Sejumlah Perangkat Desa Kabupaten Sekadau yang tergabung dalam Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) Provinsi Kalimantan Barat melakukan audiensi dengan DPD RI yang diterima oleh Plh. Kepala Biro Protokol, Humas dan Media, Heru Firdan didampingi Kepala Bagian Sekretariat Komite I DPD RI, Fahri Okta Syahban dan Kepala Subbagian Pemberitaan Setjen DPD RI, Budi Fitra Helmi, di Komplek Parlemen Senayan, Kamis (01/08/2024). Dalam kunjungannya, delegasi yang dimotori oleh Ketua Umum DPP ABPEDNAS, Busri Ismail ingin menyampaikan beberapa isu terkait tugas dan fungsi aparatur desa sekaligus dalam rangka peningkatan kapasitas para aparatur desa melalui kegiatan studi terapan. Tak hanya itu, Busri menjelaskan bahwa tujuan kedatangan ke DPD RI adalah dalam rangka mengenal dan lebih memahami mengenai wewenang, tugas pokok dan fungsi dari DPD RI. “Kunjungan kami dalam rangka audiensi beberapa hal yang menjadi keresahan kami di daerah. Para aparatur desa yang hadir ini membawa aspirasi masing-masing. Selain itu, kami juga berharap dapat lebih memahami tugas dan fungsi dari para anggota DPD RI, ” ujar Busri. Plh. Kepala Biro Protokol Humas dan Media, Heru Firdan mengatakan pertemuan ini bertujuan untuk memperkuat hubungan antara lembaga legislatif dan perangkat desa, serta untuk membahas berbagai isu penting yang dihadapi oleh masyarakat khususnya masyarakat desa di Kabupaten Sekadau. “DPD RI memberikan apresiasi yang tinggi terhadap inisiatif perangkat desa Kabupaten Sekadau yang terus menjaga kearifan lokal dan budaya di Kalimantan Barat. Selaku supporting system dari DPD RI, kami akan menampung masukan ini dan menyampaikan kepada anggota DPD RI,” jelas Heru Firdan. Menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang menjadi keresahan dari beberapa audiens, Kepala Bagian Sekretariat Komite I DPD RI, Fahri Okta Syahban berjanji akan menampung dan mengakomodir segala pertanyaan-pertanyaan untuk disampaikan kepada Anggota DPD RI. Harapannya, agar DPD RI dapat berkomitmen untuk menjadi mediator yang efektif antara perangkat desa dengan pemerintah dan memastikan bahwa suara masyarakat didengar serta diakomodir dalam kebijakan pemerintah “Saya mencatat beberapa pertanyaan diantaranya, undang-undang yang mengatur tentang pencalonan apartur desa menjadi Kepala Desa, Penggunaan Dana Desa yang belum optimal, permohonan perbaikan sarana dan prasarana dan perlunya perhatian terdapat daerah yang menjadi lokasi pabrik/pertambangan di Kalimantan Barat,” imbuhnya. Sumber : https://www.suarainvestor.com/bawa-aspirasi-dpd-ri-terima-audiensi-abpednas-provinsi-kalimantan-barat/

Kepala Biro PHM Setjen DPD RI, Mahyu Darma menjajaki kerjasama dengan Bandara Internasional Yogyakarta (YIA), PT Angkasa Pura I, untuk mengakselerasi informasi digital yang terkait dengan tugas dan fungsi DPD RI. Penjajakan kerjasama ini bertujuan untuk memenuhi tingginya permintaan informasi kelembagaan DPD RI berbasis digital. Salah satu upaya yang akan dilakukan adalah pemasangan papan informasi digital (Digital Signage) di berbagai titik strategis di Bandara YIA. “Akselerasi informasi digital ini, termasuk konten-konten mengenai tugas pokok dan fungsi DPD RI di Digital Signage, diharapkan dapat meningkatkan awareness masyarakat terhadap peran lembaga kami,” ujar Mahyu Darma dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Rabu (31/7/2024). Kunjungan Biro PHM Setjen DPD RI ke kantor Bandara Internasional Yogyakarta (YIA), PT Angkasa Pura I disambut baik oleh General Manager Bandara Internasional Yogyakarta, Ruly Artha, Airport Commercial Senior Manager, Agung, dan sejumlah jajaran lainnya dari PT Angkasa Pura I. “Kami mengapresiasi kunjungan serta niat baik dari Setjen DPD RI dalam memprakarsai kerjasama ini. Kami berharap kolaborasi lintas sektor seperti ini dapat terus ditingkatkan ke depannya,” kata Ruly Artha. Menurut GM Bandara YIA, kolaborasi ini melalui Digital Signage menunjukkan komitmen DPD RI dalam membangun transparansi dan akuntabilitas kepada publik di Indonesia. Acara tersebut juga dihadiri oleh Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Fasilitasi Pengaduan, Taufik Jatmiko, Kepala Kantor DPD RI Provinsi DIY, Tri Widati, Airport Operation, Services, and Security Misranedi, serta Legal and Compliance Manager Fall Sumber : https://www.beritasatu.com/network/balipuspanews/243367/setjen-dpd-ri-ap-i-yogyakarta-jajaki-kerjasama-akselerasi-informasi-digital

Jakarta: Tugas dan fungsi DPD dinilai perlu diperkuat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Sehingga perlu ada revisi undang-undang untuk memperkuat peran dan fungsi DPD dam Otonomi Daerah (Otda). Hal ini disampaikan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Haris Pertama, dalam perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-51 KNPI di Grand Sahid Jaya Hotel, Jakarta, Sabtu, 27 Juli 2024. "DPD harus diperkuat, Otda juga harus diperkuat. Terutama oleh gerakan pemuda di seluruh Indonesia," ujar Haris, dalam keterangan tertulis, dilansir pada Minggu, 28 Juli 2024. Haris mengatakan tugas dan fungsi DPD selama ini masih lemah. Bahkan, kata dia, DPD terkesan sekadar penghias di Parlemen. Dia menegaskan penguatan DPD dan Otda sangat penting. Tujuan akhirnya agar tidak terjadi disintegrasi bangsa. Dia ingin DPD mempunyai peran menguatkan kepala daerah, agar seluruh daerah bisa mendapatkan otonomi penuh dalam mengelola Sumber Daya Alam (SDA) di daerah masing-masing. Dengan begitu, kepala daerah yang dipilih langsung dapat menentukan kebijakan sendiri dalam menyejahterakan rakyat. "Ke depan, kami berharap, Pemerintah Daerah (Pemda) dan otonomi daerah diperkuat, atau tak lagi mendapat intervensi dari Pemerintah Pusat. Selama ini, soal IUP Tambang misalnya, kepala daerah, hanya rekomendasi. Agar daerah lebih cepat pertumbuhannya, itu harus diubah. Sebab, yang tahu masyarakat, ya para kepala daerah di wilayah tersebut," ucap dia. Dia meyakini Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah di daerah, dapat membiayai dan menyejahterakan masyarakat daerah. Namun, banyak daerah seperti di Papua, Kalimantan, dan lainnya, yang masyarakat masih miskin. "Padahal, SDA melimpah. Sebab itu, kami mendorong pengutatan Pemda dan Otonomi Daerah melalui undang-undang. Pengutan peran dan fungsi DPD RI juga akan membawa dampak besar terhadap daerah, bukan hanya di tingkat pusat," ujar dia. Sementara itu, mantan Menko Polhukam Mahfud MD menilai momentum HUT KNPI ke-51 merupakan untuk refleksi dan kontemplasi. Pemuda harus mau berkorban dan bersatu menjaga NKRI, dengan memperjuangkan keadilan, hukum, dan demokrasi. "Mengapa, untuk apa, mau kemana, dan tujuan KNPI ke depan? Ingat kemerdekaan Indonesia digawangi oleh Pemuda. Tugas kita semua, pemuda, mengambil pelajaran dari sejarah, bersatu menjaga bangsa besar yang prural, SDM dan SDA melimpah ini, untuk mencapai Indonesia Emas 2045," ujar dia. Sumber : https://www.medcom.id/nasional/politik/9K5Av4BK-tugas-dan-fungsi-dpd-dinilai-harus-diperkuat

Jakarta - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengungkapkan penyelenggaraan Sidang Tahunan MPR Tahun 2024 masih sama dengan tahun sebelumnya pasca COVID-19. Yakni bersamaan dengan Sidang Bersama DPR - DPD Tahun 2024 pada tanggal 16 Agustus 2024 mendatang. Bamsoet berharap format seperti ini menjadi yang terakhir diterapkan, sehingga pada MPR, DPR, dan DPD periode 2024-2029, pelaksanaan Sidang Tahunan MPR bisa kembali dilaksanakan terpisah dengan Sidang Bersama DPR-DPD. "Sesuai ketentuan Tata Tertib, kedepannya Sidang Tahunan MPR bisa fokus mendengarkan laporan tahunan kinerja lembaga Kepresidenan, MPR, DPR, DPD, BPK, MA, MK, dan KY, sebagaimana pernah dilakukan dalam Sidang Tahunan MPR Tahun 2004," ujarnya dalam keterangannya, Senin (29/7/2024). Hal itu ia sampaikan usai Rapat Pimpinan MPR, di MPR RI, Jakarta. Adapun dasar hukum penyelenggaraan Sidang Tahunan MPR RI antara lain, pasal 2 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, bahwa MPR RI bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di Ibu Kota Negara, pasal 152 ayat (1) Peraturan MPR RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib MPR, bahwa untuk menjaga dan memperkokoh kedaulatan rakyat, MPR RI dapat menyelenggarakan sidang tahunan dalam rangka mendengarkan laporan kinerja lembaga negara kepada publik tentang pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta diperkuat melalui konvensi ketatanegaraan. Bamsoet yang juga Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini mengatakan melalui Sidang Tahunan MPR, masyarakat bisa mengetahui apa saja yang sudah dijalankan berbagai lembaga negara dan lembaga kepresidenan selama setahun terakhir. "Sehingga bisa mewujudkan transparansi dan akuntabilitas sekaligus mendewasakan demokrasi kita. Sekaligus bisa dijadikan ajang bagi lembaga negara dan kepresidenan untuk unjuk prestasi kepada rakyat," ujar Bamsoet. Ketua DPR RI ke-20 ini menjelaskan dalam Sidang Tahunan MPR Tahun 2024, dirinya akan menyampaikan Pidato yang membahas sejumlah hal, di antaranya pentingnya memaknai HUT RI ke-79 secara filosofis, yuridis, dan penekanan pada fungsi Empat Pilar, serta apresiasi terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo - Wapres LH Ma'ruf Amin periode 2019-2024. Selain itu dia juga akan memberikan ucapan selamat kepada Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih hasil Pemilu tahun 2024, sekaligus menyampaikan harapan terhadap pemerintahan yang akan datang dan program unggulan pemerintahan periode 2024-2029. "Pidato juga akan menyoroti peran Indonesia dalam menjaga stabilitas nasional melalui gagasan Pokok-Pokok Haluan Negara. Serta perwujudan pelaksanaan wewenang dan tugas MPR melalui kegiatan Silaturahmi Kebangsaan kepada para tokoh bangsa. Sekaligus pandangan terhadap berbagai isu aktual regional dan global seperti tantangan sektor pertanian, sempitnya lahan pertanian, mahalnya biaya produksi, tantangan bidang teknologi, ketimpangan digitalisasi, tantangan keamanan siber, peretasan data nasional, tantangan bidang energi dan transisi energi fosil ke energi terbarukan," jelas Bamsoet. Selain Sidang Tahunan MPR, kata dia, di bulan Agustus MPR juga akan menyelenggarakan berbagai kegiatan. Ada Seminar Konstitusi tentang Quo Vadis MPR RI yang membahas peran serta fungsi MPR, baik dalam tataran ideal maupun dalam tataran realita pasca empat kali amandemen konstitusi. Tak cuma itu, MPR juga berencana mengadakan Peringatan Hari Konstitusi pada 18 Agustus 2024, serta Fun Walk pada 31 Agustus 2024. Peringatan Hari Konstitusi menjadi momen untuk mengimplementasikan konstitusi dengan sungguh-sungguh. Menurutnya, memiliki konstitusi yang baik di atas kertas saja tidak cukup, melainkan harus diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dia berharap seluruh anak bangsa dapat menegakkan supremasi hukum, menjunjung tinggi prinsip checks and balances, serta memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan negara. "Dalam Fun Walk, akan terdapat beragam acara hiburan yang diselenggarakan agar MPR RI senantiasa dekat dengan rakyat. Salah satunya Stand Up Comedy Kebangsaan yang sudah menjadi ciri khas MPR selama ini. Memberikan sekaligus membuka kesempatan kepada para komika stand up comedy agar bisa sukses. Seperti para alumninya, yakni Kiki Saputri, Marshel Widianto, Aji Pratama, dan lainnya," pungkas Bamsoet. Sumber : https://news.detik.com/berita/d-7463536/sidang-tahunan-mpr-akan-digelar-bersamaan-sidang-bersama-dpr-dpd-2024.

Peringatan hari jadi ke-5 Dharma Wanita Persatuan (DWP) Setjen DPD RI diisi dengan kegiatan santunan anak yatim dan pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM). Perayaan HUT DWP Setjen DPD RI hari ini dihadiri oleh Sekretaris Jenderal DPD RI Rahman Hadi, Deputi Bidang Persidangan Oni Chairuddin dan segenap Pejabat Sekretariat Jenderal DPD RI di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (24/7/2024). Kegiatan HUT DWP yang mengangkat tema “Peduli dan berbagi untuk kebahagiaan bersama” ini menghadirkan anak-anak yatim dari Pegawai Setjen DPD RI dan bekerjasama dengan Ditlantas Polda Metro Jaya. Ketua DWP Setjen DPD RI, Zuliana Rahman Hadi menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk menjaga silaturahmi dan kepedulian kepada sesama, sekaligus menjadi pengingat dalam menjaga keselamatan di jalan. “Kami berharap kegiatan peduli dan berbagi seperti ini terus berjalan dan membantu setiap elemen di Sekretariat Jenderal DPD RI, sehingga memberikan manfaat yang luar biasa khususnya bagi segenap pegawai dan keluarga besar Setjen DPD RI,” ujar Zuliana. Dalam sambutannya, Sekretaris Jenderal DPD RI Rahman Hadi mengapresiasi kegiatan santunan anak yatim dan memfasilitasi pembuatan SIM yang digalang oleh DWP Setjen DPD RI. Ia juga menuturkan bahwa Anggota DWP Setjen DPD RI adalah istri dari Pegawai Sekretariat Jenderal DPD RI, untuk itu kedepannya tidak hanya pengurus akan tetapi para istri pegawai wajib mengikuti kegiatan DWP Setjen DPD RI. “Saya mengucapkan terima kasih kepada DWP Setjen DPD RI atas terselenggaranya kegiatan yang positif dan memberikan banyak manfaat, ke depan tentunya menjadi komitmen Setjen DPD RI,” ujar Rahman Hadi. Sumber : https://www.beritasatu.com/network/balipuspanews/237607/hut-dwp-setjen-dpd-ri-ke-5-diisi-kepedulian-dan-berbagi-untuk-kebahagiaan-bersama

Ketua Komite III DPD RI, H. Hasan Basri menilai perlu disosialisasikan terkait tenaga kerja migran Indonesia. Ini dimaksudkan agar masyarakat paham akan prosedur menjadi tenaga kerja migran yang resmi sehingga terlindungi akan hak serta keselamatannya. “Kenapa perlu disosialisasikan tentang pekerja migran Indonesia? Kalau dulu kita mendengar yang namanya TKI itu selalu kekerasan, selalu adanya deportasi, selalu adanya perlakuan kejahatan, terutama untuk kaum wanita,” ujar Hasan Basri. “Sekarang setelah ditangani oleh BP2MI, berdasarkan MoU kami di Jakarta antara Benny Ramdani (Kepala BP2MI) yang saya tandatangani bersama-sama, bahwa membuat komitmen bersama bagaimana perlakuan-perlakuan pekerja migran di luar negeri dapat diperlakukan dengan adil dan baik,” lanjut Hasan Basri saat hadiri sosialisasi Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Cafe Alaska, Tarakan, Kaltara, Sabtu (20/7/2024). Pekerja migran sendiri, menurut senator asal Kalimantan Utara ini, merupakan sektor penyumbang devisa terbesar kedua setelah minyak bumi dan gas (migas). Berdasarkan data yang ia peroleh, sektor yang dulunya dikenal dengan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ini mampu menyumbang devisa mencapai Rp 160 triliun atau USD 14,5 miliar setiap tahun. . Peminat sektor ini juga sangat banyak. Tahun 2023, jumlah pekerja migran Indonesia meningkat menjadi 37 persen dari tahun sebelumnya. . Karena itu, pria yang disapa HB ini menilai perlu ada perhatian khusus kepada tenaga kerja migran yang didominasi kaum perempuan dengan berbagai jenjang pendidikan mulai SD hingga SMA. Komite III DPD RI sendiri melakukan pengawasan terpadu dengan menggandeng Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). Di antaranya dengan menggelar sosialisasi di Cafe Alaska, Tarakan, Kaltara, Sabtu (20/7/2024). Di Kaltara sendiri, terdapat kantor perwakilan BP2MI di Nunukan yang wilayah kerjanya hingga ke Balikpapan. “Kenapa perlu diawasi? Karena yang SD banyak, SMP ada, SMA ada. Jangan sampai pekerja migran kita bekerja ke luar negeri, pulang tidak tahu apa-apa, disisipi tasnya obat-obat terlarang oleh orang-orang tertentu, maka tugas BP2MI bagaimana pekerja itu mendapat perlakuan dengan baik,” tuturnya. Indonesia sendiri, sepengetahuan Hasan Basri, telah menjalin kerjasama dengan Jepang, Korea dan Jerman di sektor tenaga kerja migran. Dengan pengiriman pekerja migran secara benar, dijamin mereka bekerja dengan terlindungi hak-haknya. Baik gaji yang sesuai maupun perlindungan dari tindak kekerasan. Sumber : https://www.rri.co.id/nasional/840999/tenaga-kerja-migran-jadi-perhatian-komite-iii-dpd-ri

KUPANG - Anggota DPD RI asal NTT, Abraham Paul Liyanto menegaskan, dirinya tidak mau orang NTT ditipu terus sehingga muncul plesetan NTT sebagai Nusa Tertipu Terus. Hal ini dikatakan Abraham saat peluncuran Klinik Pratama Citra Husada Kupang di Kompleks Kampus Universiras Citra Bangsa (UCB) Kupang, Jumat, 12 Juli 2024. "Saya berasal dari keluarga yang miskin dan merasakan bagaimana empat kakak berjuang menjadi TKI ilegal untuk menyekolahkan lima adiknya karena orangtua sudah pensiun," kata Abraham. Apalagi jadi TKI ilegal kata senator ini pasti tertipu terus oleh berbagai pihak. Ia menegaskan tidak mau lagi Provinsi NTT ini menjadi Nusa Tertipu Terus. Inilah mendorong Abraham untuk mendirikan BLK dan sekolah mulai dari PAUD hingga perguruan tinggi berupa Universitas Citra Bangsa (UCB). Dengan nama citra menunjukkan citra atau jatidiri orang NTT. Saat mengatakan hal ini Abraham disambut dengan tepuk tangan hadirin dari berbagai pihak yang mengikuti acara ini. Hadir di antaranya Rektor UCB, Prof. Frans Salesman, Lurah Kayu Putih, Yane J. Ndaumanu bersama sejumlah ketua RT, Sekcam Oebobo dan pihak BKKBN NTT. Menurutnya, agar NTT cepat maju dan sejahtera maka pilar utama yang perlu digerakkan adalah kesehatan, pendidikan dan ekonomi. Kesehatan menjadi pilar utama karena ketika mendirikan BLK dilanjutkan dengan test kesehatan untuk TKI/TKW, rata-rata dari sepuluh orang, tujuh orang tak sehat, kemudian pendidikan agar menghasilkan sumber daya manusia (SDM) yang handal, bermutu dan tangguh baru terakhir ekonomi demi mengatasi kemiskinan dan keterbelakangan. Sumber : https://kupang.tribunnews.com/2024/07/14/anggota-dpd-ri-abraham-liyanto-tak-mau-lagi-ntt-jadi-nusa-tertipu-terus.

Kepala Kantor DPD RI Provinsi Aceh, Wahyu Taufik Sukmawijaya melaksanakan kunjungan ke Museum Tsunami Aceh, Senin (8/7/2024). Tujuan kunjungan ini adalah untuk memperkuat kerja sama antara DPD RI dengan UPTD Museum Tsunami Aceh serta memperkenalkan lebih jauh kepada masyarakat tentang keberadaan museum yang berisi bukti-bukti sejarah tsunami yang dahsyat di Aceh. Kunjungan ini dimulai dengan sambutan hangat dari pemandu wisata museum, Syahrizal, yang mengiringi Wahyu Taufik Sukmawijaya berkeliling dan menjelaskan secara detail setiap sudut dan spot penting di dalam museum. Wahyu terkesan dengan arsitektur dan keunikan koleksi museum, khususnya kisah heroik tentang peran gajah dalam evakuasi korban tsunami. "Saya sangat tertarik dengan arsitektur dan spot bukti-bukti tsunami yang fantastis dan berkesan," ujar Wahyu. Ia juga tak lupa memberikan doa terbaik bagi para korban tsunami yang telah berpulang. Di akhir kunjungannya, Wahyu membahas rencana kerja sama lebih lanjut dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh terkait publikasi videotron di Museum Tsunami. Rencana ini mencakup penayangan slide video infografis tentang Lembaga DPD RI, Pimpinan, dan Anggota DPD RI asal Aceh, yang diharapkan dapat menjadi sarana edukasi publik tentang peran DPD RI. Wahyu Taufik Sukmawijaya menyampaikan apresiasi kepada UPTD Museum Tsunami Aceh atas kerja samanya dalam mengelola museum ini sebagai bagian dari upaya mempromosikan sejarah dan budaya Aceh. Kunjungan ini diharapkan dapat mempererat hubungan antar lembaga dan meningkatkan upaya bersama dalam melestarikan sejarah bencana dan kehidupan masyarakat Aceh. Sumber : https://www.acehprov.go.id/berita/kategori/umum/kepala-kantor-dpd-ri-aceh-kunjungi-museum-tsunami-aceh

Jakarta - Kepala Biro Protokol Humas dan Media Setjen DPD RI, Mahyu Darma menerima kunjungan peserta diklat Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan II Kemenkes di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (09/07) Kegiatan ini adalah bentuk implementasi edukasi terhadap peserta diklat PKA, yang diharapkan dapat membekali peserta pelatihan dengan nilai-nilai nasionalisme, wawasan kebangsaan dan pemahaman DPD RI sebagai Lembaga Negara. "Wawasan kebangsaan dan pemahaman mengenai DPD RI dibutuhkan guna menumbuhkan pengetahuan bagi peserta Diklat PKA," ujar Mahyu Darma di hadapan 50 peserta diklat pelatihan kepemimpinan administrator (PKA) tahun 2024. Dalam paparannya, Kepala Bagian Humas dan Fasilitasi Pengaduan, Taufik Jatmiko memberikan informasi tentang kegiatan-kegiatan persidangan yang diselenggarakan oleh alat-alat kelengkapan DPD RI serta tugas pokok dan fungsi DPD RI juga melakukan Room Tour keliling kompleks parlemen. Perwakilan delegasi, Ina Yuniati menambahkan, kegiatan ini adalah bentuk _lesson learn_ yang luar biasa dan sangat bermanfaat untuk diimplementasikan dalam pekerjaan dengan jejaring atau link antara sesama peserta diklat. "Ini merupakan pengalaman baru bagi peserta diklat pelatihan kepemimpinan administrator angkatan II tahun 2024 dalam melakukan kunjungan ke DPD RI. Diharapkan, dengan hubungan dan jejaring yang disediakan DPD RI di Provinsi se-Indonesia, dapat membawa manfaat untuk para peserta diklat dalam melakukan tugasnya di masing-masing instansi, " imbuhnya. Sumber : https://megapolitan.antaranews.com/berita/297498/biro-phm-setjen-dpd-ri-terima-delegasi-diklat-pka

Jakarta - Sekretaris Jenderal DPD RI Rahman Hadi menghadiri acara penyampaian hasil pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II tahun 2023 serta optimistis memperoleh WTP Ke-18. Acara tersebut dibuka secara langsung oleh Presiden RI Joko Widodo di Jakarta Convention Center, Jakarta, Senin (8/7). “Hari ini BPK RI menyerahkan hasil pemeriksaan untuk semester II tahun 2023. Laporan tersebut diserahkan Ketua BPK RI Isma Yatun kepada Presiden RI dan dihadiri semua elemen,” ucap Rahman Hadi usai menghadiri penyampaian hasil pemeriksaan BPK RI. Rahman Hadi mengapresiasi setinggi-tingginya kepada BPK RI terhadap pencapaian WTP kepada pemerintah, di mana DPD RI juga termasuk di dalamnya. Ia juga berharap DPD RI bisa kembali memperoleh WTP yang ke-18 kalinya. “Semoga DPD RI bisa kembali memperoleh WTP yang ke-18 secara berturut-turut,” tukasnya. Dalam sambutannya, Presiden RI Joko Widodo memberikan penghargaan dan apresiasi kepada BPK RI yang telah melaksanakan tugas pemeriksaan keuangan negara dan terus meningkatkan profesionalisme dalam fungsi pemeriksaan, serta kepada pemerintah pusat dan daerah atas predikat WTP dalam laporan keuangan pemerintah tahun ini. Pada kesempatan itu, Kepala BPK Isma Yatun menyampaikan di hadapan Joko Widodo, bahwa pertanggungjawaban dari realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 ini tercatat memperoleh opini WTP. Menurutnya pemeriksaan LKPP 2023 mencakup laporan bendahara umum negara dan 84 laporan kementerian/lembaga. “Hasilnya, BPK memberikan opini WTP atas Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) dan 80 Laporan Keuangan Kementerian Lembaga (LKKL) serta opini wajar dengan pengecualian atau WDP atas 4 LKKL,” tegasnya. Sementara dari Laporan IHPS II Tahun 2023, BPK mencatat adanya potensi kerugian negara senilai Rp93,44 triliun sepanjang 2017-2023. Pada saat yang sama, BPK juga telah menyelamatkan aset dan uang negara senilai Rp136,88 triliun sepanjang 2005-2023. Sebanyak Rp21,87 triliun di antaranya adalah atas hasil pemeriksaan periode RPJMN 2020 - 2023. Sumber : https://megapolitan.antaranews.com/berita/297387/sekjen-dpd-ri-optimistis-peroleh-wtp-ke-18