Ketua DPD RI, Sultan Bachtiar Najamuddin, memberikan apresiasi terhadap pernyataan Presiden RI, Prabowo Subianto, mengenai perlunya evaluasi pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung. Sultan menilai bahwa Pilkada langsung selama ini memakan biaya negara yang sangat besar, sehingga pernyataan tersebut layak mendapatkan perhatian serius. Dalam pandangan Sultan, biaya yang mencapai ratusan triliun rupiah untuk menyelenggarakan Pilkada langsung seharusnya dapat dialokasikan untuk program-program pembangunan yang lebih mendesak. “Anggaran yang besar itu sebaiknya digunakan untuk kepentingan masyarakat luas, seperti peningkatan kualitas infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan, dan perbaikan ekonomi rakyat,” ujar Sultan dalam pernyataannya, di Ballroom Hotel Two K Azana Style, Bengkulu, Selasa (18/12/2024). Sultan menambahkan bahwa sistem Pilkada langsung memang memiliki keunggulan dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam demokrasi. Namun, tingginya biaya yang harus ditanggung negara menimbulkan dilema, terutama dalam situasi di mana masih banyak kebutuhan masyarakat yang mendesak untuk segera dipenuhi. Menurutnya, optimalisasi anggaran negara menjadi kunci dalam mendorong kemajuan bangsa sekaligus meningkatkan kesejahteraan rakyat. Lebih lanjut, Sultan menyarankan agar pemerintah dan pihak terkait mengkaji kembali mekanisme Pilkada yang selama ini berlaku. Evaluasi yang menyeluruh, menurutnya, diperlukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan Pilkada tidak hanya demokratis tetapi juga efisien dalam penggunaan anggaran. “Evaluasi ini bukan berarti mengabaikan prinsip demokrasi, tetapi justru bertujuan untuk memperkuatnya dengan cara yang lebih efektif dan berorientasi pada kemaslahatan rakyat,” tegas Sultan. Sementara itu, Sultan juga menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana Pilkada. Ia mengingatkan bahwa anggaran yang digunakan dalam setiap tahap Pilkada adalah uang rakyat, sehingga penggunaannya harus benar-benar memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Sultan mengajak semua pihak, baik pemerintah pusat maupun daerah, untuk bersama-sama mencari solusi terbaik dalam menyempurnakan mekanisme Pilkada ke depan. Pernyataan Sultan ini sejalan dengan langkah Presiden Prabowo yang ingin mengevaluasi pelaksanaan Pilkada langsung. Presiden menyebutkan bahwa sistem Pilkada yang ada saat ini perlu ditinjau ulang agar tidak menjadi beban yang terlalu berat bagi keuangan negara. Dukungan Sultan atas gagasan ini menambah dorongan bagi pemerintah untuk segera mengambil langkah nyata dalam meninjau mekanisme Pilkada. Dengan evaluasi yang matang, Sultan berharap anggaran negara dapat lebih dioptimalkan untuk program-program pembangunan yang memiliki dampak langsung bagi masyarakat. Hal ini, menurutnya, akan menjadi langkah strategis dalam mendorong Indonesia menjadi negara yang lebih maju dan sejahtera. Sumber : https://www.beritamerdekaonline.com/2024/12/ketua-dpd-ri-sultan-pilkada-langsung-perlu-dievaluasi-khususnya-pada-anggaran/

Setelah menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (ATR/BPN RI), Nusron Wahid, Anggota Badan Akuntabilitas Publik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPD) RI, TGH. Ibnu Khalil turun langsung menemui 57 orang warga penggarap lahan seluas 58 hektar di Dusun Pansing, Desa Buwun Mas, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), Minggu, (15/12/2024). Kedatangan Legislator Dapil NTB asal Desa Beleke, Kecamatan Praya Timur Lombok Tengah bersama Pengurus dan Anggota Komite Independen Pengurusan Hak – Hak Atas Tanah dan Lahan Terlantar NTB, Lalu Tahdin dan Lalu Muhamad Hizi disambut haru oleh 57 warga penggarap di lokasi lahan di Dusun Pansing yang telah ditetapkan oleh Menteri ATR/BPN RI menjadi Objek Tanah Reforma Agraria atau Tora seluas 58 hektar yang terdiri dari 57 bidang yang nantinya akan diberikan kepada 57 warga Penggarap. 57 warga Penggarap itu merupakan warga setempat yang telah menguasai fisik lahan secara turun temurun selama lebih dari 25 tahun dengan luas lahan 58 hektar lahan yang dulunya merupakan lahan Hak Guna Bangunan (HGB) PT Lingga Permata Utama yang HGBnya dari tahun 1992 dan berakhir pada Tahun 2012. Dan tanah itu tidak pernah sama sekali disentuh dan digarap oleh PT Lingga Permata Utama.” Berbagai Informasi yang saya dengar, dan hari ini kedatangan saya untuk memastikan bahwa Dusun Pansing tidak dihuni satu dua warga. Dan kenyataannya Dusun Pansing dihuni banyak warga, dan 57 warga ini memang benar sebagai penggarap,” ungkap TGH. Ibnu Khalil dihadapan 57 warga Penggarap. TGH. Ibnu Khalil menceritakan, dalam pertemuannya dengan Dirjen Kemen ATR/BPN RI, pihak Kemen ATR/BPN RI sangat berharap pengawalan dan pengawasan kepada DPD RI, sehingga persoalan lahan warga Dusun Pansing cepat diselesaikan.” Setelah saya sampaikan apa yang menjadi persoalan, langsung dijawab oleh pak Menteri, dan kendalanya di sini. Dan setelah saya sampai Lombok, saya bertanya ke Miq Tahdin (Pengurus Komite Independen Pengurusan Hak – Hak Atas Tanah dan Lahan Terlantar NTB), ternyata belum diproses, akhirnya saya bersurat ke Kantor ATR/BPN Lombok Barat untuk bertemu hari Senin besok (16/12), tapi beliau (Kepala Kantor BPN Lombok Barat) sedang Umroh dan kemungkinan kita akan diterima hari Selasa atau Rabu,”ucapnya Anggota DPD RI dua periode itu juga mengungkapkan, kedatangannya ke Dusun Pansing untuk memastikan bahwa memang benar 57 warga sebagai penggarap.” Jadi semuanya sudah clear tidak ada masalah, dan memang benar 57 warga ini sebagai Penggarap secara turun temurun selama puluhan tahun. Selain ke Kantor BPN Lombok Barat, nanti kita sama – sama juga langsung menemui Pj Bupati dan Sekda Lombok Barat. Dan kami minta kepada BPN Lombok Tengah untuk segera menerbitkan Sertifikat tanah kepada 57 warga Penggarap,” pinta TGH. Ibnu Khalil. Sumber : https://www.suaralomboknews.com/2024/12/15/setelah-rdp-dengan-menteri-nusron-dpd-ri-turun-temuai-57-penggarap-dan-minta-bpn-lombok-barat-segera-terbitkan-sertifikat/

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso melakukan rapat kerja dengan Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di Jakarta, Selasa, (10/12/2024). Pada pertemuan itu, Budi menyampaikan, program prioritas Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan beberapa kebijakan terkait perdagangan yang menjadi perhatian Komite IV DPD RI. “Pertemuan dengan Komite IV DPD RI membahas program prioritas Kemendag, terutama mengenai pengamanan pasar dalam negeri, perluasan pasar ekspor, dan peningkatan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) BISA Ekspor,” ujarnya melansir kemendag.go.id, Rabu (11/12/2024). Terkait pengamanan pasar dalam negeri, Budi menjelaskan, Indonesia memiliki pasar yang cukup besar. Dia berharap, potensi pasar yang cukup besar tersebut tidak dinikmati negara asing dan dapat dinikmati pelaku UMKM dalam negeri. “Untuk itu, Kemendag melakukan pembinaan kepada UMKM agar memiliki daya saing, termasuk menyalurkan produk UMKM melalui saluran distribusi yang ada, di antaranya dengan bekerja dengan lokapasar dan dengan retail modern,” urainya. Sementara itu, untuk perluasan pasar ekspor, lanjutnya, Kemendag membuat perjanjian dagang dengan negara mitra dagang, terutama pasar nontradisional. Saat ini, Indonesia memiliki 11 perjanjian dengan mitra dagang yang telah selesai. Kemudian, untuk perjanjian masih dalam proses perundingan, sebanyak 17 perjanjian dan 13 perjanjian masih dalam tahap penjajakan. “Kemendag terus melakukan perjanjian dagang untuk mempermudah produk Indonesia memasuki pasar negara mitra dagang,” imbuhnya. Budi menambahkan, Kemendag juga memiliki program prioritas peningkatan UMKM BISA Ekspor. BISA merupakan kepanjangan dari Berani Inovasi Siap Adaptasi, yang berarti UMKM dapat menembus pasar ekspor sehingga harus mempunyai daya saing, baik dari sisi produk maupun manajemen. “Kemendag mempersiapkan pasar untuk UMKM dengan memanfaatkan perwakilan perdagangan di 33 negara,” ujarnya. Selain itu, Kemendag akan membuat standar pameran ekspor di luar negeri dan pendampingan desain. Dalam raker itu, Budi menyampaikan beberapa kebijakan Kemendag lainnya. Salah satunya terkait impor untuk produk tertentu yang bersifat dinamis dan dapat diubah. Kebijakan itu hadir mengingat kebijakan impor komoditas tertentu harus mendapatkan rekomendasi atau pertimbangan teknis dari kementerian terkait. “Ini untuk melakukan pengamanan dalam negeri dan perlindungan industri dalam negeri. Kebijakan Kemendag untuk impor produk tertentu memuat kebijakan dari kementerian lembaga terkait,” jelasnya. Budi menambahkan, Anggota Komite IV DPD sangat mendukung program Kemendag, terutama untuk meningkatkan pemberdayaan UMKM. Ia menyebutkan, raker itu dapat menjadi sarana dalam mencari solusi bersama terkait sektor perdagangan. “Mudah-mudahan ini awal yang bagus untuk Kemendag dan Komite IV DPD RI. Kami mengharapkan dukungan Komite IV agar program Kemendag bisa berjalan dengan baik,” ujar Budi. Sementra itu, Komite IV mengapresiasi penjelasan Budi atas pertanyaan mengenai kebijakan perdagangan dalam dan luar negeri. Komite IV menyampaikan dukungan untuk program prioritas Kemendag dan diharapkan dapat menjangkau seluruh Indonesia, termasuk daerah kepulauan serta daerah tertinggal, terluar, dan terdepan (3T). Turut hadir mendampingi Mendag Budi, yakni Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri, Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal Kemendag Isy Karim, Inspektur Jenderal Komjen Pol Putu Jayan Danu Putra, Direktur Jenderal (Dijern) Perdagangan Dalam Negeri Moga Simatupang, Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Mardyana Listyowati, dan Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Rusmin Amin. Sumber : https://money.kompas.com/read/2024/12/11/150149626/rapat-kerja-dengan-dpd-ri-mendag-budi-santoso-paparkan-program-prioritas.

Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Rini Widyantini bersama WamenPAN-RB Purwadi Arianto menghadiri rapat kerja dengan Komite I DPD RI, di Jakarta. Rapat ini dipimpin oleh Ketua Komite I DPD RI Andi Sofyan Hasdam. Dalam rapat ini, membahas terkait isu-Isu ASN di Indonesia serta terkait pengadaan CASN Tahun 2024 termasuk penataan tenaga non-ASN. Pada kesempatan tersebut, Rini memaparkan dalam kerangka program kerja Presiden terpilih, dengan Visi 'Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045', terdapat 8 Misi Asta Cita, 17 Program Prioritas dan 8 Program Hasil Terbaik Cepat (Quick Wins). KemenPAN-RB secara spesifik terkait dengan Asta Cita ke-7 'Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan'. "Kami secara kolaboratif sedang menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029. Kementerian PANRB masih memfokuskan pada pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang bertujuan untuk mewujudkan birokrasi yang kapabel dan berkinerja tinggi," ujar Rini, dalam keterangan tertulis, Rabu (4/12/2024). Dalam agenda yang digelar Selasa (3/12), Rini menjelaskan terdapat beberapa sasaran strategis diantaranya, Mewujudkan kelembagaan yang agile, kolaboratif dan akuntabel; Percepatan transformasi digital pemerintahan; Memajukan penyelenggaraan manajemen pegawai ASN yang berlandaskan sistem merit; Terwujudnya penyelenggaran pelayanan publik yang berkualitas dan inklusif; dan Terpenuhinya rekomendasi OECD. "Dengan demikian rancangan renstra kami juga masih bersifat dinamis dan dapat berubah mengikuti dinamika arah dan kebijakan nasional yang akan ditetapkan," ungkap Rini. Rini juga mengatakan KemenPAN-RB telah melakukan evaluasi reformasi birokrasi pada Kementerian/Lembaga/Daerah. Pada pemerintah daerah, dari 508 Kab/Kota yang dievaluasi, 53,15% Pemda memiliki Indeks RB 'Baik' ke atas. Namun, hasil baik tersebut masih terkonsentrasi di Jawa dan Bali. Baru 38,6% Pemda di luar Jawa dan Bali yang memiliki Indeks RB minimal 'Baik'. "Secara umum, reformasi birokrasi dalam 10 tahun terakhir menunjukkan hasil dan dampak yang positif. Hal ini ditunjukkan dengan capaian Indeks RB pada K/L dan Pemda yang menunjukkan tren peningkatan, diikuti dengan penurunan angka kemiskinan, dan peningkatan realisasi penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN)," ungkap Rini. Dalam memperkuat digitalisasi manajemen ASN, Rini menjelaskan saat ini KemenPAN-RB sedang fokus dalam menginteroperabilitaskan berbagai layanan pengelolaan ASN dalam satu portal, yakni SMART ASN. Layanan yang akan diintegrasikan meliputi perencanaan, pengadaan, budaya kinerja, pengawasan, kinerja, talenta, kompetensi, sampai penghargaan dan pemberhentian ASN. Terkait, penataan tenaga non-ASN utamanya dalam database BKN yang telah sepakati sebelumnya oleh Pemerintah dan DPR RI sebagaimana amanat UU 20/2023 tentang ASN, menurut Rini, penyelesaian tenaga non-ASN dilakukan lewat mekanisme seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Formasi pada Seleksi PPPK tahun 2024 diberikan 100% untuk tenaga non-ASN melalui seleksi CAT dan kelulusan ditentukan berdasarkan peringkat terbaik. "Kami sangat berharap dukungan dari segenap Pimpinan dan Anggota Komite I DPD RI untuk keberhasilan pencapaian program kerja kami guna mencapai agenda pembangunan 2025-2029," ungkap Rini. Sementara itu, Ketua Komite I DPD RI Andi Sofyan Hasdam mengapresiasi upaya KemenPAN-RB dalam menyukseskan program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, Komite I DPD RI mendukung penuh KemenPAN-RB dalam mewujudkan SDM ASN yang kompetitif, menciptakan birokrasi profesional serta melayani, menuju Indonesia Emas 2045. Dalam raker itu, tersebut juga Komite I DPD mempertegas komitmen untuk terus memperjuangkan tenaga honorer supaya bisa diangkat menjadi PPPK. Andi menuturkan Komite I DPD tetap mendukung dan memperjuangkan nasib tenaga non ASN/honorer. "Ini menjadi aspirasi dari masyarakat daerah yang kami wakili," pungkasnya. Sumber : https://news.detik.com/berita/d-7670025/kemenpan-rb-raker-dengan-komite-i-dpd-ri-untuk-bahas-isu-aktual-asn.

Sumbawa Besar NTB – Setelah sebulan dilantik, Anggota DPD RI, Hj. EVI apita Maya, SH.,M.Kn asal NTB, turun langsung menyambangi masyarakat NTB khususnya masyarakat Kabupaten Sumbawa pada sejumlah desa. Hj. Evi akrab senator cantik ini disapa, menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada masyarakat NTB Khususnya Masyarakat Sumbawa atas terpilihnya kembali sebagai anggota DPD RI periode kedua. Selama lima hari di kabupaten sumbawa sejak tanggal 6 sampai dengan Tanggal 11 November 2024 lalu, kunjungannya murni silaturahim ke masyarakat sebagai tanda terima kasih sekaligus memberikan cinderamata. Adapun tempat yang dikunjunginya, salah satunya hadir dalam kegiatan Pramuka di Dusun Pamulung Desa Karang Dima, Kecamatan Labuhan Badas. Selanjutnya ke desa Berare Kecamatan Moyo Hilir, desa Lape Kecamatan Lape, Kelurahan Bugis Sumbawa dan beberapa tempat lainnya. Ketua Tim Pemenangan Hj. Evi di Kabupaten Sumbawa, A. Rahmansyah, SE.,MM.Inov mengatakan, kunjungan Hj. Evi sama sekali tidak ada muatan politik sekalipun dalam tahapan pilkada serentakn2024, murni silaturahmi memberikan ucapan terima kasih kepada masyarakat atas doa serta dukungannya sehingga Hj. Evi terpilih kembali dua periode DPD RI, ujarnya. dikatakan A. Rahmansyah, setiap tempat yang didatangi Hj. Evi, selalu mengucapkan terima kasih sekaligus mohon do’a serta saran pendapat masyarakat agar kedepan mampu menjalankan agenda DPD setiap turun ke daerah serta bisa menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya, ungkap A. Rahmansyah. “Semua aspirasi masyarakat akan ditampung dan diusahakan untuk direalisasikan, meskipun kita ketahui bahea DPD RI tidak memiliki dana aspirasi seperti anggota legislatif di DPR RI,” terang A. Rahmansyah. Sumber : https://bidikankameranews.com/2024/11/16/senator-cantik-hj-evi-apita-maya-sh-m-kn-sambangi-masyarakat-sumbawa-di-sejumlah-desa/

JAKARTA – Senator DPD RI dari daerah pemilihan Nusa Tenggara Barat (NTB), Mirah Midadan Fahmid, terus memperjuangkan penggunaan bahan pangan lokal dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diinisiasi oleh pemerintah Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming. “Semaksimal mungkin kita tutup celah untuk impor pangan dalam realisasi program MBG di NTB. Kami, sebagai senator, berkomitmen untuk memastikan bahwa kebutuhan bahan pangan untuk MBG di NTB dapat disuplai dari hasil produksi lokal,” ujar Anggota Komite II DPD RI, Kamis (7/11/2024) Menurut Mirah, program MBG yang diinisiasi oleh pemerintah pusat ini mendapatkan perhatian penuh dari perwakilan NTB di Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI. Mirah pun senantiasa konsisten dalam mengawasi dan mendukung pelaksanaan program tersebut agar tepat sasaran dan berdampak positif bagi masyarakat NTB, khususnya dalam mengatasi masalah gizi buruk dan stunting. Mirah juga langsung terjun ke lapangan dan bekerja sama dengan berbagai pihak untuk mendukung program pemerintah ini. Salah satu upaya konkret terlihat pada kegiatan pemberian makan bergizi gratis yang dilaksanakan di SDN Kalaki, Desa Panda, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima pada hari Selasa, 5 November 2024. Dalam kegiatan tersebut, sebanyak 130 paket makanan bergizi disediakan bagi murid SDN Kalaki. Kegiatan ini bekerja sama dengan Polres Bima sebagai bagian dari sinergi antara legislatif, pemerintah daerah, dan aparat penegak hukum dalam mendukung program MBG. Acara tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Bagian OPS Polres Bima, AKP Iwan Sugianto, yang turut hadir bersama anggotanya untuk menyerahkan makanan bergizi kepada anak-anak sekolah. Kehadiran Polres Bima dalam kegiatan ini merupakan bentuk kolaborasi positif dalam mendukung peningkatan kualitas gizi anak-anak di NTB. Sebagai bentuk dukungan nyata terhadap program MBG, Polres Bima menyediakan 130 paket makan siang yang terdiri dari menu seimbang dan bergizi. Setiap paket makanan berisi ayam goreng, telur rebus, mie goreng, susu instan, dan air mineral. Penyusunan menu ini dilakukan dengan cermat agar memenuhi kebutuhan gizi anak-anak dalam masa pertumbuhan. Mirah Midadan menekankan bahwa program makan bergizi gratis tidak hanya penting untuk mencukupi kebutuhan gizi anak-anak di sekolah, tetapi juga merupakan langkah strategis dalam menghadapi isu stunting yang masih menjadi tantangan serius di NTB. “Kami di DPD RI akan terus memperjuangkan agar program MBG di NTB ini dapat berjalan optimal dengan memprioritaskan produk-produk lokal. Ini bukan hanya soal makanan bergizi, tapi juga soal kemandirian pangan dan pemberdayaan masyarakat kita,” jelas Mirah. Dia menambahkan, dukungan terhadap produk lokal dalam MBG dapat menjadi momentum penting bagi NTB untuk memajukan sektor pertanian dan peternakan daerah. Sumber : https://beritabuana.co/2024/11/07/senator-mirah-turun-langsung-dalam-program-makan-bergizi-gratis-untuk-anak-anak-sekolah-ntb/

Sultan B Najamudin Ketua DPD RI menerima kunjungan Lawrence Wong Perdana Menteri Republik Singapura di gedung Parlemen, Senayan, Jakarta. Kata Sultan, pertemuan tersebut membahas berbagai isu, khususnya peningkatan investasi dari Investor Singapura khususnya ke daerah-daerah di Indonesia. “Saya dan Presiden Prabowo mempunyai frekuensi yang sama terhadap peningkatan ekonomi dan investasi di Indonesia, dan DPD RI siap menjembatani para investor dari Singapura masuk ke semua daerah di Indonesia,” ujar Sultan saat bertemu Lawrence Wong di gedung Nusantara III, Rabu (6/11/2024). Pada kesempatan ini, Lawrence Wong mengatakan setelah bertemu Presiden Prabowo sebelumnya mengharapkan untuk saling meningkatkan kerjasama di berbagai bidang termasuk pertahanan, teknologi digital, green economy, dan ketahanan pangan. Perdana Menteri Lawrence Wong berkunjung ke Indonesia dalam rangka kunjungan resmi kenegaraan selama dua hari yaitu tanggal 5-6 November 2024. “Kita mau sukses bersama-sama antara Indonesia dan Singapura, saling bekerja sama dalam berbagai bidang, tidak hanya sebagai negara tetangga tapi sebagai saudara, dan membangun kawasan ASEAN agar lebih kuat dan bersatu,” ujar PM Wong. Terkait isu Timur Tengah, Sultan menyampaikan kepada PM Singapura karena mempunyai hubungan diplomatik dengan Israel, bahwa Indonesia sebagai negara muslim dan salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, termasuk juga DPD RI berada di garis terdepan mendukung kemerdekaan Palestina. “DPD RI menaruh harapan kepada Singapura yang memiliki hubungan diplomatik dengan Israel untuk dapat menyampaikan kepada pemerintah Israel agar menghentikan perang di Gaza dan Tepi barat, juga Lebanon,” kata Sultan pada pertemuan tersebut. Sultan menambahkan, hubungan bilateral Indonesia dan Singapura sudah memasuki usia 58 tahun, dan kedua negara adalah mitra strategis bidang politik, ekonomi, hingga pertahanan dan keamanan stabilitas di kawasan ASEAN. Singapura merupakan investor raksasa bagi Indonesia dengan lebih dari USD15 miliar yang dikucurkan ke Indonesia hanya pada tahun 2023, yang mencakup sekitar 30% dari seluruh investasi asing. “Singapura memiliki komitmen untuk investasi dengan porsi yang lebih besar di Indonesia khususnya di bidang ketahanan pangan, digital, semi konduktor dan IKN, dan saling menjaga stabilitas di ASEAN,” jelasnya. Selain itu, Sultan mengatakan bahwa DPD RI memiliki alat kelengkapan Badan Kerja Sama Parlemen (BKSP), memiliki tugas menjalin kerja sama, mengembangkan, dan meningkatkan hubungan persahabatan antara DPD dengan lembaga sejenis, lembaga pemerintah maupun lembaga nonpemerintah baik secara bilateral maupun multilateral. “DPD RI menaruh konsen terhadap isu-isu lingkungan dan energi terbarukan serta peningkatan, banyak potensi yang ada di Indonesia yang negara Singapura sangat tertarik untuk berinvestasi,” pungkas Sultan. Sumber : https://www.suarasurabaya.net/politik/2024/ketua-dpd-ri-dan-pm-singapura-bertemu-bahas-investasi-khususnya-di-daerah/

Wakil Ketua DPD-RI, Tamsil Linrung, melansir survey yang dilakukan oleh Asosiasi Penulis Indonesia terkait dengan literasi generasi muda terhadap para tokoh bangsa. Menurut Tamsil, dari hasil survey itu menyebutkan hanya 30 persen dari generasi muda yang mengetahui nama-nama besar dalam sejarah Islam di Indonesia. “Ini ironi, mengingat kekayaan warisan kekayaan intelektual dari para tokoh kita dan peradaban yang mereka bangun di negeri ini,” ujar Tamsil dalam acara launching komik Syaikh Ahmad Surkati, pendiri organisasi Al-Irsyad Al-Islamiyah, di Perpustakaan Nasional, Jakarta, Sabtu (2/11/2024) Senator asal Sulawesi Selatan ini mengatakan, banyak anak muda yang rabun dekat terhadap sejarah Islam dan para tokohnya yang pernah mengukir sejarah di negeri ini, hanya karena kurangnya literasi dan media yang menjadi wasilah untuk pengenalan para tokoh tersebut. Ditambah lagi, kata Tamsil, ada kekecewaan dari umat Islam dengan absennya nama pendiri organisasi Nahdhatul Ulama, Hadratus Syaikh KH Hasyim Asy’ari, dalam Kamus Sejarah Indonesia terbitan Kemendikbud tahun 2021. “Tugas kita untuk memastikan bahwa kisah-kisah para tokoh dan peradaban Islam di negeri ini tidak hilang dari ingatan kolektif generasi muda,”terangnya. Apalagi kata Tamsil, 70 persen anak muda lebih memilih menonton daripada membaca. Karena itu, upaya untuk meningkatkan literasi masyarakat menjadi tugas berat kita semua. Karena itu, Tamsil Linrung mengapresiasi Penerbit Salsabila (Pustaka Al-Kautsar Grup) yang menerbitkan biografi sejarah para tokoh bangsa melalui medium yang sesuai zamannya. “Lahirnya komik Syaikh Surkati sangat tepat dan sesuai dengan konteks zaman,” terangnya. Komik karya Artawijaya dan Handri Satria ini diharapkan bisa mengenalkan pemikiran, perjuangan, dan kepribadian para tokoh bangsa kepada generasi muda. Sumber : https://hidayatullah.com/berita/2024/11/04/283610/wakil-ketua-dpd-ri-tamsil-linrung-banyak-generasi-muda-yang-rabun-sejarah.html

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamuddin mengusulkan agar Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) memproduk Film dengan tema nasionalisme sebagai alat doktrinasi kebangsaan kepada generasi muda Indonesia. Hal ini disampaikan Sultan saat menyampaikan sambutan dalam acara penutupan retret Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan kepada anggota DPD RI periode 2024-2029 di Bogor, Minggu (27/10/2024). Menurutnya, kecintaan terhadap tanah air dan sikap patriotisme perlu terus dipupuk kepada semua warga bangsa dalam menghadapi tantangan global yang semakin borderless. “Selama ini agenda formal pemantapan nilai-nilai kebangsaan masih hanya diberikan kepada kelompok tertentu yang terbatas. Di saat yang sama kurikulum pendidikan dasar dan menengah kita tidak lagi memprioritaskan agenda doktrinasi nilai-nilai kebangsaan secara intensif kepada peserta didik,” ujar mantan Ketua Kwartir Daerah Pramuka Bengkulu itu. Dalam rangka meningkatkan minat dan pemahaman yang mendalam dan menumbuhkan sikap patriotisme, kata Sultan, kami merekomendasikan atau mengusulkan agar DPD RI dan Lemhanas berkolaborasi memproduksi film atau sinema yang edukatif kepada masyarakat. “Kita melihat beberapa negara maju begitu serius mengembangkan doktrinasi nasionalisme kepada warga negaranya melalui film. Sehingga rakyatnya bisa sangat bangga dan cinta terhadap tanah air,” tegas Senator asal Bengkulu itu. Lebih lanjut, Sultan menerangkan bahwa pihaknya akan mendukung agenda pemantapan nilai-nilai kebangsaan Lemhanas hingga ke tingkat desa dan kelurahan. Kami juga berharap agar pemerintah dapat memberikan tambahan anggaran kepada Lemhanas secara proporsional untuk mendukung terselenggaranya agenda kebangsaan tersebut. “Kita ingin semua warga bangsa ini bangga dengan NKRI dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Namun yang pasti, sebagai bangsa yang besar kita patut bersyukur atas anugerah Tuhan yang Maha Kuasa atas semua yang dimiliki oleh bangsa ini yang belum tentu dimiliki oleh negara manapun di dunia ini,” tegas Sultan. Sementara itu, Wakil Gubernur Lemhanas Letjend TNI Eko Margiyono menyambut baik usulan Ketua DPD RI tersebut. “Selama ini Lemhannas hanya membuat Film-film pendek bertema nasionalisme yang hanya berdurasi 10 menit. Kami akan melakukan kajian terhadap usulan pembuatan film dengan durasi yang lebih panjang dari Pak ketua DPD,” pungkasnya disambut tepuk tangan dari lebih dari seratus anggota DPD yang hadir. Sumber : https://www.balipuspanews.com/ketua-dpd-ri-dorong-lemhanas-doktrinasi-nasionalisme-melalui-film.html

Jakarta - Pimpinan DPD turut menerima audiensi para hakim yang menyampaikan aspirasi kenaikan gaji setelah audiensi lebih dulu dilakukan dengan pimpinan DPR. Ketua DPD Sultan B Najamuddin berharap gerakan yang diupayakan para hakim dalam menuntut kenaikan gaji kali ini menjadi yang terakhir kalinya dilakukan. "Kalau saya, saya secara pribadi berharap, apakah ini aksi atau gerakan atau solidaritas namanya, kalau bisa sih ini yang terakhir. Ini yang terakhir supaya tidak ada lagi aksi lanjutan, supaya kita bisa buat damai semuanya negara ini," kata Sultan seusai audiensi di gedung Nusantara V MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Selasa (8/10/2024). Sultan mengaku sempat bertemu dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dan turut membicarakan permasalahan ini. Dia mengatakan Kemenkeu sedang mencari formula dalam mewujudkannya. "Ya, tadi saya diskusi, pagi-pagi sengaja saya temuin Ibu Menkeu dalam sebuah acara, beliau menyampaikan dari yang saya tangkap tadi, memang diplomatis ya. Karena tidak ada rapat khusus, tapi beliau sampaikan, kita sedang mencarikan formulanya. Tapi beliau sudah sangat tahu bahwa aspirasi itu begitu kencang dan kita akan dengarkan," ujarnya. Dalam kesempatan yang sama, Koordinator Solidaritas Hakim Indonesia, Aji Prakoso, menyampaikan masih terus melakukan cuti bersama untuk memperjuangkan tuntutannya sejak 7 hingga 11 Oktober nanti. Dia mengapresiasi DPD yang telah menerima pihaknya. "Jadi yang diagendakan cuti bersamanya tanggal 7 sampai tanggal 11 bulan ini, Oktober, sebelum sampai apakah akan berlanjut atau tidak, kami berterima kasih dengan pimpinan DPD RI, sudah diterima dengan baik, aspirasinya juga dijanjikan akan disampaikan kepada stakeholder terkait," kata Aji. Aji mengatakan tak masalah jika tuntutannya baru terealisasi di pemerintahan selanjutnya saat era presiden terpilih Prabowo Subianto. Meski begitu, dia berharap hal itu dapat direalisasikan secepatnya, termasuk menjadi program 100 hari pertama presiden. "Kalaupun harus direalisasikan di era pemerintahan Pak Prabowo Subianto, kami berharap Pak Presiden Terpilih nanti, Pak Prabowo, menjalankan dalam program tempo yang secepatnya," kata Aji. "Apakah dalam 100 hari kerja Pak Presiden, yang jelas kami menunggu sampai dengan dalam waktu yang secepatnya," imbuhnya. Sumber : https://news.detik.com/berita/d-7578324/dpd-terima-audiensi-solidaritas-hakim-harap-tak-ada-aksi-lanjutan-soal-gaji