Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mengingatkan kepada calon perwira polisi, terutama para Taruna Akademi Kepolisian (Akpol) untuk tetap menjaga sikap dan perilaku yang baik. Sikap dan perilaku baik itu tak hanya dilakuka selama pendidikan, bahkan hingga nanti saat benar-benar terjun ke masyarakat. Sebab menurut LaNyalla, banyak polisi yang berubah perilaku setelah keluar pendidikan. Sehingga beberapa kasus pemberhentian polisi terjadi di berbagai daerah. Hal itu disampaikan Ketua DPD RI saat menerima audiensi para Taruna Akpol, di Ruang Ketua DPD RI, Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Rabu (3/1/2024). Hadir para Taruna Akpol antara lain, Muhammad Nauval Razzaq Makarim, Bimo Kusuma Huda, Wenang Avidan Roeroe, Syahrul Faidzin dan Gavareyzel Ryanda Z. Sedangkan Ketua DPD RI saat itu didampingi Staf Khusus Ketua DPD RI, Sefdin Syaifuddin dan Brigjen (Pol) Amostian. "Mungkin ini soal mentalitas, ini yang perlu terus dijaga oleh para Taruna. Saat pendidikan ditanamkan hal-hal baik, namun faktanya di kemudian hari banyak oknum polisi yang melakukan berbagai pelanggaran. Saya harap adik-adik semua jauh dari perilaku itu," ujar LaNyalla. Disampaikan juga oleh Senator asal Jawa Timur itu, di dalam hadits Nabi telah disebutkan bahwa polisi termasuk profesi pertama yang bisa membawa seseorang masuk neraka atau surga, di antara profesi lainnya. "Polisi yang lurus pertama kali masuk surga. Sebaliknya, polisi korup akan lebih dahulu masuk neraka. Begitu juga hakim yang tidak adil dalam memutuskan perkara. Ini ada dalam hadist," katanya. Ditekankan LaNyalla, profesi polisi sangatlah mulia. Karena mampu mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Tugas polisi juga menjaga keamanan dan stabilitas masyarakat yang benar-benar sangat terasa. "Pesan saya nanti kalau jalankan tugas, ikuti kode etik, kedepankan prinsip keadilan. Jika semua anggota polisi menjalankan tugasnya dengan baik dan profesional, tentu tercipta kemaslahatan di tengah masyarakat," tuturnya. Selanjutnya LaNyalla meminta para Taruna untuk fokus dan konsentrasi dalam mengikuti pendidikan. Karena pendidikan polisi sangat ketat dan penuh persaingan. "Ikuti nasihat orang tua, para pengajar, pelatih, dan pembimbing, agar lebih sukses dalam belajar. Hidup kamu akan terus bersaing sejak masuk Akpol sampai nanti saat sudah lulus Akpol," tegasnya. Sumber : https://kanalsatu.com/id/post/62129/ketua-dpd-ri-ingatkan-taruna-akpol-untuk-selalu-jaga-sikap-dan-perilaku

Kehadiran warga etnis Rohingya secara sukarela harus diterima masyarakat Melayu, khususnya di wilayah Sumatera. Pernyataan tersebut diungkapkan Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin dalam keterangan, Selasa (2/1/2024). Menurutnya, kedatangan etnis Rohingya Myanmar perlu diterima dan diperlakukan secara manusiawi. Sebab, bangsa Indonesia sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Tanpa memperdulikan asal usul dan latar belakang budaya atau agama. “Kami mengapresiasi penerimaan masyarakat atas kedatangan etnis Rohingya di beberapa daerah,” katanya. Dia mendorong agar pemerintah daerah yang daerahnya didatangi etnis Rohingya menyiapkan barak pengungsian dan makanan yang layak. Tentunya dengan dukungan pemerintah pusat termasuk institusi TNI dan polri. “Kami ingin Para pengungsi Rohingya juga diperiksa identitas dan riwayat kesehatannya. Jangan sampai kehadiran mereka justru menimbulkan keresahan sosial bagi masyarakat setempat”, ungkapnya. Meski demikian, lanjutnya, agar Pemerintah Indonesia terus melakukan pendekatan diplomasi bersama negara-negara ASEAN terhadap junta militer Myanmar. “Kekerasan terhadap etnis Rohingya oleh pemerintahan militer Myanmar harus dihentikan. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia harus menjadi pionir atas persoalan yang terjadi di Myanmar”, tegasnya. Diketahui, menurut data dari badan pengungsi PBB, UNCHR, lebih dari 1.500 warga Rohingya mendarat di Indonesia sejak bulan November. Rohingya sendiri meninggalkan Myanmar karena kekerasan yang terjadi, di mana mereka dianggap sebagai pendatang asing dari Asia Selatan. Diketahui, Sedikitnya 147 pengungsi etnis Rohingya mendarat di teluk tak berpenghuni di Desa Karang Gading, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, Sumatra Utara (Sumut), pada Sabtu (30/12/2023) kemarin. Sumber : https://indoposco.id/nasional/2024/01/02/diperlakukan-secara-manusiawi-dpd-pengungsi-rohingya-harus-diterima/2

Ketua DPD RI LaNyalla Mahmud Mattalitti memberikan dukungannya terhadap langkah tegas yang diambil oleh Gubernur Riau Edy Nasution dalam membentuk tim gabungan untuk menyelidiki kasus antara PT SIR dan masyarakat Okura di Riau. Dalam pandangan LaNyalla, langkah ini adalah bentuk nyata dari komitmen gubernur untuk selalu berpihak kepada kepentingan rakyat. Tak hanya itu, LaNyalla juga meminta kepada Menteri ATR agar turun secara langsung untuk menyelesaikan konflik-konflik agraria yang ada di Indonesia, termasuk di Riau yang seringkali mengalami konflik lahan antara korporasi dan masyarakat setempat. Salah satu kasus yang tengah menjadi sorotan adalah konflik antara PT SIR dan masyarakat Okura yang baru-baru ini semakin viral di media massa dan media sosial. Menurut LaNyalla, kasus PT SIR dengan masyarakat Okura bukanlah satu-satunya kasus konflik yang terjadi di Riau. Bahkan, hampir di seluruh wilayah Indonesia, kasus serupa sering kali terjadi. Oleh karena itu. "Kita berharap bahwa kasus PT SIR ini dapat menjadi pintu masuk untuk mengungkap kasus-kasus lainnya, terutama di Riau," ungkap LaNyalla, Senin (1/1/2024). Sebelumnya, Gubernur Riau Edy Nasution merasa kecewa dengan ketidakhadiran pihak PT SIR dalam rapat penyelesaian kasus PT SIR dengan masyarakat Okura beberapa waktu yang lalu. Hal ini menyebabkan gubernur segera menginstruksikan stafnya untuk membentuk tim gabungan guna mendalami kasus PT SIR yang diduga kuat melakukan manipulasi dalam perolehan Hak Guna Usaha (HGU). Gubernur meminta agar tim tersebut melakukan penyelidikan untuk mengetahui secara pasti luas HGU yang dimiliki oleh PT SIR dan seberapa besar luas garapan tanah di luar HGU tersebut. Sumber : https://www.berazam.com/read-138442-2024-01-01-kasus-pt-sir-terus-bergulir-ini-kata-ketua-dpd-ri-lanyalla-mahmud-mattalitti#sthash.E4snfa6W.dpbs

Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam massa Mahasiswa Tolak Pengungsi Rohingya mendatangi lokasi para pengungsi di Gedung Balee Meuseuraya Aceh (BMA) di Banda Aceh, Provinsi Aceh, Rabu (27/12/23). Sebelumnya, mereka sempat berdemonstrasi di depan Gedung BMA dan menuntut para pengungsi untuk keluar dari gedung tersebut. Para mahasiswa pun membawa paksa para pengungsi dari lokasi itu ke Kantor Kemenkumham Aceh. Peristiwa ini mengundang keprihatinan dari berbagai pihak. Di antaranya dari anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Hilmy Muhammad, yang menyesalkan terbentuknya aliansi Mahasiswa Tolak Pengungsi Rohingya dan mempertanyakan siapa di balik gerakan ini. “Kita sangat prihatin. Gabungan mahasiswa membentuk aliansi yang menolak para pengungsi Rohingya, siapa yang memfasilitasi mereka? Aparat keamanan perlu mengusut ini,” ujar pria yang akrab disapa Gus Hilmy tersebut dalam keterangan tertulisnya, Kamis (28/12/23). Menurut Gus Hilmy, tindakan para mahasiswa tersebut menunjukkan adanya banyak celah masalah dalam kehidupan mereka sebagai kaum terpelajar. “Kita sangat menyesalkan tindakan yang dilakukan oleh oknum mahasiswa, bagaimana mungkin mereka berlaku kasar mengusir pengungsi Rohingnya. Tindakan ini membuka banyak celah masalah dalam kehidupan mereka. Bagaimana mungkin hal itu dilakukan oleh para pelajar yang seharusnya perilakunya mencerminkan nilai-nilai keimanan dan budaya mereka,” ujar Gus Hilmy. Selain nilai keimanan dan kebudayaan, Gus Hilmy juga mengingatkan bahwa negara kita sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, yang juga merupakan dasar negara. “Apa mereka tidak sadar bahwa Pancasila kita menempatkan kemanusiaan sebagai sila kedua sesudah sila ketuhanan? Apa mereka tidak belajar dari bantuan internasional yang diberikan kepada rakyat Aceh, bahkan hingga hari ini, pasca bencana tsunami?” papar Gus Hilmy. Menurut anggota Komite I DPD RI tersebut, negara sudah memiliki mekanisme tersendiri untuk mengatur para pengungsi, yaitu Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Termasuk dalam pemilihan lokasi para pengungsi merupakan bagian dari pelaksanaan dari Perpres tersebut. “Negara tentu tidak boleh tinggal diam dengan adanya pengungsi Rohingya ini. Ada upaya-upaya yang ditempuh sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Perpres tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Kita harus menghormati ini agar nama baik Indonesia tidak tercoreng di mata dunia,” kata Gus Hilmy. Di sisi lain, Gus Hilmy mengingatkan masyarakat untuk tidak terpancing dengan isu-isu negatif yang berkembang di media sosial. “Kita juga prihatin terhadap isu-isu negatif yang berkembang di media sosial. Utamanya yang menyudutkan para pengungsi, ungkapan-ungkapan kebencian dan diskriminasi. Kita percayakan pada Pemerintah untuk menangani mereka,” pungkas Gus Hilmy. Sumber : https://telusur.co.id/detail/mahasiswa-aceh-demo-usir-pengungsi-rohingya-anggota-dpd-ri-siapa-yang-memfasilitasi

Jombang – Dalam lawatannya ke Kabupaten Jombang, Jawa Timur serangkaian kegiatan resesnya, Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menegaskan jika Kabupaten Jombang memiliki banyak tokoh besar yang ikut menyumbangkan gagasan dalam merumuskan sistem bernegara Indonesia. Tokoh-tokoh bangsa itu dilahirkan dari pondok-pondok pesantren yang banyak tersebar di yang berjuluk Kota Santri itu. Menurut LaNyalla, sejarah mencatat jika pondok-pondok pesantren yang ada di Jombang melahirkan tokoh-tokoh besar yang mewarnai perjalanan bangsa dan negara ini. Baik di era para perjuangan kemerdekaan, maupun di era para pendiri bangsa merumuskan sistem bernegara, serta di era penerus pembangunan bangsa dan negara ini. “Boleh dikatakan jika tokoh-tokoh yang ada di Jombang ini adalah pemegang saham bangsa dan negara ini,” tegas LaNyalla, pada acara Sarasehan dan Serap Aspirasi Masyarakat Asosiasi Kepala Desa (AKD) Kabupaten Jombang yang diselenggarakan di Gedung Islamic Center Jombang, Sabtu (23/12/2023). Berangkat dari fakta tersebut, Senator asal Jawa Timur itu menilai sudah sepatutnya masyarakat Jombang memiliki tradisi berpikir yang sangat patriotisme dan nasionalisme. Oleh karenanya, pada kesempatan tersebut LaNyalla menawarkan peta jalan untuk lebih memperkuat kedaulatan bangsa dan negara kita, baik kedaulatan di sektor pangan, maupun kedaulatan di sektor pengelolaan sumber daya alam lainnya. Peta jalan itu juga mempercepat terwujudnya kesejahteraan rakyat dan kemakmuran serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. “Caranya adalah dengan menerapkan kembali secara utuh asas dan sistem bernegara yang sesuai dengan falsafah dasar bangsa dan negara ini, yaitu Pancasila. Sistem bernegara yang telah dirumuskan oleh para pendiri bangsa kita, yang di antaranya adalah tokoh-tokoh dari Jombang,” papar LaNyalla. Dikatakan LaNyalla, sistem bernegara itu telah dihapus secara total sejak bangsa ini melakukan amandemen konstitusi empat tahap pada tahun 1999-2002. Alih-alih melakukan amandemen, yang terjadi justru menghapus secara total sistem bernegara kita. Karena yang terjadi, lebih dari 95 persen isi pasal-pasal di dalam UUD 1945 naskah asli. “Karena sejak saat itu, kita mengadopsi sistem bernegara ala Barat yang individualistik dan sistem ekonomi yang semakin kapitalistik liberal,” urai LaNyalla. Dalam kesempatan itu, LaNyalla mengapresiasi prestasi yang telah diraih Kabupaten Jombang, baik di tingkat regional maupun nasional. Penghargaan tersebut di antaranya tiga penghargaan sekaligus untuk kategori Top BUMD di Tahun 2023 ini. LaNyalla mendorong agar tak hanya BUMD, tetapi BUMDes yang ada di desa-desa yang terus didorong dan digenjot dalam konteks pembangunan di Kabupaten Jombang. “Bagi kami di DPD RI, peran BUMDes seharusnya bisa menjadi pengungkit ekonomi desa. BUMDes sangat penting bagi kemandirian ekonomi desa. BUMDes bisa mendorong kontribusi keuangan desa dari hasil usaha mereka,” tutur LaNyalla. Ketua Dewan Penasehat Kadin Jatim menilai, BUMDes harusnya memiliki peran yang sangat besar dalam membangun perekonomian desa. BUMDes juga seharusnya mampu menjembatani petani dalam meningkatkan hasil pertanian mereka. Sebab, sejatinya BUMDes mampu memotong permainan para tengkulak yang memainkan harga pasar. Selama ini, petani selalu mengandalkan tengkulak untuk mengakses pasar. Karena memang merekalah yang memegang akses terhadap pasar. Peran itu seharusnya bisa diambil-alih oleh BUMDes. Bisa bisa mengorganisir petani dan menjual hasil pertanian atau perkebunan mereka langsung ke pasar. Dengan begitu, petani akan mendapatkan penghasilan yang lebih layak. Di sisi lain, LaNyalla mengungkap bahwa Kabupaten Jombang memiliki potensi yang cukup lengkap. Mulai dari pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan dan kawasan industri strategis. Sebagai Kota Santri Kabupaten Jombang juga memiliki nilai lebih sebagai penjaga moral dan akhlak dalam proses pembangunan. Oleh karenanya, LaNyalla menilai sudah seharusnya pondok pesantren di Jombang dilibatkan secara aktif dalam proses pembangunan di Kabupaten Jombang. Pj Bupati Jombang, Sugiat menjelaskan, saat ini Kabupaten Jombang sudah terbebas dari desa sangat tertinggal, tertinggal dan berkembang. “Saat ini di Kabupaten Jombang ada 91 desa dengan kategori mandiri dan 211 desa dengan kategori maju,” tutur Sugiat. Hadir pada kesempatan itu Pj Bupati Jombang Sugiat, Wakil Ketua Komisi D DPRD Jombang, HM Syarif Hidayatullah yang karib disapa Gus Sentot, Kepala OPD di lingkungan Pemkab Jombang serta ratusan kepala desa se-Kabupaten Jombang. Sumber : https://www.flashlombok.com/2023/12/26/ketua-dpd-ri-puji-jombang-sebagai-tempat-kelahiran-para-tokoh-bangsa/

Jombang – Persoalan pengolahan limbah masih menjadi kendala yang dihadapi pengrajin tahu yang tergabung dalam Paguyuban Pengrajin Tahu Jombang. Mereka pun mengadu kepada Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti yang tengah melakukan kegiatan reses. Mereka berharap mendapat solusi atas persoalan yang selama ini mereka hadapi. “Sampai saat ini, pengrajin tahu di Jombang belum menemukan solusi terkait pengolahan limbah, dalam hal ini Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) terpadu. Mereka ingin usahanya berjalan lancar tanpa ada kendala,” kata HM Syarif Hidayatullah yang memfasilitasi aspirasi Paguyuban Pengrajin Tahu Jombang kepada Ketua DPD RI, Minggu (24/12/2023). Wakil Ketua Komisi D DPRD Jombang yang akrab disapa Gus Sentot itu menjelaskan, ada 87 pengrajin tahu yang memiliki keluhan tersebut. Sebab, selama ini limbah yang mereka hasilkan dari pengolahan 100 ton kedelai tiap bulannya belum memiliki solusi. Akibatnya, selalu saja hal tersebut jadi persoalan. “Dari pihak paguyuban siap menyediakan lahan untuk pengolahan limbah. Hanya saja kan untuk pembiayaan pengolahan limbah ini kan, butuh biaya yang besar. Maka, mereka butuh bantuan dari pemerintah pusat. Hal inilah yang diharapkan bisa diperjuangkan oleh Pak LaNyalla,” terang Gus Sentot. Menurut Gus Sentot, selama ini persoalan limbah menjadi kendala krusial yang dialami oleh pengrajin tahu. Mereka kerap kali berurusan dengan hukum karena persoalan limbah yang belum terfasilitasi dengan baik. “Harapan mereka dapat difasilitasi, sehingga mereka tenang dalam berusaha dan tidak melulu bersentuhan dengan persoalan hukum,” tutur Gus Sentot. Selain persoalan pengelolaan limbah, Gus Sentot menjelaskan jika persoalan yang juga dihadapi oleh pengrajin tahu adalah ketersediaan bahan baku. “Akhir-akhir ini bahan baku tersendat. Kita tahu kan, kedelai ini impor. Sehingga butuh sentuhan dari pemerintah,” kata LaNyalla. Aspirasi lainnya, kata Gus Sentot, adalah harapan dari warga di Bandar Kedungmulyo yang berharap, bekas banjir di areal pemukiman mereka bisa segera diatasi. “Banjir itu kan musibah tahunan di akibat meluapnya air sungai. Akibat banjir itu terjadi penumpukan lumpur yang perlu untuk dilakukan pengerukan. Perhatian pemerintah kurang. Ada yang bilang untuk pengerukan kewenangan lembaga ini dan itu. Maka, perlu perhatian untuk segera diselesaikan,” kata Gus Sentot. Menanggapi aspirasi tersebut, Ketua DPD RI bergerak cepat berupaya untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh pengrajin tahu tersebut. “Saya langsung tugaskan Komite I dan II di DPD RI untuk menyelesaikan persoalan ini. Saya kira masalah ini perlu mendapat perhatian khusus kita, apalagi industri tahu di Jombang sangat potensial sebagai penghasil PAD (Pendapatan Asli Daerah),” kata LaNyalla. LaNyalla pun meminta kepada Kamar Dagang dan Industri (Kadin), baik di Kabupaten Jombang maupun di Jawa Timur untuk turut serta membantu menyelesaikan persoalan yang dihadapi pengrajin tahu. “Saya kira Kadin Jombang dan Kadin Jatim, perlu turut andil menyelesaikan persoalan ini, agar pengrajin tahu kita tak berurusan terus dengan hukum. Kadin bisa mensupervisi para pengrajin dalam pengelolaan usaha dan limbah mereka,” ujar LaNyalla. Pun halnya dengan keluhan warga di Bandar Kedungmulyo, Senator asal Jawa Timur itu meminta BNPB dan dinas PUPR, terutama Subdin Daerah Aliran Sungai segera melakukan pembersihan lumpur imbas banjir. Di sisi lain, perlu dicarikan solusi agar daerah tersebut bebas dari banjir tahunan. Sumber : https://bedanews.com/paguyuban-pengrajin-tahu-minta-solusi-ke-ketua-dpd-ri/

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti melanjutkan kegiatan resesnya dengan bertemu ratusan kepala desa yang tergabung dalam Asosiasi Kepala Desa (AKD) se-Kabupaten Bojonegoro. Pada pertemuan yang mengambil tema 'Otonomi Desa untuk Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat' itu, LaNyalla mengingatkan agar desa melalui dana desa yang dimilikinya, sedapat mungkin diarahkan untuk mendukung Bojonegoro sebagai kabupaten penyangga ketahanan pangan dan penghasil Minyak dan Gas Bumi (Migas). "Karena itu, saya katakan pentingnya orientasi para pemangku kebijakan di desa untuk memastikan penggunaan dana desa untuk keunggulan kompetitif dan komparatif Bojonegoro sebagai salah satu kabupaten penyangga ketahanan pangan dan penghasil Migas," kata LaNyalla di Pendopo Kantor Bupati Bojonegoro, Rabu (20/12/2023). Senator asal Jawa Timur itu menegaskan, di berbagai kesempatan ia telah berulangkali menyampaikan bahwa desa harus menjadi kekuatan ekonomi. Bukan hanya untuk mencegah urbanisasi, tetapi lebih dari itu, karena Sumber Daya Alam (SDA) dan sumber ketahanan pangan nasional sejatinya berada di desa. Sebagai sebuah wilayah, LaNyalla menyebut Bojonegoro memiliki banyak keunggulan. Salah satunya adalah penghasil Tembakau Virginia yang disebut-sebut sebagai varian terbaik di dunia. Selain itu, Bojonegoro juga penghasil Tembakau Jawa, perkebunan jagung serta buah-buahan, pertambangan batu kapur dan lainnya. Kabupaten yang dikenal dengan makanan khas Ledre ini juga salah satu daerah penghasil Migas yang tergolong besar. Dari data tahun 2021, produksi minyak mentah di Bojonegoro mencapai 76 juta barrel, menyumbang lebih dari 200 ribu barrel lifting minyak Indonesia per hari. Oleh karena itu, LaNyalla menilai politik kebijakan dan politik anggaran pemerintah, baik pemerintah kabupaten maupun pemerintahan desa, juga harus berorientasi untuk memastikan semua potensi tersebut bermuara kepada peningkatan pendapatan asli daerah dan pendapatan masyarakat desa. "Sekaligus memastikan ancaman dan tantangan yang ada, terutama luapan sungai Bengawan Solo mendapat jalan keluar dan teratasi," saran LaNyalla. Di sisi lain, dalam konteks perwujudan kesejahteraan rakyat atau kemakmuran dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, LaNyalla mengungkapkan bahwa ia sedang menawarkan peta jalan untuk mencapai hal itu secara nasional. Caranya adalah dengan menerapkan kembali sistem bernegara yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa. Peta jalan itu, LaNyalla melanjutkan, untuk lebih memperkuat kedaulatan bangsa dan negara, baik kedaulatan di sektor pangan, maupun kedaulatan di sektor pengelolaan sumber daya alam lainnya. "Maka, kita harus menerapkan kembali secara utuh asas dan sistem bernegara yang sesuai dengan falsafah dasar bangsa dan negara ini, yakni Pancasila," tegas LaNyalla. Sebab, kata LaNyalla, falsafah bangsa itu telah diganti secara total sejak bangsa ini melakukan amandemen konstitusi empat tahap pada tahun 1999-2002. Sejak amandemen itu, bangsa ini justru mengadopsi sistem bernegara ala Barat, yang individualistik dan ekonomi yang semakin kapitalistik liberal. "Sistem ekonomi negara ini dikendalikan oleh ekonomi pasar global. Negara tidak lagi total berdaulat atas bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya," kata LaNyalla. Oleh karenanya, LaNyalla mengajak kepada seluruh stakeholder bangsa, termasuk AKD Bojonegoro untuk membangun konsensus secara nasional agar bangsa ini kembali kepada sistem bernegara yang telah dirumuskan oleh para pendiri bangsa. Pj Bupati Bojonegoro, Adriyanto mengucapkan terima kasih atas kehadiran Ketua DPD RI. Dalam sambutannya, Adriyanto memaparkan jika pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bojonegoro sektor Migas pada tahun 2022 mengalami kontraksi sebesar -6,16 persen. Sedangkan pertumbuhan ekonomi non-Migas pada tahun 2022 tumbuh 6,04 persen. “Sedangkan Dana Desa (DD) Kabupaten Bojonegoro pada tahun ini sebesar Rp407 miliar. Dengan Alokasi 12,5 persen dari Dana Perimbangan (DAU dan DBH) yang diterima daerah. Tetapi aspirasi dari para kepala desa agar angka ini dapat terus dinaikkan," kata Adriyanto. Di sisi lain, Adriyanto menjelaskan jika Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Bojonegoro menjadi daerah dengan capaian Desa Mandiri terbanyak se-Indonesia. Bahkan, pada tahun 2023 ini, Kabupaten Bojonegoro menjadi kabupaten bebas Desa Berkembang. "Tahun 2023 IDM Kabupaten Bojonegoro terdiri dari 262 desa mandiri dan 157 desa kategori maju," terangnya. Sedangkan untuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Adriyanto memaparkan jika IPM Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2023 sebesar 71,8, mengalami peningkatan sebesar 1,68 dari tahun 2022 yaitu sebesar 70,12. "Tentu hal ini tidak terlepas dari kerja keras para kepala desa yang berhasil menggunakan dana desa dengan baik," demikian Adriyanto. Hadir pada kesempatan itu Pj Bupati Bojonegoro Adriyanto, Sekda Kabupaten Bojonegoro Nurul Azizah, Forkopimda Kabupaten Bojonegoro, ratusan kepala desa dan sejumlah tamu undangan lainnya. Sumber : https://infopublik.id/kategori/nusantara/811055/ketua-dpd-ri-desa-di-bojonegoro-harus-jadi-penopang-ketahanan-pangan-dan-migas

Waka DPD RI Sultan B Najamuddin siap mengawal harga TBS (Tandan Buah Segar) sawit agar tetap stabil dan akan memperjuangkan Alsintan (alat Mesin pertanian) untuk warga Mukomuko. Pasalnya, sektor pertanian khuusnya pertanian sawit mesih menjadi primadona sebagian besar masyarakat Mukomuko dan sekitarnya. Harga komoditas yang stabil sangat berpengaruh besar dalam menjaga stabilitas ekonomi keluarga sehingga harapan besar petani sawit agar harga jual sawit dipabrik tetap bersaing . Hal ini ditangkap sebagai aspirasi prioritas dari warga yang disampaikan kepada Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamudin dan berjanji terus konsisten memeperjuangkannya. “Sedari awal menjabat saya konsisten memperjuangkan nasib petani di daerah utamanya lagi petani sawit sebagai salah satu sektor dominan, dan semampu mungkin kita kawal dan perjuangkan agar harga sawit tetap stabil secara berkala” ujar Sultan disela pertemuan dengan warga Mukomuko dan Ipuh, Minggu (17/12/2023) Dirinya sangat memahami dengan keluhan petani karena dirinya juga lahir dari keluarga petani hingga faham kebutuhan dan kendala yang dihadapi. “Sebagai bagian dari fungsi lembaga, Selain harga sawit kita juga konsisten berkoordinasi dengan pihak pemerintah dalam mengawal kebijakan sektor pertanian misalnya subsidi pupuk, bibit dan bantuan alat pertanian seperti Handtarktor kalo dulu dan ini dari anggaran pusat dan daerah," ujarnya. Mantan wakil Gubernur ini menyampaikan bahwa kepeduliannya sebagai bagian dari keluarga petani membulatkan tekadnya untuk melanjutkan pengabdian sebagai senator di Senayan. Selama dua hari berada di Mukomuko Sultan menyempatkan diri bertemu massayarakat Pekal di Ipuh dan sekitarnya kemudian masyarakat Muko-muko dan masyarakat Jawa disekitar kecamatan Penarik. Dirinya selalu merasa betah jika berkujung ke Mukomuko dan menganggap seperti pulang ke tengah keluarganya sendiri karena rekam jejak politik Sultan di Mukomuko selalu berhasil dengan raihan suara tinggi. “Saya sudah semestina berterima kasih kepada keluarga saya di kabupaten Mukomuko,” ungkapnya. Sementara itu Mujiono salah satu tokoh masyarakat Mukomuko mengungkakan, dirinya bersama warga menganggap Sultan bukan lah sosok baru yang muncul lima tahunan saja. Tetapi jauh sebelum itu Sultan dikenal baik oleh masyarakat Muko-muko dan secara konsisten rajin menyapa warga . “ Beliau sudah familiar disini (Mukomuko) dan Insyaallah kita siap full mendukung perjuangan beliau melanjutkan pengabdian,” tegasnya. Sumber : https://bengkulu.tribunnews.com/2023/12/20/waka-dpd-ri-sultan-siap-kawal-harga-tbs-sawit-tetap-stabil-perjuangkan-alsintan-untuk-warga-mukomuko.

Pasuruan – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti berkeliling pondok pesantren di Pasuruan, Jawa Timur. Ada dua pondok pesantren yang dikunjunginya, yakni Pondok Pesantren Miftahul Falah Al-Hasani dan Pondok Pesantren Sidogiri. Di kedua pondok pesantren tersebut, LaNyalla mendapat dukungan sekaligus doa dari para kiai agar perjuangan mengembalikan UUD 1945 naskah asli membuahkan hasil. Pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Falah Al-Hasani, KH Yazid Bustomi mengapresiasi kehadiran Ketua DPD RI ke pondok pesantrennya. “Sejak dulu beliau memang rajin mengunjungi pondok-pondok pesantren, termasuk Pondok Pesantren Miftahul Falah Al-Hasani. Beliau selalu meminta pertimbangan tentang apapun yang sedang diperjuangkan,” kata kiai yang karib disapa Gus Yazid itu di pondoknya, Minggu (17/12/2023). Gus Yazid mendukung perjuangan LaNyalla mengembalikan UUD 1945 naskah asli. Ia pun mendoakan agar perjuangan Senator asal Jawa Timur itu berhasil, sehingga sistem bernegara dan sistem ekonomi bangsa kembali sejalan dengan falsafah bangsa, yakni Pancasila. Usai dari Pondok Pesantren Miftahul Falah Al-Hasani, Ketua DPD RI melanjutkan kunjungannya ke Pondok Pesantren Sidogiri. Ketua DPD RI diterima oleh pengurus Pondok Pesantren Sidogiri, KH Nur Hasan Ghozi dan Ustaz Hamid. Ketua DPD RI kembali mendapatkan dukungan doa agar perjuangannya membuahkan hasil. KH Nur Hasan Ghozi menegaskan jika ia mengawal penuh perjuangan Ketua DPD RI mengembalikan UUD 1945 naskah asli. “Melalui stakeholder dan elemen yang ada, baik itu jaringan pondok pesantren maupun ormas, kami mengawal dan mendukung penuh perjuangan Ketua DPD RI mengembalikan UUD 1945 naskah asli,” kata kiai yang karib disapa Gus Nur ini. Bukan tanpa alasan Gus Nur mendukung gerakan Ketua DPD RI. Sebab, katanya, satu-satunya solusi bangsa adalah kembali kepada UUD 1945 naskah asli. “Kalau tidak begitu, maka segala sesuatunya akan dikalkulasi secara politis, bukan secara kebangsaan,” ujar Gus Nur. Ketua DPD RI bersyukur perjuangannya mendapat dukungan luas dari stakeholder bangsa, termasuk pondok-pondok pesantren. Menurut LaNyalla, tak hanya di Pasuruan dan Jawa Timur saja, berdasarkan kunjungannya ke lebih dari 350 kabupaten/kota di seluruh provinsi di Indonesia, ia selalu diberikan mandat untuk memperbaiki arah perjalanan bangsa melalui jalan kembali kepada UUD 1945 naskah asli. “Apa yang sedang saya perjuangkan ini bukan keinginan saya pribadi. Tetapi ini adalah kehendak rakyat. Rakyat yang menginginkan agar bangsa ini kembali kepada sistem asli bangsa kita sebagaimana dirumuskan para pendiri bangsa,” kata LaNyalla. Sistem tersebut yakni Demokrasi Pancasila dan Ekonomi Pancasila, yang telah diganti total melalui amandemen konstitusi empat tahap pada tahun 1999-2002 silam. Hasilnya, sistem ekonomi negara ini dikendalikan oleh ekonomi pasar global. Negara tidak lagi total berdaulat atas bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. “Sedangkan sistem bernegara kita tak lagi sejalan dengan Sila Keempat Pancasila, yang mengedepankan musyawarah mufakat. Bangsa ini justru mempraktikkan Demokrasi Liberal ala Barat. Salah satu produknya adalah Pilpres Langsung yang terbukti menimbulkan banyak masalah, salah satunya polarisasi rakyat,” ujar LaNyalla. Oleh karenanya, LaNyalla mengajak semua elemen bangsa ini untuk melahirkan konsensus bersama, agar kita kembali kepada sistem bernegara yang telah dirumuskan oleh para pendiri bangsa. “Caranya, kita kembali kepada UUD 1945 naskah asli untuk kemudian kita perbaiki kekurangannya dengan cara yang benar, melalui teknik adendum,” demikian LaNyalla. Dalam kunjungan tersebut, Ketua DPD RI didampingi Ketua MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Pasuruan, Rafi Aydrus dan sejumlah aktivis yayasan LaNyalla Academia. Sumber : https://kilasjatim.com/ketua-dpd-ri-kunjungi-dua-pesantren-pasuruan-untuk-perjuangkan-kembali-uud-1945-asli/

Anggota DPD RI, H Dedi Iskandar Batubara menyebutkan bahwa momentum Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan ajang bagi para pemuda khususnya mahasiswa untuk menguji sejauh mana nilai kritis anak muda terhadap keberlangsungan bangsa. Dalam hal ini, Dedi menitikberatkan kepada kecerdasan moral, dimana hal itu berkaitan erat dengan pendidikan dan politik. Menurutnya, salah satu fakta yang tak bisa dibantah adalah, banyak masyarakat yang alergi terhadap politik. Berusaha memisahkan antara politik dengan urusan lain di luar politik. “Misalnya ekonomi, pendidikan, sosial budaya, dan lain-lain. Mereka menganggap bahwa semua ranah tersebut punya garis demarkasi masing-masing. Tidak boleh dicampuradukkan dengan politik,” ujar Dedi Iskandar Batubara, di Medan, Selasa (19/12). Terhadap relasi antara politik dan pendidikan, kata Dedi, ada yang berusaha memisahkan antara politik dan pendidikan. Biasanya mengatakan bahwa education is outside politics (pendidikan berada di luar politik). Lawannya adalah orang yang berpendapat education and politics are inextricably linked (pendidikan dan politik terkait tanpa bisa dipisahkan). “Kelompok pertama beralasan bahwa politik dan pendidikan adalah dua hal yang berbeda. Keduanya harus dipisahkan untuk menjaga otonomi pendidikan dan profesionalitas tenaga pendidikan dari intervensi kekuasaan,” ujarnya. “Sementara kelompok kedua beralasan bahwa pendidikan merupakan wahana paling efektif untuk menanamkan ideologi negara. Membentuk karakter masyarakat, serta fakta bahwa banyak penyelenggaraan lembaga pendidikan yang bergantung pada bantuan negara,” sebutnya. Dedi yang juga Ketua PW Al Washliyah Sumatera Utara (Sumut) ini menilai, kedua cara pandang masyarakat terhadap relasi politik dan pendidikan ini, terjadi secara universal di semua negara. Misalnya, kata Dedi, dari negara yang menganut sistem demokratis, hingga yang setia pada sistem monarki, baik adidaya hingga negara berkembang, dari negara liberal, hingga negara yang mencantumkan agama sebagai dasar ideologinya. Realitas ini sebenarnya wajar dan lumrah karena dua alasan, sosio-historis dan idealisme-profesional. “Pertama, secara sosio-historis banyak masyarakat yang kecewa terhadap penyelenggara negara. Kekecewaan ini terjadi karena banyak faktor. Misalnya intervensi kekuasaan yang dianggap terlalu jauh terhadap dunia pendidikan. Tidak ada koherensi yang jelas antara proses pembentukan karakter di dunia pendidikan, dengan perilaku politisi setelah berkuasa. Politik hanya menjadikan pendidikan sebagai objek dari kekuasaan, dan masih banyak lagi,” “Kedua, secara idealisme-profesional, banyak orang meyakini bahwa proses pendidikan tidak boleh dicampuradukkan dengan politik. Pendidikan murni untuk ilmu pengetahuan dan pembentukan karakter. Sedangkan politik adalah seni mengatur dan mengelola negara. Jika keduanya dicampuradukkan, maka ada potensi produk ilmu pengetahuan hanya akan dimanfaatkan untuk kepentingan politik,” sambungnya. Dari realita itu, Dedi pun melihat bahwa ada kecenderungan bahwa Indonesia mengarah pada pandangan yang memisahkan antara pendidikan dan politik. Termasuk diantaranya larangan berkampanye di kampus, dengan alasan mengganggu konsentrasi belajar/kuliah. “Jika itu alasannya, maka justru mahasiswa hampir diarahkan kepada sikap apatisme politik. Sebab, melarang politisi masuk kampus, dianggap sama saja dengan menutup peluang untuk menguji kualitas dan kapasitas seorang calon pemimpin. Padahal, bukankah mahasiswa merupakan kelompok masyarakat yang paling cerdas dan idealis? Bukankah akan lebih tepat jika semua calon pemimpin dihadapkan kepada mahasiswa untuk diuji, agar ketahuan tingkat kecerdasan dan kapabelitasnya?” kata Ketua PPUU DPD RI ini. Karena itu menurut Dedi, momentum Pemilu ini perlu dijadikan sebagai ajang uji kecerdasan moral mahasiswa, menguji calon pemimpin melalui keilmuan, idealisme dan sikap kritis serta kepedulian melihat masa depan bangsa ini. Dengan begitu, kampus tidak lagi menjadi menara gading yang kosong dan terpisah dari realitas kehidupan bermasyarakat, tetapi penuh dengan ide, idieologi serta moralitas yang tinggi. “Sejatinya, politik pembangunan itu berorientasi memanusiakan manusia. Semua produk budaya dan ilmu pengetahuan, memang diperuntukkan untuk menopang keluhuran nilai-nilai kemanusiaan. Jadi, betapa pun majunya ekonomi dan ilmu pengetahuan suatu bangsa, jika moralitas dan budaya masyarakatnya justru bertentangan dengan nilai luhur kemanusiaan, bisa dipastikan ada yang salah dalam politik. Dan peran menjaga nilai itu, satu diantaranya adalah gerakan mahasiswa sebagai pilar kelima demokrasi,” pungkasnya. Sumber : https://waspada.co.id/2023/12/dedi-iskandar-batubara-pemilu-sebagai-uji-kecerdasan-moral-mahasiswa/