Indonesia Bersiap Mengelola Ruang Udaranya Sendiri Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendesak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk segera membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengelolaan Ruang Udara pada agenda sidang terdekat demi mendapat persetujuan bersama. Dalam surat resmi tertanggal 3 April 2024, Presiden menugaskan Menteri Pertahanan, Menteri Perhubungan, dan Menteri Hukum dan HAM untuk mewakili pemerintah dalam pembahasan RUU tersebut. Pimpinan Komite I DPD RI, Filep Wamafma, menekankan urgensi RUU ini, terutama terkait dengan kedaulatan nasional. “Pengendalian wilayah udara yang melintasi wilayah daratan dan perairan adalah aspek penting dari kedaulatan suatu negara,” ujarnya. Filep menyoroti kasus Kepulauan Riau (Kepri) dan Natuna, di mana sebelum tahun 2024, pengaturan ruang udara dan informasi penerbangan dikendalikan oleh Singapura. “Ini menunjukkan adanya ketiadaan pengaturan tegas terkait batas vertikal kedaulatan wilayah udara,” ungkapnya. Filep menjelaskan, Undang-Undang Dasar 1945 hanya mengatur penguasaan negara atas bumi, air, dan kekayaan alam. “Ini menunjukkan bahwa ruang udara belum termasuk dalam pengaturan dasar konstitusi Indonesia,” katanya. Oleh karena itu, Filep menekankan kebutuhan mendesak akan RUU Pengelolaan Ruang Udara untuk mengisi kekosongan hukum dan memberikan landasan hukum kuat bagi pengaturan dan pengawasan penggunaan ruang udara. “Negara perlu memperhatikan peluang dan ancaman di wilayah udara. Ruang udara memiliki nilai strategis dan ekonomis yang signifikan, terutama dengan kemajuan teknologi penerbangan,” ujar senator dari Papua Barat itu. Filep menambahkan, perkembangan pesat di semua sektor di era globalisasi saat ini memerlukan pengaturan yang baik untuk mencegah ancaman dari luar. RUU Pengelolaan Ruang Udara juga diharapkan dapat mengatur masalah-masalah seperti perizinan penerbangan, tata ruang udara, dan penegakan hukum di wilayah udara Indonesia. Dengan disahkannya RUU ini, pemerintah Indonesia akan memiliki kewenangan penuh untuk mengelola ruang udaranya secara mandiri, meningkatkan kedaulatan nasional, dan memanfaatkan potensi ekonomi dan keamanan dari aset strategis ini. Sumber : https://suratsuara.com/soal-ruu-pengelolaan-ruang-udara-pimpinan-komite-i-dpd-ri-harus-berpihak-pada-daerah/

Jakarta – Sejumlah anggota DPD RI yang menyampaikan laporan hasil penyerapan aspirasi di daerah selama masa reses, didominasi terkait sentralisasi kewenangan dalam pengelolaan sumber daya alam (SDA) di daerah. Semenjak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja diberlakukan, banyak kewenangan daerah dalam pengelolaan SDA di daerahnya ditarik pemerintah pusat. Dalam penyampaian laporan hasil penyerapan aspirasi sesuai bidang Komite II DPD RI, yaitu Pengawasan atas Pelaksanaan UU No. 2/1981 tentang Metrologi Legal serta Perubahannya dalam UU No. 6/2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2/2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Wakil Ketua Komite II DPD RI Abdullah Puteh mengatakan, sejumlah tokoh dan pemimpin di Aceh mengeluhkan penarikan kewenangan dalam pengelolaan SDA oleh pemerintah pusat. Padahal dengan adanya kewenangan daerah dalam mengelola SDA tersebut, dapat digunakan sebagai modal pembangunan menyejahterakan masyarakat. “Enam bulan lalu Aceh dikejutkan dengan ditemukannya cadangan oil dan gas yang besar. Namun ada masalah, Aceh sekarang dicap sebagai provinsi termiskin di Sumatera. Namun kebijakan pemerintah pusat, semua oil dan gas dibawa ke Pulau Jawa. Semua kalangan dan tokoh di Aceh mempersoalkan masalah ini ke pemerintah pusat,”kata Puteh ketika menyampaikan laporan hasil penyerapan aspirasi dalam Sidang Paripurna DPD RI ke-11 Masa Sidang V Tahun Sidang 2023-2024 di Nusantara V, Kompleks Parlemen, Selasa (7/5/2024). Puteh berharap agar DPD RI dapat mendorong agar pemerintah pusat dapat mengeluarkan kebijakan terkait pengelolaan temuan oli dan gas tersebut yang dapat digunakan memajukan perekonomian Aceh. “Saya mohon agar hal tersebut dapat dibantu, terutama Pimpinan DPD, agar pemerintah pusat dapat memberikan kebijakan-kebijakan yang baik. Jika tidak, akan terulang temuan migas di Arun karena pemerintah pusat tidak hadir,” tuturnya. Anggota DPD RI dari Kalimantan Tengah M Rakhman juga mengeluhkan minimnya kewenangan pemda pasca diberlakukannya UU Cipta Kerja. Menurut dia pasca UU tersebut diberlakukan, otonomi daerah tidak berjalan seperti yang dicita-citakan, justru sentralisasi kembali muncul. “UU Cipta Kerja masih sama, pemerintah daerah hanya merasa menjadi stempel saja, karena sampai urusan Nomor Induk Berusaha sudah diatur oleh pemerintah pusat,” jelasnya. Sumber : https://sumselupdate.com/komite-ii-dpd-ri-usung-aspirasi-terkait-keterbatasan-kewenangan-daerah-dalam-pengelolaan-sda/

Jakarta - Untuk mewujudkan pemilu bersih, perlu adanya UU Anti Money Politic dan penguatan peran Bawaslu RI. Hal ini diungkapkan dalam laporan kegiatan reses para anggota DPD RI di daerah pemilihan di Sidang Paripurna DPD RI ke-11, Masa Sidang V Tahun Sidang 2023-2024. Wakil Ketua Komite I DPD RI, Sylviana Murni melaporkan, pada reses di daerah saat melakukan pengawasan terhadap tahapan pelaksanaan Pilkada 2024, ia melihat perlu adanya UU Anti Money Politic untuk mencegah adanya kecurangan pelaksanaan pemilu. "Selain itu, perlu penguatan kapasitas Bawaslu agar mampu melakukan pencegahan terhadap kecurangan penyelenggaraan pemilu dalam berbagai bentuk," ucap Sylviana di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Selasa (7/5/2024). Senada dengan itu, anggota DPD RI asal Papua Barat, sekaligus Wakil Ketua Komite I, Filep Wamafma, dalam paripurna tersebut juga menekankan adanya penguatan terhadap Bawaslu RI. Selain itu, Filep mengapresiasi hasil pelaksanaan pemilu di Papua Barat yang berlangsung aman tertib dan damai. "Meski masih banyak perbaikan tapi saya apresiasi pelaksanaan pemilu di Papua, saya berharap, orang Papua yang terpilih dapat turut serta dalam segala aspek pembangunan di Indonesia," ucapnya. Lain halnya, anggota DPD RI asal Kalimantan Tengah, Muhammad Rakhman, yang menyoroti lembaga pemasyarakatan yang ada di sana perlu segera rehabilitasi, karena sudah tidak layak dan melebihi dari kapasitas yang ada. "Saya melihat, hal ini terjadi di hampir semua lembaga pemasyarakan kita, sehingga perlu adanya rehabilitasi dan penataan ulang dari pemerintah," pungkasnya. Tema reses Komite I DPD RI kali ini adalah pengawasan terkait Tahapan Persiapan Pilkada Serentak Tahun 2024, Inventarisasi Materi Pengawasan Atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Inventarisasi Materi Pengawasan Atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Sumber : https://jakarta.suara.com/amp/read/2024/05/07/161629/komite-i-dpd-ri-usulkan-adanya-uu-anti-money-politic

JAKARTA - Sekretariat Jenderal DPD RI melepas 96 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), untuk mengikuti Diklat Latihan Dasar (Latsar) Pegawai P3K Sekretariat Jenderal DPD RI di Rindam Jaya Gunung Bunder, Kabupaten Bogor. Sekjen DPD RI saat melakukan pelepasan tersebut menjelaskan, bahwa setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki peran krusial dalam menentukan keberhasilan penyelenggaraan negara. Oleh karenanya, para ASN harus memiliki sikap dan perilaku yang penuh dengan kesetiaan dan ketaatan kepada negara, bermoral, bermental baik, profesional, sadar akan tanggung jawab sebagai pelayan publik, serta mampu mempererat persatuan dan kesatuan bangsa. “Hari ini kami melepas 96 orang P3K hasil seleksi tahun 2023 di Rindam Jaya, tujuannya agar menjadi ASN yang memiliki karakter BerAkhlak, berjiwa patriot dan memiliki nilai-nilai kebangsaan untuk mengabdi nanti di DPD RI,” ucap Sekjen DPD RI Rahman Hadi, di Gedung DPD RI, Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Senin (6/5/2024). Pada Kesempatan yang sama, Deputi Administrasi Lalu Niqman Zahir berharap agar seluruh 96 P3K Setjen DPD RI dapat mengikuti kegiatan pelatihan pendidikan dasar ini dengan baik, agar mendapatkan pananaman nilai-nilai kebangsaan dan peningkatan karakter dasar sebagai ASN. “Harapan kami para peserta dapat mengikuti dengan sungguh-sungguh dan hasilnya nampak ketika kembali nanti untuk mengabdi di Setjen DPD RI,” kata Deputi Bidang Administrasi tersebut. Sementara itu, Kepala Biro Organisasi Keanggotaan dan Kepegawaian Fitriani menjelaskan, pelatihan bagi P3K Setjen DPD RI yang didesain bekerjasama dengan Rindam Jaya, berlangsung selama 5 (lima) hari mulai tanggal 6 sampai 10 Mei 2024 di Gunung Bunder, Bogor bertujuan agar mendapatkan ASN dengan Core Value BerAkhlak. “Sebagai supporting system kepada yang terhormat Anggota DPD RI, menuntut setiap pegawai memiliki jiwa melayani yang baik, oleh karena itu perlu pelatihan untuk menanamkan jiwa karakter Core Value BerAkhlak tersebut,” tutur Fitriani. Komandan Resimen Induk Kodam Jaya, Kolonel Inf. Suwondo menjelaskan selama pelatihan nanti akan memberikan pelatihan dasar sesuai sistem yang sudah ada di Rindam Jaya dengan tujuan untuk membentuk karakter dasar Core Value BerAkhlak bagi seluruh peserta. “Kami dari Rindam siap memberikan pelatihan dan menanamkan Core Value ASN BerAkhlak kepada semua peserta pelatihan,” pungkas Kolonel Inf. Suwondo. sumber : https://tangsel.inews.id/amp/439631/sekjen-dpd-ri-rahman-hadi-melepas-96-p3k-diklat-latsar-ke-rindam-jaya

Sekretaris Jenderal (Setjen) DPD RI meluncurkan Pojok Baca Digital (Pocadi) bekerja sama dengan Perpustakaan Nasional (Perpusnas) yang dilakukan di Lobby Setjen DPD RI, Jumat (29/4/2024). Keberadaan Pocadi yang ditempatkan di dekat Lobby Kantor Setjen DPD RI ini merupakan upaya dalam menyediakan referensi pengetahuan dan peningkatan literasi bagi masyarakat dan ASN Setjen DPD RI di tengah kuatnya arus informasi seiring perkembangan digital. “Keberadaan Pocadi akan memberikan sebuah proses pembelajaran atau pemantik bagi kita semua di lingkungan DPD RI untuk bisa memanfaatkan dalam rangka mencari informasi. Adanya dinamika politik yang terjadi di tengah situasi politik saat ini, tentunya memerlukan referensi yang aktual dan terpercaya,” ucap Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPD RI Rahman Hadi ketika memberikan sambutan dalam peluncuran Pocadi. Ke depan, lanjut Rahman Hadi, Setjen DPD RI akan mengembangkan kerja sama dengan perpustakaan Setjen MPR RI dan Setjen DPR RI untuk menyediakan akses informasi dan pengetahuan ke masyarakat di lingkungan parlemen, termasuk mengenai kinerja DPD RI sebagai wakil daerah yang memperjuangkan aspirasi dan kepentingan masyarakat daerah. Sementara itu, Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpusnas Adin Bondar mengatakan, keberadaan Pocadi dapat mengantisipasi efek negatif dari banyaknya arus informasi yang tidak terpercaya sebagai akibat dari perkembangan digital. Karena Pocadi menawarkan ribuan literatur yang bisa diakses secara digital dan tidak berbayar. “Pocadi terkoneksi dengan buku-buku digital Perpusnas. Ada 1500 copy buku yang bisa dibaca secara gratis, termasuk jurnal-jurnal internasional. Anggota DPD RI harus terinfo dengan baik dengan literatur-literautr yang baik untuk meningkatkan kinerjanya, sehingga lembaga-lembaga kita akan menjadi adaptif dan agile,” kata Adin. Dalam kesempatan yang sama, Kepala Biro Sistem Informasi dan Dokumentasi Zulfikar Saifuddin mengatakan bahwa kehadiran Pocadi ini merupakan hasil kerja sama antara Perpustakaan DPD RI dengan Perpusnas sebagai bukti nyata kolaborasi dan sinergi dalam menciptakan aksesibilitas dan pelayanan informasi bagi masyarakat. “Pocadi diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat dalam mengakses pengetahuan yang berkualitas serta mendorong minat baca dan riset serta peningkatan literasi di tengah masyarakat,” ucapnya. Sumber : https://www.inilah.com/setjen-dpd-ri-luncurkan-pojok-baca-digital-pocadi

Kurs rupiah per dolar AS berkisar di atas Rp17.000 pada pekan ketiga April. Ini terakhir kali terjadi empat tahun silam, di awal merebaknya pandemi Covid-19. Selain akibat aksi saling serang antara Israel dan Iran, sikap The Fed—bank sentral AS—untuk mempertahankan kebijakan suku bunga tinggi, disebut berperan besar dalam pelemahan rupiah. Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin meminta Pemerintah untuk menjadikan fenomena geopolitik tersebut sebagai momentum mewujudkan kemandirian ekonomi nasional. “Kita mengetahui bahwa dampak eskalasi geopolitik sangat berpengaruh pada gangguan rantai pasok dan keluarnya investasi asing. Maka seharusnya gejolak geo-politik memiliki makna penting bagi wacana kemandirian energi dan pangan nasional”, ujar Sultan melalui keterangan resminya pada Senin 22/04. Meskipun, kata Sultan, ketergantungan pada asing tidak sepenuhnya kita hindari. Tapi setidaknya kita mampu mengupayakan peningkatan produksi bahan baku strategis seperti bahan pangan dan bioenergi di dalam negeri. “Produktivitas pangan khususnya beras juga daging dan tentunya bio-energi sebagai substitusi BBM harus menjadi prioritas utama pembangunan ekonomi nasional ke depan”, ujar mantan ketua HIPMI Bengkulu itu. Potensi pertanian kita, lanjutnya, sangat luar biasa sebagai negara agraris. Hal ini tentunya menjadi modal penting bagi pengembangan biofuel dan ketahanan pangan nasional. “Kami berharap kerentanan rupiah akibat fenomena geopolitik saat ini menjadi pertimbangan penting bagi pemerintahan yang baru nanti dalam menyusun rencana dan strategi pembangunan nasional lima tahun ke depan. Bahwa kemandirian pada sektor pangan dan energi adalah kunci bagi pertahanan nasional”, tegas Senator Sultan. Lebih lanjut, mantan Wakil Gubernur Bengkulu itu berharap agar pemerintah memiliki strategi khusus dalam memitigasi dampak eskalasi geopolitik di beberapa kawasan dunia saat ini. Setidaknya Pemerintah harus memastikan bahwa daya beli masyarakat dan aktivitas investasi dalam negeri terus dipertahankan. “Dalam situasi seperti ini penerimaan negara non pajak melalui ekspor komoditas menjadi krusial bagi APBN agar pemerintah mampu mempersiapkan tambahan subsidi BBM bagi masyarakat. Oleh karena itu serangkaian kebijakan ekspor termasuk kebijakan DHE harus disesuaikan secara proporsional”, usulnya. sumber : https://bidikekspres.id/2024/04/nilai-rupiah-terus-terdepresiasi-akibat-perang-iran-israel-anggota-dpd-ri-momentum-wujudkan-kemandirian-pangan-dan-energi/

Jakarta – Kurs rupiah per dolar AS berkisar di atas Rp17.000 pada pekan ketiga April. Ini terakhir kali terjadi empat tahun silam, di awal merebaknya pandemi Covid-19. Selain akibat aksi saling serang antara Israel dan Iran, sikap The Fed—bank sentral AS—untuk mempertahankan kebijakan suku bunga tinggi, disebut berperan besar dalam pelemahan rupiah. Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin meminta Pemerintah menjadikan fenomena geopolitik tersebut sebagai momentum mewujudkan kemandirian ekonomi nasional. “Kita mengetahui bahwa dampak eskalasi geopolitik sangat berpengaruh pada gangguan rantai pasok dan keluarnya investasi asing. Maka seharusnya gejolak geo-politik memiliki makna penting bagi wacana kemandirian energi dan pangan nasional”, ujar Sultan di Jakarta, Senin (22/04). Meskipun, ketergantungan pada asing tidak sepenuhnya kita hindari. Tapi setidaknya kita mampu mengupayakan peningkatan produksi bahan baku strategis seperti bahan pangan dan bioenergi di dalam negeri. “Produktivitas pangan khususnya beras juga daging dan bio-energi sebagai substitusi BBM harus menjadi prioritas utama pembangunan ekonomi nasional ke depan”, ujar mantan ketua HIPMI Bengkulu itu. Potensi pertanian kita, lanjut Sultan, sangat luar biasa sebagai negara agraris. Hal ini menjadi modal penting bagi pengembangan biofuel dan ketahanan pangan nasional. “Kami berharap kerentanan rupiah akibat fenomena geopolitik saat ini menjadi pertimbangan penting bagi pemerintahan yang baru nanti dalam menyusun rencana dan strategi pembangunan nasional lima tahun ke depan. Bahwa kemandirian pada sektor pangan dan energi adalah kunci bagi pertahanan nasional” tegas Sultan. Lebih lanjut, mantan Wakil Gubernur Bengkulu itu berharap agar pemerintah memiliki strategi khusus dalam memitigasi dampak eskalasi geopolitik di beberapa kawasan dunia saat ini. Setidaknya Pemerintah harus memastikan bahwa daya beli masyarakat dan aktivitas investasi dalam negeri terus dipertahankan. “Dalam situasi seperti ini penerimaan negara non pajak melalui ekspor komoditas menjadi krusial bagi APBN agar pemerintah mampu mempersiapkan tambahan subsidi BBM bagi masyarakat. Oleh karena itu serangkaian kebijakan ekspor termasuk kebijakan DHE harus disesuaikan secara proporsional,” usulnya. Sumber : https://sumselupdate.com/wakil-ketua-dpd-ri-momentum-wujudkan-kemandirian-pangan-dan-energi/

Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti meminta pemerintah untuk tidak mengambil langkah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi. Menurutnya, timing waktunya sangat tidak tepat bagi kondisi ekonomi masyarakat di lapis bawah dan menengah, karena bulan Maret kemarin puasa, April lebaran, Mei anak sekolah ujian dan Juni pendaftaran sekolah, belum lagi Juli Idul Adha. ” Ini sudah menjadi beban berat bagi masyarakat. Jangan ditambah kenaikan BBM,” ujar LaNyalla dalam relisnya yang diterima di Jakarta, Selasa (16/4/2024). Hal ini menjadi perhatian Ketua DPD RI imbas konflik di Timur Tengah menyusul ketegangan antara Iran dan Israel diprediksi akan menaikkan harga minyak mentah dunia. Bahkan kenaikan tersebut diperkirakan bisa jauh melampaui USD 82 per barel, sesuai asumsi yang dipatok Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Akibatnya, subsidi di sektor energi, terutama BBM akan meningkat, dan menjadi beban baru fiskal Indonesia. Sejumlah ekonom pun menilai kenaikan harga BBM Subsidi akan sulit dielakkan bila kenaikan harga minyak mentah dunia berlangsung dalam waktu yang lama. Momen Ramadan dan Lebaran, lanjut LaNyalla, lazimnya masyarakat Indonesia meningkatkan spending belanja mereka. Apalagi yang mudik, tentu ada cost transportasi yang relatif besar. “Setelah kembali dari mudik, masyarakat dihadapkan kepada agenda pendidikan anak, mulai dari ujian akhir dan pendaftaran siswa baru atau kenaikan kelas. Jadi pemerintah harus memperhatikan soal ini secara serius,” harapnya. LaNyalla mengusulkan agar pemerintah, melalui kementerian keuangan melakukan penyesuaian atau pengalihan alokasi anggaran program kementerian yang masih bisa ditunda, untuk membiayai imbas kenaikan harga minyak dunia bila berlangsung dalam durasi yang lama. “Kami menyadari bahwa lifting minyak Indonesia jauh di bawah kebutuhan, sehingga impor kita sudah di atas lifting. Tetapi tugas pemerintah mencari jalan keluar yang berorientasi kepada tujuan negara, salah satunya melindungi rakyat, terutama mereka yang harus dilindungi,” tandasnya. Sumber : https://www.flashlombok.com/2024/04/17/dpd-ri-minta-pemerintah-tak-tempuh-kenaikan-bbm-subsidi/

Jakarta — Ketua DPD RI AA La Nyalla Mahmud Mattalitti, menyampaikan analisanya terkait dampak ekonomi dari konflik yang terjadi di Timur Tengah menyusul ketegangan militer antara Iran dan Israel. Menurut La Nyalla, konflik antara Iran dan Israel itu akan berdampak pada kenaikan harga minyak mentah dunia. Bahkan, menurutnya, kenaikan tersebut diperkirakan bisa jauh melampaui USD 82 per barel, sesuai asumsi yang dipatok APBN. Dengan situasi itu, kata La Nyalla, maka akibatnya subsidi di sektor energi, terutama BBM akan meningkat, dan menjadi beban baru fiskal Indonesia. Ia mengatakan, sejumlah ekonom juga menilai kenaikan harga BBM subsidi akan sulit dielakkan bila kenaikan harga minyak mentah dunia berlangsung dalam waktu yang lama. Untuk itu, La Nyalla meminta pemerintah tidak mengambil langkah menaikkan harga BBM subsidi. Karena, saat ini waktunya sangat tidak tepat bagi kondisi ekonomi masyarakat di lapis bawah dan menengah. "Karena Maret kemarin puasa, April lebaran, Mei anak sekolah ujian dan Juni pendaftaran sekolah, belum lagi Juli Idul Adha. Ini sudah menjadi beban berat bagi masyarakat. Jangan ditambah kenaikan BBM,” kata La Nyalla dalam keterangan tertulisnya, Selasa (16/4/2024). Dikatakan La Nyala, momen Ramadan dan Lebaran, lazimnya masyarakat Indonesia meningkatkan pengeluaran belanja mereka. Apalagi mereka yang mudik, tentu ada biaya transportasi yang relatif besar. “Setelah kembali dari mudik, masyarakat dihadapkan kepada agenda pendidikan anak, mulai dari ujian akhir dan pendaftaran siswa baru atau kenaikan kelas. Jadi pemerintah harus memperhatikan soal ini secara serius,” ujarnya. La Nyalla mengusulkan agar pemerintah, melalui Kementerian Keuangan melakukan penyesuaian atau pengalihan alokasi anggaran program kementerian yang masih bisa ditunda, untuk membiayai imbas kenaikan harga minyak dunia bila berlangsung dalam durasi yang lama. “Kami menyadari bahwa lifting minyak Indonesia jauh di bawah kebutuhan, sehingga impor kita sudah di atas lifting. Tetapi tugas pemerintah mencari jalan keluar yang berorientasi kepada tujuan negara, salah satunya melindungi rakyat, terutama mereka yang harus dilindungi,” tandasnya. Sumber : https://rilis.id/Nasional/Berita/Ketua-DPD-RI-Prediksi-Efek-Perang-IranIsrael-Harga-Minyak-Bakal-Meroket-RR9jgjU

JAKARTA (Waspada): Dalam rangka menginventarisasi materi penyusunan pandangan dan pendapat DPD RI terhadap Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2025-2045 Komite IV DPD RI melaksanakan kegiatan kunjungan kerja (Kunker) Focus Group Discussion (FGD) ke Universitas Udayana (UNUD), Bali. Mewakili Rektor Universitas Udayana Prof. Dr. dr. I Putu Gede Adiatmika, M.Kes, menyatakan bahwa daerah-daerah di Indonesia memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Menurutnya, daerah harus bergerak bersama dalam mencapai Indonesia sebagai negara Nusantara yang berdaulat, maju, dan berkelanjutan atau Indonesia Emas 2045. “Semangat dan tumbuh bersama untuk mencapai Indonesia emas selaras dengan visi Universitas Udayana,” ujarnya. Sementara Asisten Administrasi Umum Sekda Provinsi Bali, I Dewa Putu Sunartha, mewakili Pj. Gubernur Bali, menyampaikan bahwa Pemerintah melalui Kementerian PPN/Bappenas sudah mengajukan rancangan UU RPJPN 2025-2045 yang sangat dibutuhkan dalam penyelenggaraan pembangunan 20 tahun mendatang. RPJPN 2025-2045 juga menjadi acuan bagi seluruh pemerintah daerah dalam menyusun RPJPD 2025-2045. Anggota Komite IV DPD RI sekaligus Koordinator Tim Kunker Komite IV DPD RI, Made Mangku Pastika, menyebutkan RPJPN 2025-2045 merupakan perintah dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dimana RPJPN menjadi pedoman bagi Pemerintah dalam penyelenggaraan pembangunan nasional selama rentang waktu 20 tahun. RPJPN ini juga menurut Senator dari Bali ini, menjadi arah dan pedoman bagi penyusunan RPJPD, RPJMN, dan RKP setiap tahunnya. “Penyusunan RPJPN selain memerlukan kesinambungan, juga kesesuaian antara visi dan misi RPJMN dengan arah pembangunan yang sinergis antar sektor, antar wilayah, nasional dan daerah, serta antar berbagai pemangku kepentingan,,” tandasnya dalam relis yang diterima Sabtu (30/3/2024). Guru Besar FISIP UNUD, I Gusti Putu Bagus Suka Arjawa, mengucapkan seluruh konsepsi pembangunan itu bagus. Namun, dalam presentasinya, dia menilai RPJPN 2025-2045 tidak berani secara tegas memilih fokus bidang pembangunan. “Pembangunan pada satu bidang saja dan usulannya adalah bidang kelautan. Alasannya, tidak ada negara di dunia yang mempunyai laut seluas Indonesia. Kemudian, agama menjadi landasan pembangunan ini,” ucapnya. Kepala Bappeda Provinsi Bali, I Wayan Wiasthana Ika Putra, menyebut beberapa kendala daerah terkait penyusunan RPJPN 2025-2045. RPJPN . Dekan FISIP UNUD, Dr. Drs. I Nengah Punia, M.Si, memberikan pandangannya Agar terdapat integrasi kearifan lokal dalam RPJPN 2025-2045, Dekan FISIP UNUD, I Nengah Punia menyimpulkan mengintegrasikan kearifan lokal dalam pembangunan sudah menjadi kewajiban etis dan sekaligus strategi yang cerdas untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan, harmonis, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, pemerintah, dan pihak-pihak yang terkait dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan fisik dan non fisik. Sementara anggota DPD RI Amirul Tamim, menunjukkan perhatiannya terhadap penyusunan dokumen perencanaan daerah. “RPJMD sebagai suatu naskah perencanaan yang bisa menjadi pedoman bagi kepala daerah. Pengalaman kita berotonomi (daerah) selama 20 tahun, setiap visi kepala daerah itu tidak nyambung dengan kepala daerah sebelumnya,” ucapnya. Amirul menilai hal tersebut menjadi beban bangsa. “Kalau masih model begini kita menyusun perencanaan, apakah kita masih bisa optimis mencapai Indonesia Emas 2045?” tanyanya . Sumber : https://www.waspada.id/nusantara/komite-iv-dpd-ri-kunker-fgd-ke-unud-bali/