOGIS PENANGKAPAN Awalnya tim mendapatkan informasi dari masyarakat pada tanggal 2 Oktober 2023 mengenai keberadaan Achmat Thamrin di Luwuk. Setelah menerima informasi, Dirreskrimsus Polda Sulteng segera memerintahkan personel Subdit Tipidkor bersama anggota Subdit Cyber untuk melakukan penyelidikan. Penangkapan berlangsung pada hari Jumat, tanggal 6 Oktober 2023, sekitar pukul 11.00 Wita, di sebuah kos-kosan di Jalan Trans Sulawesi KM 3, Kabupaten Banggai. Achmat Thamrin berhasil diamankan oleh petugas kepolisian tanpa perlawanan. Saat ini, tersangka Achmat Thamrin masih berada di Polres Banggai dan akan segera dibawa menuju Polda Sulteng di Palu untuk pemeriksaan lebih lanjut. “Benar DPO kasus Tipikor APBD Bangkep telah kita tangkap di Luwuk. Sekarang sementara diperiksa di ruang penyidik,” kata Kabid Humas Polda Sulteng, Kombes Pol Djoko Wienartono. Ia menyampaikan bahwa pihak kepolisian akan terus mengusut kasus ini secara tuntas. Kasus ini melibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp29 miliar akibat tindakan korupsi dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bangkep tahun 2019. Sumber : https://www.metrosulteng.com/hukum-kriminal/51910420551/tangkap-buron-pembobol-apbd-bangkep-anggota-dpd-ri-apresiasi-polda-sulteng

JAKARTA – Anggota DPD RI Abdul Rachman Thaha (ART) mengajak semua pihak bersama-sama menjaga muruah KPK. Ajakan tersebut berkenaan dengan maraknya pemberitaan tentang beredarnya foto Ketua KPK Firli Bahuri dan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (Mentan SYL) yang diduga terkait dengan perkara yang sedang diusut lembaga antirasuah tersebut. “Saya sangat menyesalkan proses penegakan hukum terhadap Menteri Pertanian (SYL) sampai menimbulkan kegaduhan yang luar biasa,” kata ART pada Jumat (6/10/2023). ART juga mengatakan, proses penegakan hukum yang dilakukan lembaga antirasuah mungkin saja sudah sesuai prosedur, tetapi penyelidikan yang berjalan diwarnai adanya dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK terhadap Mentan SYL. Menyoroti maraknya beredar foto Ketua KPK Firli Bahuri dengan Mentan SYL, ART mengatakan, “Tentunya secara etika ini sudah melanggar karena Pimpinan KPK atau penyidik KPK tidak boleh bertemu para pihak yang akan terlibat dalam suatu proses hukum.” Selain itu, beredar pula kronologi pertemuan antara Firli dengan SYL yang sekarang sudah menjadi konsumsi publik. “Ini sangat mencederai lembaga KPK, karena kronologi tersebut sangat jelas narasinya kalau salah satu pimpinan KPK meminta upeti terhadap mentan (SYL),” kata ART. Apalagi, kasus dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK tersebut sedang diusut oleh Polda Metro Jaya, bahkan Mentan SYL sudah memberikan penjelasan mengenai masalah tersebut. ART mengatakan tidak mungkin seorang menteri membuat laporan pemerasan jika tidak mempunyai keyakinan secara hukum bahwa dirinya sudah diperas. Oleh karena itu, senator asal Sulawesi Tengah (Sulteng) itu mengajak semua pihak bersama-sama menjaga muruah KPK. “Jangan sampai lembaga ini sudah tidak dipercaya rakyat lagi. Saya meminta kepada ketua KPK untuk meluruskan persoalan ini secara terbuka. Ini persoalan muruah kelembagaan KPK,” ART. Sumber : https://rmnews.id/2023/10/07/soroti-foto-ketua-kpk-firli-bahuri-dan-mentan-syl-art-ajak-semua-pihak-jaga-muruah-kpk/